Merdeka.com - Dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015, sejumlah kementerian berlomba-lomba meminta tambahan anggaran. Tambahan anggaran diajukan karena APBN 2015 yang disusun pemerintahan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dianggap belum memasukkan program kerja kementerian sesuai visi-misi Presiden Joko Widodo.

Dengan alasan adanya tambahan program kerja sesuai visi misi pemerintahan Jokowi-JK, sejumlah menteri menggelar rapat dengan mitra kerjanya masing-masing di DPR. Termasuk Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani.

Seperti menteri lainnya, Menteri Puan mengajukan tambahan anggaran. Nilainya Rp 149 miliar. Tambahan dana ini disebut-sebut akan digunakan untuk program revolusi mental yang digagas Presiden Jokowi.

Menteri Puan mengajukan tambahan anggaran untuk program koordinasi pengembangan kebijakan sebesar Rp 19 miliar, dari pagu dalam APBN 2015 sebesar Rp 153,3 miliar, menjadi Rp 172,3 miliar.

Namun dalam rapat bersama DPR, Puan tidak menjelaskan secara detail apa agenda program revolusi mental. Padahal, proses dalam pengajuan anggaran wajib mencantumkan detail program dan penggunaan anggarannya.

Tidak jelasnya rencana program revolusi mental yang disampaikan Menteri Puan, mengundang kritik. Pengamat politik Ray Rangkuti melihat, apa yang disampaikan Menteri Puan tidak jelas. Dalam pandangannya, sah-sah saja bila kementerian mengajukan penambahan anggaran di tahun 2015. Apalagi subsidi BBM sudah dikurangi. Otomatis APBN akan bertambah dibandingkan tahun lalu.

Persoalannya, kata dia, kementerian harus memberi penjelasan detail soal rencana tambahan anggaran.

"Permintaan itu boleh-boleh saja. Apalagi pemerintah dapat dana lumayan besar akibat pengalihan subsidi. Mungkin untuk pemasukan APBN kita akan bertambah. Sebelum mengajukan perubahan, alangkah baiknya dipikirkan terlebih dahulu apakah logis atau tidak anggaran yang diajukan. Tidak perlu mengajukan harga dulu, tapi paparkan dulu programnya," katanya.

Merdeka.com mencatat keanehan pengajuan tambahan anggaran yang disampaikan Menteri Puan. Berikut paparannya.

Ternyata cuma buat sosialisasi

Anggota Badan Anggaran DPR Jazilul Fawaid mengakui, program revolusi mental yang dimaksud Puan hanya berwujud program sosialisasi. Untuk program revolusi mental sendiri belum jelas.

"Sudah disetujui, kemarin (Menko Puan) bilang untuk sosialisasi dan perencanaan saja. Makanya dananya tidak terlalu besar," ucap Jazilun ketika ditemui di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2).

Program belum jelas

Anggota Badan Anggaran DPR Jazilul Fawaid mengaku, DPR tidak mengetahui program revolusi mental yang dimaksud Menko Puan. Peta jalan atau roadmap program ini belum dijelaskan secara detal. Bahkan dikabarkan masih dalam proses penyusunan menunggu lampu hijau pengesahan anggaran APBN-P 2015.

"Katanya sosialisasi saja. Contohnya belum ada dalam lingkup koordinator PMK itu. Kan anggaran baru dimintakan, belum jadi (program revolusi mental)," singkatnya.

Tidak masuk akal

Pengamat politik Ray Rangkuti mengkritisi sikap Puan Maharani. Menurut Ray, permintaan anggaran untuk program komunikasi publik tak masuk akal, karena membutuhkan dana yang fantastis. Sebagai Menteri Koordinator, Puan harusnya bisa menjelaskan lebih rinci soal anggaran tersebut.

"Ini bidang revolusi mental apa yang dimaksud. Apalagi teknisnya akan di bawah kementerian Kemenkominfo, ini relevansinya di mana? Kalau revolusi mental untuk menteri pendidikan dan kebudayaan mungkin masih masuk di akal," ujar pendiri Lingkar Madani (Lima) ini, saat berbicang dengan merdeka.com, Selasa (10/2) malam.

Harusnya kementerian teknis yang minta dana

Pengamat Indef, Eni Sri Hartati ikut komentar terkait pengajuan tambahan anggaran Rp 149 miliar yang diminta Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani. Anggaran untuk revolusi mental dipertanyakan kegunaan dan pemakaiannya karena tidak dijelaskan secara detail.

Dalam pandangan Eni, Puan yang membawahi kementerian koordinator hanya bertugas melakukan hal teknis dan koordinasi. Untuk koordinasi sendiri dipastikan tidak akan menghabiskan anggaran Rp 149 miliar.

"Harus ditanya buat apaan dana itu Ibu Puan. Tupoksi dia kan koordinasi dan rapat rapat saja. Rapat juga di kantor kan," ucap Eni kepada merdeka.com di Jakarta, Rabu (11/2).

Menurut Eni, Puan seharusnya tidak melakukan sosialisasi revolusi mental karena itu sudah tugas kementerian teknis di bawah koordinasi Kemenko PMK. Jika memang dibutuhkan, anggaran revolusi mental seharusnya untuk kementerian teknis.

"Seharusnya kementerian teknis minta anggaran. Tupoksinya Ibu Puan engga ada, dia cuma koordinasi saja, rapat rapat. Sosialisasi yang mengerjakan kementerian teknis," tegasnya.