Merdeka.com - Kementerian Perhubungan akan membangun Moda Raya Terpadu (MRT) di Tangerang Selatan (Tangsel) sebagai bentuk integrasi konektivitas antara Jakarta dengan Tangerang. Sebagai tahap awal, Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) telah diterapkan di Tangsel untuk mempercepat pembangunan tersebut.

Agar pembangunan lebih cepat, Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany menyatakan akan mendorong pembangunan MRT ini menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN).

"Kita lagi berusaha masuk ke dalam PSN. Kalau sudah masuk ke PSN nanti ada percepatan. Sepengalaman kami nanti akan ada asistensi dari Bappenas dan Kementerian serta Lembaga terkait," ujar Airin saat ditemui di sela diskusi panel yang diadakan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) di Jakarta, Selasa (4/2).

Pendanaan pembangunan MRT ini akan menggunakan skema Public Private Partnership (PPP) atau Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memang akan menggencarkan partisipasi perusahaan swasta untuk turut membiayai pembangunan infrastruktur transportasi.

Soal kapan pembangunan ini bisa masuk PSN, Airin menyatakan hal tersebut tergantung dari Kemenhub sendiri. Pun siapa saja perusahaan yang diincar untuk pendanaan, Airin belum dapat bercerita banyak karena eksekusinya masih di tahap awal.

"Ini kan baru pra FS yang dibuat PT MRT lalu diberikan ke BPJT. Nanti akan ada tahapan-tahapan lainnya," imbuhnya.

Adapun, urusan perencanaan pembangunan akan diserahkan kepada Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) yang juga belum ditentukan apakah Pemprov DKI Jakarta atau Pemprov Banten. Sementara, titik pembangunan MRT bisa meliputi beberapa daerah dan belum bisa disebutkan dengan rinci. Anggarannya juga sedang didiskusikan dengan pihak terkait.

"Nanti titiknya dari Lebak Bulus, nanti masuk ke Ciputat, lalu masuk ke Pamulang, kemudian ke Puspitek lalu ke Rawabuntu. Ini masih bisa berubah," kata Airin.

Ajak Swasta Investasi

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sedang gencar mendorong partisipasi perusahaan swasta melalui Public Private Partnership (PPP) atau Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk membangun Moda Raya Terpadu (MRT). Sebab, pemerintah butuh dana Rp800 miliar hingga Rp1 triliun per kilometer (km).

Hal tersebut dilakukan karena pembangunan MRT akan membebani pemerintah jika tidak ditopang oleh swasta. Untuk 1 kilometer lintasan MRT saja, pemerintah butuh dana Rp800 miliar hingga Rp1 triliun.

"Kalau MRT itu butuh kira-kira 1 Km-nya Rp800 (miliar) sampai Rp1 triliun. Di Tangerang Selatan saja jalurnya ada 20 km, berarti butuh Rp20 triliun," kata Budi di Jakarta, Selasa (4/2).

Pemerintah berencana untuk membangun MRT ke Tangerang Selatan, meskipun baru tahap awal. Nantinya, pembangunan ini akan menghubungkan Jakarta dengan Tangerang, pun akan menjadi pijakan awal integrasi konektivitas antara Jakarta dengan kota-kota penyangga di sekitarnya.

Saat ini, program Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) telah diterapkan untuk mempercepat rencana pembangunan tersebut. "Untuk pembangunan di Tangerang Selatan, RITJ-nya sudah masuk, tinggal pendanaannya saja," imbuhnya.

Dia mengatakan, pola pendanaan PPP atau KPBU sudah diterapkan di beberapa daerah, sehingga bukan tidak mungkin pendanaan MRT dan LRT akan dilakukan dengan pola pendanaan serupa. "Sudah kita inisiasi di beberapa tempat, contohnya bandar udara di Labuan Bajo, kereta api di Sulawesi Selatan dan sebagainya," jelasnya.

Reporter: Athika Rahma

Sumber: Liputan6.com