Merdeka.com - Pemerintah mengungkapkan saat ini masih banyak perusahaan yang mulai melantai di bursa namun belum memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya pada negara.

Kondisi ini tentu riskan karena akan menjadi masalah dan mengganggu kinerja perusahaan di masa mendatang. Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengungkapkan, salah satu persyaratan proses Initial Public Offering (IPO) adalah bebas dari masalah pajak atau tax clearance. Namun hal ini tidak diindahkan oleh beberapa perusahaan.

"Jangan perkenankan semua jalan dengan mudah tapi akhirnya kewajiban-kewajiban ke negara tidak dijaga. Jangan halalkan cara karena itu," ujarnya saat ditemui di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa (29/1).

Agus Marto menuturkan, pemerintah tidak ingin masalah ini terjadi pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ingin melakukan IPO. Maka tata kelola yang taat azaz menjadi fokus kegiatan sebelum melantai di bursa saham.

"Swasta banyak yang belum go public dan kenapa yang didesak BUMN," tuturnya.

Dia setuju jika BUMN tidak melakukan IPO. Mantan dirut Bank Mandiri ini berpendapat skema pembiayaan melalui utang lebih aman untuk perusahaan BUMN dibanding harus melantai di bursa saham.

"Karena BUMN kalau leverage-nya itu masih 50 persen dari modal, dia bisa berhutang lebih besar untuk mencapai rasio 200 atau 250 persen dari modal. Dan biaya utang lebih murah dibanding menggunakan modal kalau kita bicara financing," jelasnya.