Merdeka.com - Kementerian Keuangan berkukuh bahwa penentuan besaran anggaran bantuan iuran masyarakat miskin pada program Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) merupakan kewenangan pemerintah. Kemenkeu mengusulkan anggaran bantuan BPJS untuk tahun depan sebesar Rp 26 triliun dengan iuran Rp 15.500 per kepala per bulan.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, penentuan besaran oleh pemerintah merupakan amanat dari Undang-Undang. Tentunya harus mengutamakan kesehatan fiskal.

"Itu (besaran anggaran) ditentukan pemerintah karena dalam UU kita senantiasa menjaga agar BPJS itu diimplementasi dengan baik tetapi harus yang dapat menjaga kesehatan fiskal," ujarnya saat ditemui di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (19/3).

Meskipun merupakan wewenang pemerintah, pihaknya akan tetap berkonsultasi dan memberi informasi mengenai perkembangan BPJS kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Semua tentu nanti APBN dibicarakan dengan DPR tetapi untuk menetapkan besarnya yang dianggarkan itu tentu pemerintah yang punya kewenangan," tuturnya.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan dana bantuan masyarakat miskin untuk Jamkesmas seharusnya ditentukan oleh pihak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Program Jamkesmas ini nantinya akan masuk dalam Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS).

Anggota BPK, Rizal Djalil, mengatakan penentuan anggaran seharusnya menjadi tugas DPR untuk menentukan besaran ideal bukan dari Kementerian Keuangan. Kemenkeu menetapkan besaran iuran penerima bantuan untuk BPJS sekitar Rp 15.500 per kepala per bulan.

"Kalau pemerintah sudah berkomitmen untuk menanggung biaya kesehatan masyarakat jangan setengah-setengah. Harus ada keputusan politik, apa Rp 15.000, Rp 22.000 atau Rp 55.000. DKI siap Rp 55.000," ujar dia saat acara rapat koordinasi pembahasan temuan pemeriksaan Jamkesmas di Hotel Crown Plaza, Jakarta.

Tingginya biaya operasional nanti, lanjutnya, dapat menjadi argumen Kementerian Kesehatan untuk meminta keputusan politik mendapat pendanaan ideal. Besaran pendanaan juga tentunya harus dikaji instansi terkait terlebih dahulu.

"Kalau kita mampu mengeluarkan anggaran untuk subsidi lalu kenapa untuk kesehatan tidak bisa," ucap dia.