Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Agus Marto apresiasi langkah Jokowi keluarkan tiga kartu sakti

Agus Marto apresiasi langkah Jokowi keluarkan tiga kartu sakti Jokowi luncurkan Kartu Indonesia Sehat. ©2014 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengapresiasi langkah pemerintah menggunakan uang elektronik dalam penyaluran dana bantuan kepada masyarakat pada 3 November lalu.

Agus Marto memandang kebijakan itu merupakan terobosan besar dalam meningkatkan tata kelola dan efisiensi perekonomian.

"Selain itu, dapat merangkul masyarakat lapisan bawah agar terhubung dengan layanan keuangan formal," ujar Agus dalam acara Bankers Dinner di Jakarta Conventional Center, Senayan, Jakarta, Kamis (20/11).

Alasannya, sesuai dengan langkah bank sentral menekan penggunaan uang tunai dan mengalihkan ke pembayaran nontunai. BI berjanji memfasilitasi sehingga seluruh penyaluran bantuan pemerintah dapat dilakukan secara nontunai. Salah satu caranya dengan memperluas akses keuangan bagi masyarakat lapisan bawah dengan memperbanyak agen Layanan Keuangan Digital (LKD) ke seluruh pelosok negeri.

"Dengan berbekal perangkat telekomunikasi bergerak (mobile), masyarakat unbanked akan dengan mudah terhubung dengan layanan keuangan formal," kata dia.

Mantan Menteri Keuangan ini menambahkan, BI akan memperluas LKD yang akan meningkatkan jumlah anggota masyarakat yang terhubung dengan bank hingga dua kali lipat dari kondisi saat ini yang hanya menjangkau 20 persen penduduk dewasa.

"Kami yakin dengan perluasan agen LKD dan sinergi dengan program bantuan pemerintah, rekening uang elektronik teregistrasi ditargetkan akan naik hingga empat kali lipat dari saat ini," ucapnya.

Seperti diketahui, Pemerintahan Jokowi-JK mengeluarkan tiga kartu sakit yaitu Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) yang penyebarannya melalui PT Pos Indonesia. Tiga kartu tersebut merupakan janji kampanye Jokowi dalam pemilihan presiden lalu. Kartu tersebut merupakan akses untuk masyarakat miskin dalam memperoleh dana bantuan sosial.

(mdk/noe)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi soal Masyarakat Gadaikan Sertifikat Tanah ke Bank: Jangan Beli Mobil, Dihitung Bisa Cicil Tidak

Jokowi soal Masyarakat Gadaikan Sertifikat Tanah ke Bank: Jangan Beli Mobil, Dihitung Bisa Cicil Tidak

Jokowi soal Masyarakat Gadaikan Sertifikat Tanah ke Bank: Jangan Beli Mobil, Dihitung Bisa Cicil Tidak

Baca Selengkapnya
Jokowi Soroti Kredit Bank Masih Rendah ke UMKM, Baru Capai 19 Persen

Jokowi Soroti Kredit Bank Masih Rendah ke UMKM, Baru Capai 19 Persen

Padahal, lanjut Jokowi, dukungan kredit perbankan amat diperlukan pelaku UMKM dalam menjalankan maupun mengembangkan skala bisnisnya.

Baca Selengkapnya
Jokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI

Jokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI

Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi Serahkan Bantuan Pangan di Maros

Jokowi Serahkan Bantuan Pangan di Maros

Bantuan tersebut sebagai upaya menghadapi kenaikan harga beras.

Baca Selengkapnya
Ternyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024

Ternyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024

Presiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.

Baca Selengkapnya
Bank Indonesia Bakal Buka Penukaran Uang di Titik Jalur Mudik, Syaratnya Cuma Butuh KTP

Bank Indonesia Bakal Buka Penukaran Uang di Titik Jalur Mudik, Syaratnya Cuma Butuh KTP

Bagi masyarakat yang ingin menukarkan uang melalui pelayanan tersebut harus membawa indentitas seperti kartu tanda penduduk (KTP).

Baca Selengkapnya
Jokowi Pastikan Ada Proses Hukum soal PPATK Temukan Transaksi Janggal Bendahara Parpol Jelang Pemilu

Jokowi Pastikan Ada Proses Hukum soal PPATK Temukan Transaksi Janggal Bendahara Parpol Jelang Pemilu

Merespons itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua yang ilegal dicek sesuai aturan hukum.

Baca Selengkapnya
Kompak! Presiden Jokowi, Wapres Ma’ruf & Sejumlah Menteri Lapor SPT Pajak Bersama di Istana

Kompak! Presiden Jokowi, Wapres Ma’ruf & Sejumlah Menteri Lapor SPT Pajak Bersama di Istana

Penyampaian SPT tahunan yang terlambat akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda, yakni Rp 100 ribu

Baca Selengkapnya