Merdeka.com - Pemerintah jengah terhadap praktik transaksi valas di pelabuhan. Pasalnya, peningkatan kebutuhan terhadap Dolar cenderung menekan nilai tukar Rupiah.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Chairul Tanjung mengancam jika otoritas pelabuhan dan pedagang masih menggunakan valas, sanksinya akan langsung dipidana.

"Jelas nanti sanksi pidana dalam UU. Ke depan tidak akan ada peringatan. Sudah capek, (praktik ini) sudah lama. Capek di peringatin sudah lama. Sudah kebanyakan peringatan. Sekarang cuma sosialisasi," ujar Chairul Tanjung, saat ditemui di kantornya, Jakarta, awal bulan ini.

Pemerintah berjanji saat masa sosialisasi usai, penegak hukum akan langsung melakukan razia pelanggaran. Masa sosialisasi diberikan waktu selama tiga bulan.

Belum berganti bulan, Direktur Utama Pelindo II Robert Joost Lino sudah membangkang. Menurutnya, imbauan pemerintah agar transaksi pelabuhan sepenuhnya pakai Rupiah membikin panik perusahaan pelayaran.

"Customer kita perusahaan pelayaran kan. Makanya kalau bikin aturan harus tahu tujuannya apa," ujarnya selepas mengikuti rapat koordinasi dwelling time di Kementerian Keuangan, Jakarta.

Dia sudah melapor pada Menteri Keuangan Chatib Basri supaya tetap diizinkan memakai Dolar untuk transaksi. Lino mengaku punya dasar hukum untuk itu.

Pelindo II sekaligus melihat target Menko Perekonomian agar September 2014, seluruh transaksi pelabuhan pakai Rupiah tak realistis.

"Kita mesti lihat lagi gimana lah. Tadi saya sudah usulin ke menteri. Dari segi legal seharusnya kita boleh pakai Dolar, karena itu transaksi internasional," kata Lino.

Mendengar hal ini sontak membuat kuping CT panas. Dia membantah bila pemaksaan memakai Rupiah di pelabuhan bikin investor kabur. Justru, setiap pelaku usaha pelayaran asing harus dipaksa menghormati nilai tukar Indonesia itu supaya kurs menguat.

"Kita harus menghormati mata uang kita sendiri, bahwa rupiah itu yang dibuat harus memiliki daya saing. Bukan dibalik posisinya," kata CT menegaskan.

Atas hal ini, CT mengancam akan meminta Bareskrim mengambil tindakan. "Enggak ada (toleransi), kan sudah janji dalam tiga bulan. Saya di depan presiden, depan kabareskrim, saya sampaikan. Saya akan minta kabareskrim lakukan tindakan hukum," kata menko.

Menteri Keuangan Chatib Basri sendiri menilai penggunaan Rupiah di pelabuhan sebagai upaya Indonesia melepaskan diri dari ketergantungan Dolar. Pelabuhan menjadi lokasi awal kewajiban ini.

"Pelabuhan menjadi titik mula mengurangi ketergantungan pada valas," ucapnya.

Desakan juga datang dari Bank Indonesia. Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara mendesak setiap pelaku sektor riil tidak berlebihan menjalankan transaksi menggunakan Dolar Amerika. Khususnya di pelabuhan di mana kerap bandel dengan pembayaran bea dan ongkos bongkar muat memakai USD.

"Kami meminta agar Undang-Undang mata uang dipakai seperti di pelabuhan bahwa transaksi harus dalam Rupiah, baik itu tunai maupun non-tunai. Termasuk ini transaksi dalam negeri antar residen, itu harus dilakukan dalam Rupiah," ujarnya.

Otoritas moneter heran, mengapa pelabuhan menjadi salah satu institusi publik yang bandel memaksakan transaksi dolar. "Kami ingatkan bahwa dalam UU ini ada ancaman pidananya," kata Mirza.