Merdeka.com - Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso telah menyampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberikan tunjangan beras untuk PNS dan TNI/Polri dalam bentuk fisik, bukan Rupiah.

Adapun permintaan ini sudah beberapa kali dia utarakan, agar para abdi negara bisa memperoleh tunjangan yang lebih bermanfaat ketimbang sekadar uang tunai rupiah dengan nilai lebih kecil.

"Saya waktu itu sudah bicara langsung kepada bapak presiden, bilamana nanti MRMP (Modern Rice Milling Plant) kita sudah jadi, sudah diresmikan oleh beliau, sudah produksi, beliau akan membuatkan Perpres untuk itu," kata Budi Waseso di Kantor Perum Bulog, Jakarta, Kamis (2/2).

Sebagai catatan, pemberian tunjangan beras PNS dan TNI/Polri setiap bulannya diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Perbendaharaan Kemenkeu Nomor PER-3/PB/2015 tentang Perubahan Kelima atas Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang.

Dalam kebijakan tersebut, pemberian tunjangan beras sebesar 10 Kg atau uang untuk pembelian beras 10 Kg dengan perhitungan Rp8.074 per kg. Sementara jika diberikan dalam bentuk uang tunai besarannya Rp7.242 per Kg. Tunjangan beras dalam bentuk uang tunai yang diterima PNS serta TNI/Polri per bulan sebesar Rp72.420 per orang.

Dia menilai, angka tersebut masih tergolong kecil dengan besaran harga beras saat ini. Namun, dia juga menyadari pemberian tunjangan beras juga butuh proses panjang, terlebih Bulog punya tugas untuk menuntaskan pembangunan MRMP.

"Karena itu kan butuh uang lagi. Aturan yang sekarang, beras ASN, TNI/Pro itu sudah masuk gaji. Kalau nanti ada aturan itu berarti ditarik kembali ke negara, jadi ada di Menkeu dan penerimaannya dalam bentuk beras utuh," ungkapnya.

Sebagai informasi, total pabrik penggilingan dan pengolahan beras modern atau MRMP yang sedang dibangun Bulog berjumlah 10 unit. Menurut informasi Bulog kepada Liputan6.com, saat ini sudah terbangun 7 unit MRMP dan telah beroperasi.

Targetnya, keseluruhan MRMP ini akan rampung dan beroperasi pada pertengahan tahun 2023.

Lebih lanjut, Buwas mengutarakan, pemberian tunjangan beras PNS dan TNI/Polri juga bakal membantu tugasnya dalam menyalurkan beras hasil penyerapan dari petani.

"Ke depan kita juga enggak ketakutan untuk pasarnya. Artinya, kalau kita menyerap sebanyak mungkin, kita nanti akan menyalurkan sebanyak mungkin. Tidak hanya untuk operasi pasar, tapi nantinya untuk kepentingan ASN, TNI dan Polri," tuturnya.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com