Ada Tekanan Ekonomi Global, Pemerintah Janji Beri Pelaku Usaha Ruang Gerak
Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan kerjasama antara pemerintah dan pelaku usaha sangat dibutuhkan. Apalagi dalam menghadapi tekanan pelemahan ekonomi global.
"Karena kalau tidak, pemerintah mungkin khawatir dengan shortfall penerimaan dan dalam situasi seperti ini, instruksinya adalah kejar pajak sampai di mana pun, sampai kapan pun, maka akan mengejar sampai ke seluruh hal," kata dia, di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta, Jumat (15/11) malam.
Pemerintah, lanjut dia, mengakui bahwa dalam tekanan ekonomi global seperti sekarang, pelaku usaha membutuhkan ruang bergerak. Karena itu, pemerintah perlu menciptakan kebijakan yang di satu sisi menjaga penerimaan, tapi sisi lain mendukung keberlangsungan usaha.
"Kita selalu menyampaikan pesannya, kami tahu dunia sedang sedang mengalami tekanan. Kita melihat, dan kita memahami kalau penerimaan pajak menurun. Namun itu tidak berarti kami tidak melakukan pekerjaan ekstensifikasi dan intensifikasi. Namun itu dilakukan dengan perhitungan," jelas dia.
"Kita coba untuk terus mengumpulkan pajak sehingga kita memiliki penerimaan pajak yang setara dengan negara-negara yang sama dengan kita atau bahkan lebih baik namun tanpa menimbulkan back fire," tambahnya.
Jika pemerintah terlampau gencar mengejar pajak, maka alih-alih meningkatkan perekonomian, kebijakan tersebut justru menurunkan kinerja ekonomi nasional.
"Dan itu sesuatu yang tidak ingin terjadi pada saat kita menghadapi siklus bisnis yang sedang menurun. Namun, di sisi lain kita juga harus menjaga keberlangsungan dari APBN."
Menteri Sri Mulyani Ingatkan Pengusaha, Kerap Akali Pajak Bakal Hambat Usaha
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan saling percaya antara pemerintah dan pelaku usaha sangat dibutuhkan dalam membangun ekonomi. Termasuk dalam hal membayar pajak.
Jika pelaku usaha sadar akan kewajiban pajaknya, maka mereka akan tenang dalam menjalankan usaha dan mengembangkan bisnis.
"Jika mereka memiliki trust dan confidence maka mereka akan menyalurkan semua energi dan pikirannya untuk mengembangkan usaha bukan untuk mengakali peraturan," ujar dia, di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta, Jumat (15/11) malam.
Sebaliknya, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan, jika pelaku bisnis tidak memiliki kesadaran juga kerelaan untuk memenuhi tanggung jawab, maka hal tersebut bisa mengganggu proses bisnis.
"Kalau dia 24 jam, 7 hari seminggu, para pengusaha itu sebagian besar waktu memikirkan bagaimana bisa menciptakan nilai tambah, inovasi, ekspansi usaha, maka ekonomi juga akan maju," urai dia.
Selain itu, hal tersebut akan membuat relasi antara pemerintah, dalam hal ini institusi pemungut pajak dengan pelaku usaha menjadi tidak akrab dan penuh kecurigaan.
"Tapi kalau bagaimana mengakali aturan, bagaimana kita bisa hiding (pajak), menghindari maka itu menjadi usaha yang merugikan ekonomi dan menciptakan juga bagi pemerintah untuk selalu curiga juga," tandasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ekonomi Dunia Masih Terpuruk di 2024, Sri Mulyani Ungkap Penyebanya
Ramalan IMF menyebut kondisi ekonomi dunia masih terpuruk.
Baca SelengkapnyaKarir Bergengsi Sri Mulyani Selain Jadi Menteri Keuangan
Posisi Sri Mulyani di kancah internasional itu juga turut berdampak positif terhadap reputasi perekonomian Indonesia.
Baca SelengkapnyaTersisa 6 Bulan, Begini Rupa Pembangunan IKN Nusantara yang Bakal Gelar HUT RI Ke-79
Tampak beberapa gedung inti pemerintahan yang kian menunjukkan bentuknya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sri Mulyani Pede Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,2 Persen di 2024
Proyeksi pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen itu didorong oleh penyelenggaraan pemilu secara serentak 2024.
Baca SelengkapnyaDukung Pemilu Satu Putaran, Muhadjir: Rp40 Triliun Lebih Baik untuk Beli Beras
Secara sederhana dana Pemilu bisa dialokasikan membantu kesulitan ekonomi masyarakat.
Baca SelengkapnyaPemerintah Terbitkan Aturan Baru, Diklaim Mampu Tingkatkan Daya Saing Ekonomi Nasional
Tujuan aturan ini untuk memudahkan pelaku usaha dalam mendukung peningkatan daya saing ekonomi.
Baca SelengkapnyaSudah Kena Kenaikan Cukai, Pengusaha Ingin Pajak Rokok Elektrik Ditunda Hingga 2026
Pelaku usaha mendesak Kementerian Keuangan menunda pelaksanaan pengenaan pajak rokok untuk rokok elektrik.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Sebut Ekonomi Makin Melemah: Amerika Kuat, China Terlilit Utang
Bank Dunia memprediksi ekonomi global dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan.
Baca SelengkapnyaPenerimaan Pajak hingga Pertengahan Maret Tembus Rp342,88 Triliun
Mayoritas jenis pajak utama tumbuh positif sejalan dengan ekonomi nasional yang stabil.
Baca Selengkapnya