Ada klaim pemerintah di balik derasnya aliran duit kiriman TKI
Merdeka.com - Tahun lalu, remitansi atau uang kiriman buruh migran ke Tanah Air mencapai USD 7,4 miliar atau setara Rp 81,3 triliun, melonjak ketimbang tahun sebelumnya, sebesar USD 7,1 miliar. Diproyeksi, remitansi tahun ini mencapai Rp 88 triliun.
Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Jumhur Hidayat mengklaim lonjakan remitansi itu berkat keberhasilan negosiasi peningkatan upah buruh migran di Taiwan, Arab Saudi, dan Hong Kong.
"Kan ada TKI yang gajinya kita naik-naikin, bisa negosiasi dengan pemerintah, atau sepihak dari kita," ujarnya di Jakarta, Jumat (14/3).
Sebagai contoh, buruh migran yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi kini digaji 800 riyal per bulan, sebelumnya cuma 600 riyal per bulan. Demikian pula gaji TKI di Taiwan sebesar 15.840 New Taiwan Dollar (NTD) atau setara Rp 5,180 juta, naik ketimbang sebelumnya 18.780 NTD atau setara Rp 6,103 juta.
Sebenarnya, menurut Jumhur, nilai remitansi TKI tahun lalu bisa melebihi Rp 81,3 triliun. Mengingat, masih banyak buruh migran ilegal yang mengirimkan uangnya ke Tanah Air tidak menggunakan jasa bank. Kalkulasi BNP2TKI, remitansi TKI tahun lalu mencapai Rp 120 triliun.
"Memang besar yang unofficial, karena mereka mengirimkan uang ke keluarga tidak lewat jalur resmi," kata Jumhur.
BNP2TKI mengaku tidak bisa memaksa buruh migran mengirim uang lewat jalur resmi. Itulah sebabnya, BNP2TKI enggan menginisiasi kerja sama antara bank dengan 571 agen penyalur tenaga kerja.
"Ini memang bisnis besar. Di masa sekarang mengarahkan untuk menggandeng bank tertentu sulit," ungkapnya.
BNP2TKI mencatat remitansi mengalami peningkatan dalam tujuh tahun terakhir. Pada 2007 remitansi baru sebesar USD 6 miliar, terus melonjak menjadi USD 6,6 miliar (2008), dan USD 7 miliar (2012).
Selain itu, bandul penempatan TKI juga mulai bergeser ke sektor formal (55 persen). Sisanya sektor informal.
Tahun lalu, BNP2TKI memberangkatkan 460.723 TKI. Sebanyak 290.336 mencari nafkah di Asia Pasifik, Timur Tengah sebanyak 99.958 TKI. Sisanya, 30.380 TKI menyebar di Eropa, Amerika, dan Afrika.
Hingga saat ini, sekitar 6,5 juta TKI tercatat mengadu nasib di 114 negara.
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kejagung Koordinasi dengan BPK soal Kerugian Negara dari Korupsi Timah
Sejauh ini nilai kerugian negara akibat korupsi tersebut senilai Rp271 triliun.
Baca SelengkapnyaIni Dia PNS Bakal Terima Nominal THR Paling Tinggi se-Indonesia
Dengan kemampuan itu, dia menyebut DKI Jakarta memiliki kesiapan untuk menganggarkan THR dan gaji ke-13.
Baca SelengkapnyaAnies: Bila Saya Ditugasi, Kenaikan Gaji TNI Dilakukan Tiap Tahun
Anies mengatakan, tidak ada kekurangan negara yang perlu dirahasiakan dari masyarakat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Anies soal Kenaikan Gaji TNI-Polri: Ini Dibutuhkan Bukan Hanya Menjelang Pemilu
Masyarakat diminta menilai sendiri mengenai kebijakan kenaikan gaji TNI-Polri jelang Pemilu.
Baca SelengkapnyaBTN Siapkan Uang Tunai Rp39 Triliun untuk Kebutuhan Lebaran 2024
Adanya peningkatan alokasi uang tersebut sejalan dengan proyeksi peningkatan transaksi masyarakat selama hari raya Idul Fitri 2024.
Baca SelengkapnyaAwal Tahun 2024, Pemerintah Sudah Impor Beras Rp4,36 Triliun dari 3 Negara
BPS mencatat nilai impor beras pada Januari 2024 mencapai Rp4,36 triliun.
Baca SelengkapnyaKPK Bereskan 8 Kasus TPPU Sepanjang 2023, Selamatkan Aset Negara Rp525 Miliar
Adapun asset recovery menjadi salah satu sumbangsih nyata dari hasil pemberantasan korupsi terhadap pemasukan kas negara melalui BNPB.
Baca SelengkapnyaBPKP Selamatkan Uang Negara Rp67,09 Triliun dari Pemborosan di 2023, Ada dari Proyek PSN
Kontribusi penyelematan uang negara tersebut berasal dari tiga kategori. Pertama, efisiensi belanja negara yang belum keluar/penghematan sebesar Rp15,56 T.
Baca SelengkapnyaJokowi Naikkan Gaji TNI-Polri dan PNS Jelang Pencoblosan Pilpres 2024, Anies: Kenapa Baru Tahun Ini?
Anies menyayangkan gaji PNS dan TNI/Polri baru dinaikkan jelang Pemilu 2024
Baca Selengkapnya