Merdeka.com - Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso menegaskan, tidak ada kendala terhadap distribusi beras Bulog, meski Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA) menerbitkan kebijakan fleksibilitas. Kebijakan ini meniadakan sementara waktu harga batas atas.

"Jadi, ada fleksibilitas, apapun keputusan negara itu tidak akan mengganggu Bulog, karena Bulog itu kan yang dapat penugasan semua pembiayaan nanti kan dibayar oleh pemerintah," ujar Budi saat meninjau distribusi beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) di Transmart Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Rabu (15/3).

Dia menuturkan, jika kebijakan fleksibilitas sudah terbit, maka selisih harga beras atau gabah yang dibeli Bulog akan dibayarkan oleh pemerintah. Menurutnya, tidak masalah jika pihak swasta membeli harga beras atau gabah dari petani di harga yang terbilang mahal. Untuk itu, harga eceran tertinggi akan dirumuskan seiring memasuki musim panen raya.

"Kalau sekarang mau beli di harga atas boleh, karena kalau lagi produksi lagi banyak nanti kan turun sendiri," pungkasnya.

Sebelumnya Badan Pangan Nasional menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 62/KS.03.03/K/3/2023 tentang Fleksibilitas Harga Gabah Atau Beras Dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah. Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan terbitnya Perbadan HPP.

Surat Keputusan tersebut secara umum mengatur harga pengadaan Bulog dalam rangka pengisian Cadangan Beras Pemerintah (CBP), di mana untuk Gabah Kering Panen (GKP) di petani Rp 5.000 per kg, Gabah Kering Giling (GKG) di penggilingan Rp 6.200 per kg, GKG di Gudang Perum BULOG Rp 6.300 per kg, beras di Gudang Perum Bulog Rp 9.950 per kg.