Merdeka.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) segera menyusun aturan pelaksana bank tanah dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP). Menyusul disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja yang di dalamnya mewajibkan negara membentuk institusi tersebut.

Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A Djalil, mengatakan bank tanah akan tidak hanya digunakan untuk kepentingan umum semata, namun juga kepentingan sosial seperti perumahan rakyat. Sehingga diyakini membuat biaya pembangunan rumah di perkotaan menjadi lebih murah.

"Pertama adalah bank tanah itu idenya untuk menyediakan tanah milik negara untuk digunakan untuk kepentingan umum seperti taman. Juga kepentingan sosial dengan perumahan rakyat, perhutanan, dan lainnya," ujar Menteri Sofyan dalam Konferensi Pers dengan tema Klaster Pertanahan dan Tata Ruang dalam UU Cipta Kerja, Jumat (16/10).

Adapun mekanismenya, bank tanah akan mengelola tanah-tanah yang selama ini dinilai terlantar atau tidak bertuan untuk dijadikan milik negara. Namun, sebagian dari tanah terlantar yang telah dikuasai negara itu akan dialokasikan untuk perumahan rakyat.

"Tanah di perkotaan milik bank tanah ini bisa berikan untuk harga tanahnya itu bisa lebih murah. Bahkan kalau perlu Rp 0, karena itu tanah negara yang dikelola bank tanah. Jadi, kalau bayar juga murah sekali," terangnya.

Kemudian, sambung Menteri Sofyan, tanah terlantar yang telah sah menjadi negara tadi akan dikelola oleh berbagai kementerian/lembaga terkait. Khususnya untuk membangun perumahan rakyat.

"Tentu ada bagi-bagi tugas, yang membangun kita tahu adalah Menteri PUPR atau nanti mekanismenya misalnya lewat Perumnas. Bahkan di bank tanah dibikin juga lembaga khusus untuk membangun Perumahan Rakyat," tuturnya.

Terkait anggaran pembangunan perumahan rakyat tersebut, juga dimungkinkan mendapat bantuan subsidi dari pemerintah. Sehingga dapat menekan biaya yang lebih rendah lagi.

Kendati demikian, dia belum bisa memastikan nominal anggaran yang dibutuhkan untuk pembiayaan program perumahan rakyat itu. Adapun anggaran bisa didapatkan dari program Tapera.

"Berapa anggarannya, saya tidak bisa mengatakan, itu adalah di luar kompetensi saya. Tapi sekarang sudah ada lembaga di bank, di OJK yang diwajibkan membentuk lembaga penyedia rumah. Kemudian juga sudah disiapkan Tapera, tabungan perumahan rakyat, yang itu di diambil dari berbagai pihak ada perusahaan, pengusaha dan pekerja untuk supaya ada tabungan untuk perumahan rakyat," tutupnya.

Pembentukan Bank Tanah Dimulai 2021

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil, menjelaskan bahwa Bank Tanah akan dibentuk oleh tiga kementerian. Menteri Sofyan mengatakan, dua kementerian lainnya akan ditentukan oleh Presiden Joko Widodo sebagai penanggung jawab.

"Nanti selain Menteri ATR, Pak Jokowi akan menunjuk siapa sebagai komite, apakah mungkin Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, atau PUPR," kata Menteri Sofyan dalam webinar, Jumat (16/10).

Sementara itu, pembentukan Bank Tanah sendiri akan diatur dalam peraturan pemerintah sebagai turunan dari Undang-undang Cipta Kerja dan akan dimulai pada 2021.

Menteri Sofyan pun mengatakan bahwa pemerintah akan memberikan kesempatan kepada pihak profesional untuk menempati posisi eksekutif dalam manajemen Bank Tanah.

"Kita akan membuka pendaftaran secara terbuka, jadi bagi mereka yang berminat bisa mendaftarkan diri," katanya

Dalam pelaksanaanya nanti, pemerintah akan mengikutsertakan tujuh orang yang mengisi posisi Dewan Pengawas Bank Tanah. Tiga orang di antaranya mewakili pemerintah dan empat lainnya mewakili masyarakat atau pengawas independen.

"Saya ingin mengajak pihak-pihak yang memiliki kompetensi untuk menjadi dewan pengawas. Misalnya, aktivis agraria. Ini penting agar kinerja lembaga tersebut tetap transparan dan sesuai dengan marwah pembentukannya," ungkapnya

Reporter Magang: Brigitta Belia