76.050 pembantu rumah tangga diekspor ke berbagai negara
Merdeka.com - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla punya banyak pekerjaan rumah di sektor ketenagakerjaan. Salah satunya, pembenahan legalitas dokumen perjanjian Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
"Perbaikan kualitas kelembagaan dan operasional Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). Kemudian meningkatkan pelayan perlindungan pada TKI," ujar Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kadin Benny Soetrisno di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Senin (17/11).
Benny menyebutkan, tenaga kerja Indonesia yang diekspor ke pelbagai negara, rata-rata bekerja sektor informal. Data yang ada menunjukkan, jumlah Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) atau pekerja rumah tangga mendominasi.
"Menurut data yang dibuat Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), jumlah PLRT domestic worker dikirim ke negara penempatan mencapai 76.050," jelasnya.
Angka tersebut, tambah Benny, harus menjadi perhatian pemerintah apalagi tak sedikit TKI yang mendapatkan perlakuan semena-mena saat bekerja di negeri orang.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Nantinya masing-masing keluarga mendapat 10 kg beras per bulan.
Baca SelengkapnyaDia mengatakan, bantuan pangan yang diberikan pemerintah ke masyarakat mampu menahan harga beras agar tidak naik.
Baca SelengkapnyaPemerintah menyiapkan bantuan pangan beras hingga Juni 2024, masing-masing 10 Kg per keluarga, per bulan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa urusan pemerintah dalam mengelola pangan untuk 270 juta penduduk Indonesia bukan hal yang mudah.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta TNI AU kuat, namun bukan berarti manakut-nakuti musuh dan perang dengan negara lain.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menyampaikan kenaikan jumlah penerima bantuan untuk alokasi mulai awal tahun 2024 sebesar 8% dari data penerima sebelumnya.
Baca SelengkapnyaDari 10 Kg beras yang diberikan oleh pemerintah, telah memenuhi sepertiga dari kebutuhan bulanan.
Baca SelengkapnyaBantuan tersebut sebagai upaya menghadapi kenaikan harga beras.
Baca Selengkapnya