Merdeka.com - Pemerintah akan menggelontorkan dana sebesar Rp 4,8 triliun sebagai dana kompensasi kenaikan bahan bakar minyak (BBM) pada  angkutan umum baik perkotaan, perdesaan maupun bus antarkota antarprovinsi.

"Nanti masih kami hitung untuk angkutan kota berapa, antarkota berapa, antarprovinsi berapa, karena ini kaitannya dengan peremajaan dan pemeliharaan juga," kata Dirjen Perhubungan Darat Suroyo Alimoeso seusai rapat koordinasi di Kementerian Perekonomian, Jakarta, Rabu (14/2).

Suroyo menegaskan pemerintah tidak menginginkan adanya kenaikan tarif angkutan umum. Namun, pemerintah hanya bisa mengalokasikan dana subsidi sebesar Rp 4,8 triliun untuk menekan tarif. "Untuk prediksi kenaikan tarif di angkutan laut dan udara, kementerian masih melakukan penelitian jadi belum bisa menentukan," katanya.

Dia mengatakan besaran subsidi yang akan diberikan bisa berupa program subsidi bunga, bank, pajak kendaraan, maupun suku cadang. "Jadi kalaupun ada kenaikan tarif angkutan, maka besarnya bisa ditekan," ujarnya.