Merdeka.com - Kehidupan di Pulau Papua seperti sebuah ironi. Di tengah melimpahnya kekayaan alam, namun, penduduknya masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Mantan Kapolda Papua Irjen Pol Tito Karnavian sempat mengungkapkan permasalahan di tempat bertugasnya itu. Menurut Tito, agresifnya gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) karena pemerintah tidak peduli dengan kesejahteraan mereka.

"Akar permasalahan di sana bukan ideologi tapi ekonomi pembangunan. Saya sudah datang di 42 kabupaten/kota di sana dan saya berdialog dengan masyarakat. Saya menangkap permasalahan yang paling diminta oleh mereka adalah pembangunan ekonomi yang dipercepat," tegasnya.

Meski telah mempunyai status otonomi khusus, kata Tito, uang dari pemerintah pusat malah dimakan oleh orang birokrasi di Papua. "Yang menjadi masalah bahwa bagaimana meyakinkan anggaran-anggaran yang telah ada betul-betul digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Bukan untuk diselewengkan atau di korupsi. Artinya pembinaan manajemen harus baik. Diperbaiki. Penegakan hukum dalam hal korupsi juga harus kuat," ungkapnya lagi.

Maka dari itu, salah satu lulusan Akpol terbaik ini banyak berharap pemerintahan baru Jokowi-JK untuk memperbaiki situasi di sana.

Presiden Joko Widodo sendiri telah berulang kali menginjakkan kaki dan bertemu langsung dengan rakyat Papua. Pemerintah menjanjikan mempercepat pembangunan Papua dan Indonesia Timur. Kini, rakyat Papua dan sekitarnya menunggu realisasi janji manis presiden. Sebab, puluhan tahun mereka hidup dalam ketertinggalan.

Pemerintah telah berjanji membawa uang triliunan untuk pembangunan Papua. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menargetkan realisasi investasi di Papua dan Papua Barat mencapai Rp 265 triliun selama lima tahun mendatang (2015-2019).

Apa saja janji Jokowi pada rakyat Papua selain akan mengunjungi wilayah paling Timur Indonesia itu tiga kali dalam setahun? Berikut merdeka.com akan merangkumnya.

Terapkan pertanian modern di Papua

Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah akan menerapkan pola bertani modern di tanah Papua. Hal ini bertujuan agar produksi beras meningkat."Pemerintah akan menggerahkan segenap kemampuan dengan menggandeng petani dan pengusaha sehingga target dapat tercapai yakni 1,2 juta hektar lahan pertanian dengan panen tiga kali setahun terwujud," kata Jokowi di Merauke, seperti dilansir Antara.Pengelolaan sawah nantinya tidak lagi dilakukan secara manual namun seluruhnya menggunakan mesin mulai dari tanam hingga panen. Pola yang akan diterapkan diklaim merupakan yang pertama di Indonesia.Sedangkan, pemda diminta mendampingi petani untuk mewujudkan alih teknologi. "Saya kasih waktu dua tahun dan perkembangannya akan terus dipantau termasuk pembangunan pengairan atau irigasi serta penggunaan air bawah tanah," kata Jokowi.

Jokowi: Semua rakyat Papua sekarang bisa pakai Wi-Fi dan Internet

Presiden Joko Widodo meresmikan infrastruktur sistem jaringan tulang punggung pita lebar Sulawesi Maluku Papua (SMPCS), di Manokwari, Papua Barat, Minggu (10/5). SMPCS yang dicanangkan oleh PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) adalah pembangunan jaringan serat optik dengan panjang total 8.772 kilometer menghubungkan kawasan Timur Indonesia."Saya harap dengan adanya infrastruktur serat optik yang saat ini tersambung sampai Papua Barat, semua warga Papua bisa menikmati yang namanya Wi-Fi, jaringan internet, semua bisa dinikmati tanpa terkecuali, sama seperti di Wilayah Barat dan Timur Indonesia," kata Jokowi dalam sambutannya.Jokowi melanjutkan, ketertinggalan wilayah Papua dengan wilayah lainnya memang saat ini masih terlihat jauh. Untuk itu Jokowi berjanji akan terus memajukan infrastruktur di pulau Cendrawasih tersebut.

Berikan perlakuan khusus seleksi CPNS di Papua

Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberikan perlakuan khusus untuk putra-putri Papua, khususnya dalam seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Salah satunya kebijakannya adalah memberikan 65 persen formasi bagi putra-putri asli Papua yang akan ditempatkan di daerah asalnya, dan 35 persen formasi untuk pelamar umum yang melamar di daerah Papua.Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi menyampaikan bahwa kebijakan tersebut dilakukan untuk menata kepegawaian di Papua. Diakuinya, selama ini yang terjadi adalah kompetisi bebas, jadi yang masuk ke Papua kebanyakan adalah orang-orang pendatang. Papua sendiri menjadi hanya mendapat satu kesempatan kecil karena kesulitan dalam mengerjakan tes seleksi penerimaan CPNS."Dengan sistem kuota, kami menawarkan 65 persen formasi yang hanya akan diisi oleh putra-putri Papua, selebihnya yaitu 35 persen berasal dari daerah lain yang melamar di daerah Papua. Kalaupun kebanyakan yang lulus dari luar orang Papua, itu dibatasi hanya 35 persen saja. Formasi Papua yang tak terisi dibiarkan tetap kosong dan akan diisi pada hasil seleksi berikutnya," jelas Yuddy Chrisnandi dalam keterangannya di Jakarta.

Papua segera miliki Sains-Technopark

Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi, Mohammad Nasir memastikan, tak lama lagi Papua segera memiliki sains-technopark. Dia menargetkan pembangunannya bisa dimulai tahun ini dan bias beroperasi pada 2017 mendatang."Pembangunannya akan kami mulai tahun ini. Tanggal 10 April mendatang saya akan ke Papua untuk meninjau calon lokasinya, dan juga sumber daya manusianya. Kalau semua berjalan lancer, 2017 semoga sudah bisa beroperasi," ujar Nasir di sela kunjungan kerjanya ke kampus ATMI, Solo.Nasir mengatakan, pembangunan sains-technopark di Papua direncanakan mengambil lokasi di Jayapura. Proyek tersebut merupakan bagian dari program 100 sains-techopark yang dicanangkan Presiden Jokowi. Sains dan teknologi di Papua juga dimaksudkan untuk mempersiapkan sumber daya manusia guna mendukung proses hilirisasi produk inovasi hasil riset ke dunia industri."Nantinya setiap daerah akan memiliki kekhususan yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan masing-masing. Di Papua akan kami fokuskan pada penguasaan teknologi di bidang pengolahan pangan dan kayu," katanya.

Papua bakal marak dengan pembangunan real estate

Pemerintah berencana bakal membangun real estate di Sorong, Papua Barat. Ini demi memercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.Staf Ahli Menteri BUMN bidang Kebijakan Publik Sahala Lumban Gaol mengatakan perekonomian provinsi dibentuk pada 4 Oktober 1999 ini sedang tumbuh. Namun, Papua Barat masih perlu pembangunan infrastruktur agar potensi ekonomi daerah bisa maksimal digarap."Dalam rencana kami di Kementerian BUMN, kami mendengar perekonomian Papua Barat sangat tumbuh. Papua membutuhkan infrastruktur yang bisa baik," katanya, Jakarta.Untuk itu, lanjut Sahala, pihaknya bakal mendorong perusahaan pelat merah untuk berinvestasi di sana."Potensi ekonomi di Papua Barat dan Timur harus di eksplorasi. Kini, kami merencanakan akan berinvestasi di area ini, seperti pembangunan real estate di Papua," jelas dia.

Jokowi perintahkan segera bangun KRL di Papua

Presiden Joko Widodo ( Jokowi) mengaku telah memerintahkan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan untuk studi pembangunan proyek Kereta Rel Listrik (KRL) di Papua. Dia berharap, studi tersebut bisa cepat selesai."Biar tahun depan studi kelar. Katanya studi memakan waktu enam sampai delapan bulan," ujar kata Jokowi di GOR Waringin saat bertemu Barisan Relawan Presiden Jokowi (Bara JP) dan masyarakat, Jayapura.Jokowi menegaskan usai studi kelar, dia juga telah meminta agar pembangunan rel kereta dimulai. "Dari kota di mana dimulai terserah yang penting cepat," katanya."Jangan sampai pembangunan di tempat lain ada tetapi di Papua belum," imbuhnya.Mantan gubernur DKI Jakarta ini meminta kepada Gubernur Papua, wali kota dan pemerintah setempat membantu pembebasan lahan untuk pembangunan kereta. Dia mengakui, kalau setiap pembebasan lahan selalu mentok."Makanya semua harus saling bantu tokoh setempat dan tokoh adat juga," ucapnya.