6 Fakta melonjaknya kemiskinan selama 10 tahun SBY berkuasa

Merdeka.com - Belum lepas dari ingatan kita melihat kejadian miris salah satu keluarga miskin di Nganjuk, Jawa Timur. Ginem, nenek berusia 70 tahun warga desa Sonopatik, Kecamatan Berbek, menjalani hidup jauh dari layak bersama tiga anaknya Sadinah (60), Suparman (40) dan Suparti (35).

Tempat tidurnya jadi satu dengan dapur, tempat sampah dengan luas hanya 3x6 meteran, berlantai tanah, berdinding triplek. Mbok Ginem hanya pensiunan buruh tani, bukan pegawai swasta atau negeri. Otomatis dia tidak memiliki penghasilan tetap. Dia juga tidak memiliki sawah yang bisa ditanami, seperti orang-orang desa pada umumnya.

Sadinah bersama Ginem ini yang setiap hari mengais rizki untuk kehidupan keluarganya dengan cara meminta sumbangan di kanan-kiri rumah. Kondisinya sangat memprihatinkan, kalau makanan mepet, sesekali Suparman, jejaka tua yang gila itu giliran mencari bangkai-bangkai ayam di pinggir kali.

Kisah Ginem adalah satu di antara sekian banyak kisah keluarga miskin di Indonesia. Kisah miris itu seolah sangat kontras dengan kondisi ekonomi Indonesia telah masuk dalam kategori perekonomian berpendapatan menengah (middle income country) dan sedang menuju negara berpendapatan menengah tinggi (upper middle income country). Indikatornya terlihat dari rata-rata pendapatan per kapita penduduk Indonesia semakin mendekati USD 4.000 per orang per tahun.

"Saat ini saja masih terdapat sekitar 28,5 juta orang di Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Populasi penduduk miskin yang masih tinggi tersebut, di tengah membesarnya segmen kelas menengah," tegas Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo beberapa waktu lalu.

Pernyataan itu diperkuat dengan data terbaru dilansir Badan Pusat Statistik (BPS), kemarin. BPS mengumumkan garis kemiskinan nasional per Maret 2014 kini naik 11,45 persen dibanding September 2013, menjadi Rp 302.732 per kapita per bulan. Koefisien gini masih bertahan di level 0,41. Adapun jumlah penduduk miskin hingga Maret lalu sebesar 28,2 juta orang, alias 11,25 persen dari total populasi.

Suryamin pesimistis jumlah penduduk miskin sebanyak itu bisa berkurang signifikan dalam waktu cepat. Pasalnya, mayoritas penduduk miskin tersebut berupah rendah lantaran tidak tamat sekolah dasar. Parahnya, satu kepala keluarga miskin masih harus menanggung hidup 4-5 anggota keluarga.

Bank Dunia sudah mengingatkan bahwa penduduk Indonesia rentan jatuh miskin.  "40 persen populasi di Indonesia hidup dalam kondisi miskin atau hampir miskin. Ini sangat krusial, membangun manajemen risiko terhadap pembangunan," ungkap Acting Country Director Bank Dunia Cristobal Ridao Cano.

Presiden SBY dinilai gagal mengentaskan kemiskinan. Indikatornya dilihat dari melebarnya jurang si kaya dan miskin. Direktur Eksekutif International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Sugeng Bahagijo menegaskan, ketimpangan antara kaya dan miskin mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Sugeng mendasarkan hal itu pada koefisien gini yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

"Dalam kurun 10 tahun terakhir, gini rasio BPS naik menjadi 0,41 persen dari sebelumnya sebesar 0,33 persen," ujar Sugeng.

Presiden SBY sendiri tidak menutup mata akan makin besarnya jumlah orang miskin. Pada 2012 lalu, SBY mengakui banyak persoalan kemiskinan yang belum terselesaikan pemerintahannya. Padahal, pemerintah sudah mencanangkan program jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) pada masyarakat yang tidak mampu.

"Kita harus selalu melakukan review, evaluasi dan pengembangan berbagai kebijakan dan program aksi untuk lebih efektifnya mengurangi kemiskinan di negeri ini," ujar SBY saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/5).

Merdeka.com mencatat beberapa fakta seputar melonjaknya kemiskinan di era SBY. Berikut paparannya.

Maluku-Papua terbanyak penduduk miskin

Ditinjau dari sebarannya, warga desa yang miskin paling banyak berada di Maluku dan Papua, mencapai 30,5 persen alias 1,5 juta jiwa. Di sisi lain, angka kemiskinan pedesaan paling rendah ada di Kalimantan, dengan jumlahnya hanya mencapai 8,1 persen (701.000 jiwa).

Kepala BPS Suryamin menjelaskan, secara nasional penduduk miskin di pedesaan hingga Maret 2014 mencapai 17,7 juta jiwa atau 14,1 persen dari total populasi nasional. Jauh lebih tinggi dibandingkan warga tidak mampu di perkotaan yang keseluruhan sebesar 10,5 juta jiwa, atau 8,3 persen.

"Ini karena mereka di pedesaan sektornya terbatas, pendidikan juga rendah. Jadi tidak bisa mengerjakan pekerjaan yang tinggi, serta tanggungan keluarga banyak. Satu keluarga bisa terdiri antara 4 sampai 5 orang," urainya dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (1/7).

Kendati Maluku dan Papua menjadi kantong penduduk miskin di desa terbesar, Pulau Jawa justru didapuk sebagai penyumbang warga tidak mampu terbesar secara nasional.

Di Jawa, ada 15,5 juta orang yang tidak mampu memenuhi belanja minimal untuk pangan dan lain-lain sebesar Rp 302.735 per bulan. Ini belum memperhitungkan kalangan hampir miskin yang rentan lantaran berisiko turun kelas kapan saja.

Jelang lengser SBY sulit tekan angka kemiskinan

Jelang lengser, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai akan semakin sulit menurunkan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Ini terlihat dari jumlah penduduk miskin sekitar empat tahun terakhir relatif stagnan.

"Kalau kita lihat sejak 2010 terjadi penurunan jumlah orang miskin tapi tidak drastis. Penduduk miskin sekarang pada taraf yang susah untuk diturunkan drastis kecuali ada perlakukan khusus," kata Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (1/7).

Orang miskin melonjak karena jumlah petani berkurang

Badan Pusat Statistik (BPS) memotret peralihan besar-besaran masyarakat berprofesi sebagai petani dalam 10 tahun terakhir. Hal itu berdampak langsung pada peningkatan jumlah penduduk miskin, terutama antara periode Maret 2013 dan Maret 2014.

Dalam kurun waktu tersebut, penduduk miskin melonjak 110.000 jiwa. Bila ditinjau dari September 2013 ke Maret 2014, memang ada penurunan warga miskin 320.000 orang, tapi itu lebih didorong akibat dimulainya musim tanam akhir triwulan I tahun ini.

Artinya, warga hampir miskin, yang kini turun kelas secara hakiki bertambah dibanding tahun lalu. Kemungkinan pertama, disebabkan oleh faktor alam.

"Kalau dibandingkan Maret 2013, ada sedikit kenaikan terutama di sektor pertaniannya. Ini karena ada pergeseran. Kan awal tahun ini ada hujan deras, musim tanamnya berubah, sehingga yang bekerja berkurang, maka terjadilah peningkatan penduduk miskin," kata Kepala BPS Suryamin di kantornya, Jakarta, Senin (1/7).

30 juta penduduk Indonesia berpenghasilan Rp 12.000 per hari

Masyarakat miskin di Indonesia tidak hanya dari kalangan pengangguran atau pendidikan rendah. Hasil kajian LIPI menyebutkan, sekitar 43,67 persen pekerja Indonesia saat ini masih berada di bawah garis kemiskinan. Ini terjadi lantaran kecilnya upah dan tingginya harga barang.

Kepala Kajian Pekerjaan Layak LIPI Nawawi Asmat mengatakan dalam penelitiannya pada Februari 2012 silam, 57 persen pekerja informal dan 26,2 persen pekerja formal masih berada di bawah garis kemiskinan.

"Sehingga total pekerja kita hidup di bawah garis kemiskinan 43,67 persen," ucap Nawawi.

Sementara, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi melihat, 30 juta penduduk Indonesia masih hidup dengan penghasilan di bawah USD 1 atau sekitar Rp 12.000 per hari. Sedangkan 70 juta penduduk Indonesia saat ini masih hidup dengan penghasilan rata-rata USD 2 atau hanya sekitar Rp 24.000 per hari.

"Ada 8 juta orang menganggur dan 40 juta orang tercatat setengah menganggur atau tergabung dalam sektor nonformal," kata Sofjan.

Apabila inflasi menembus 10 persen, akan ada 100 juta orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dari jumlah tersebut, sekitar 65 persen masuk dalam sektor informal dan 35 persen masuk dalam sektor nonformal.

Orang miskin Indonesia 7 kali penduduk Singapura

Badan Pusat Statistik melansir profil angka kemiskinan terbaru. Hasilnya, kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) mendorong peningkatan angka kemiskinan di Indonesia.

Ketua DPR Irman Gusman angkat bicara terkait data kemiskinan terbaru yang dilansir BPS. Dia mengemukakan, jumlah penduduk miskin yang bertambah 480.000 dalam kurun waktu tujuh bulan terhitung sejak Maret-September 2013, sangat memprihatinkan.

Dengan kenaikan itu, saat ini jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 28 juta jiwa. "Jumlah ini sama dengan 7 kali jumlah penduduk Singapura," kata Irman.

Irman juga menyinggung soal naiknya biaya hidup masyarakat di seluruh kota di Indonesia. Rata-rata, mengalami peningkatan cukup signifikan. Irman menuding, kebijakan ekonomi di masa lalu menyebabkan biaya hidup masyarakat saat ini semakin tinggi.

Jurang kaya-miskin melebar

Argumen Suryamin diperkuat oleh indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan sebagai alat untuk mengukur tingkat kesenjangan antara masyarakat menengah, hampir miskin, dan miskin absolut. Pada Maret 2014, indeks kedalaman kemiskinan tercatat 1,75 atau hampir sama dengan pencapaian 2012.

Dengan kata lain kesenjangan tak kunjung menciut. Bahkan, IKK sempat membesar pada September 2013 atau beberapa bulan selepas penaikan harga bahan bakar minyak subsidi ke level 1,88.

Pemerintah mengakui pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini diikuti melebarnya ketimpangan masyarakat kaya dan miskin. Hal itu diindikasikan oleh meningkatnya rasio gini, yang pada 2013, indeks mengukur perbedaan pendapatan penduduk itu meningkat menjadi 0,41 persen dari 0,37 persen pada 2009.

Menteri Keuangan Chatib Basri dalam paparannya menjelaskan kondisi ini terjadi karena kesejahteraan masyarakat berpendapatan tinggi berpengaruh pada akses ke sumber pembiayaan, informasi, modal serta pengetahuan dan pendidikan.

"Ternyata peningkatan kesejahteraan masyarakat berpendapatan tinggi lebih cepat dibandingkan peningkatan kesejahteraan masyarakat berpendapat rendah karena akses," ucap chatib dalam paparannya di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/6).