Merdeka.com - Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) meminta pemerintah untuk mempercepat realisasi penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPn)konsumen rumah murah. Pihaknya menargetkan akan membangun 100.000 unit rumah murah di tahun ini.

Ketua Umum Apersi Eddy Ganefo mengatakan komposisi pembangunan rumah tersebut akan lebih banyak di Pulau Jawa sebanyak 50 persen. Banyaknya permintaan di pulau Jawa menjadi pertimbangannya.

"20 persen (untuk seluruh pulau Jawa) dan sisanya (30 persen) masuk di kawasan Jabodetabek," ujarnya di Graha CIMB Niaga, Jakarta, Senin (20/1).

Usulan pembebasan PPn 10 persen buat rumah murah dilontarkan oleh Kementerian Perumahan Rakyat. Kebijakan ini dirasa perlu, karena harga rumah murah di tiga zona Indonesia mengalami kenaikan.

"Pengembang sudah bisa menjual dengan harga baru. Tetapi pembeli sekarang belum bisa mendapat insentif pajak. Untuk itu, kami masih menunggu peraturan Menteri Keuangan," kata Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz.

Berdasarkan keputusan Kemenpera, harga rumah murah zona satu (Non-Jabodetabek dan Non-Papua) naik menjadi Rp 105 juta, dari sebelumnya Rp 88 juta. Sedangkan Jabodetabek masuk zona dua. Harga rumah murah di sekitar Ibu Kota menjadi Rp 115 juta dari Rp 95 juta.

Khusus zona tiga (Papua) rumah murah sekarang dibanderol Rp 165 juta per unit, dari sebelumnya Rp 145 juta. Kebijakan ini berlaku sejak Oktober 2013.