Merdeka.com - Selama lima tahun kedepan, operasional otoritas jasa keuangan (OJK) dipastikan akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meski independen, lembaga baru ini belum bisa menarik iuran dari perusahaan jasa keuangan.   

"Kalau dipungut dari industri harus mempertimbangkan kemampuan industri dalam negeri, jangan sampai industri keuangan kalah bersaing dengan industri sejenis dari negara lain," ujar Ketua Komite Pembentukan OJK Mulia Nasution di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Selasa (17/4).

Dia belum bisa memastikan berapa anggaran yang akan dikeluarkan dari pemerintah untuk operasional lembaga yang pada September nanti, sudah memiliki 9 orang dewan komisioner terpilih. "Anggarannya tidak sedikit," katanya.

Sebelumnya dalam pembahasan APBN 2012, DPR dan Pemerintah sepakat mengalokasikan dana untuk tahun fiskal 2012 sebesar Rp 304,8 miliar. Dana tersebut, akan digunakan untuk optimalisasi berdirinya OJK, belanja jasa konsultan sebesar Rp 50 miliar, pembayaran  gaji dan tunjangan dewan komisioner sebesar Rp 28,8 miliar.

Selain itu, pemerintah mengalokasikan dana Rp 12 miliar untuk tim transisi pembentukan OJK honorarium, beban  operasional, serta tenaga outsourcing dan tim ahli transisi pembentukan OJK. Rp 130 miliar dialokasikan untuk jasa konsultasi IT, Rp 10 miliar untuk database kolaborasi sistem informasi perbankan, dan Rp 20 miliar untuk  sosialisasi dan edukasi OJK.