5 Solusi ekonom buat Jokowi biar tidak naikkan harga BBM

Merdeka.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengusulkan anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di RAPBN 2015 sebesar Rp 363,5 triliun. Anggaran tersebut dinilai sejumlah kalangan terlalu besar, dan mendesak SBY memotong anggaran subsidi BBM dalam RAPBN 2015.

Bahkan, Presiden terpilih Joko Widodo, memberikan sinyal bakal naikkan harga BBM usai dilantik mendatang. Menurutnya, kenaikan BBM akan menyelamatkan pemerintahannya, dari kondisi likuiditas yang ketat dengan alasan yang terlalu tinggi.

Tetapi, menurut beberapa ekonom, langkah menaikkan harga BBM bukan langkah yang tepat. Banyak cara, bagi pemerintahan Jokowi-JK, untuk tidak menaikkan harga BBM dan mengorbankan rakyat.

Menurut Pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy, kenaikan Rp 1.000 akan sebabkan inflasi 0,55 persen. Itu artinya meningkatkan kemiskinan. Setiap kenaikan Rp 1.500, angka kemiskinan naik 1 persen sampai 2 persen. Lantas apa saja solusi ekonom, yang menolak Jokowi menaikkan harga, berikut ulasannya.

Turunkan kandungan oktan

BBM bersubsidi yang kini beredar di tengah masyarakat mempunyai oktan atau tingkat pembakaran mencapai 88. Sebagai pembanding, di Amerika, oktan BBM mempunyai kandungan oktan sebesar 86. Sedangkan, di Colorado, kandungan oktan sebesar 83.

Ekonom Rizal Ramli menyarankan, Joko Widodo menurunkan oktan, BBM subsidi sesuai standar negara-negara tersebut. Jika oktan BBM bersubsidi diturunkan, maka 22,5 juta kiloliter yang selama ini dikonsumsi kalangan menengah ke atas tidak akan terjadi lagi, dan akan beralih ke BBM tidak bersubsidi karena takut kendaraannya rusak.

Pengalihan tersebut, bikin pemerintahan bisa menghemat Rp 52,5 triliun, dengan hitungan subsidi Rp 1.900 dikalikan 27,5 juta kiloliter. "Solusi ini, menghapus praktik subsidi BBM yang tidak tepat sasaran karena lebih banyak dinikmati kalangan menengah atas yang tidak berhak," ujarnya.

Naikkan pendapatan negara

Langkah yang bisa diambil oleh pemerintah mendatang adalah memperbesar penerimaan negara dibanding menaikkan harga. Paling tidak, jalan yang bisa diambil memperbaiki tingkat kepatuhan pajak yang rendah.

Langkah tersebut beriringan dengan tidak memberi kesempatan perusahaan melakukan strategi transfer pricing dan menghilangkan manipulasi restitusi pajak. Serta optimalisasi penerimaan negara bukan pajak "Dengan begitu penerimaan akan meningkat," ujar Ekonom Ichsanuddin Noorsy.

Optimalisasi belanja negara

Optimalisasi belanja negara, menjadi salah satu langkah agar dana negara tidak boros dan masih bisa untuk subsidi masyarakat. Lantaran, selama ini, penyerapan anggaran hanya menumpuk di akhir tahun. Di awal tahun bahkan hingga semester pertama belanja anggaran kementerian sangat rendah.

"Ada over planning buka peluang dan supaya terlihat belanja akan buat proyek itu kelihatan di situ. Untuk ngapain? Ngapain perjalanan dinas dan buat seminar kalau bisa di ruangan tertentu? Ngapain studi banding kalau cukup internet? Ngapain buat beli mobil mewah buat menteri," kata Ichsanuddin Noorsy.

Belanja pejabat kelas eksekutif, hanya pemborosan. Pejabat sebenarnya cukup menggunakan kelas medium saja. "Saat yang sama geser dari demand site jadi supply site. Gitu loh ngeliatnya. Jadi buat saya, jangan liat solusi jangka pendek naikkan BBM saja.

Naikkan lifting minyak

Solusi lainnya, yang harus diambil pemerintah untuk menaikkan pendapatan sehingga bisa memberikan subsidi pada rakyat adalah menaikkan lifting minyak serta menekan industri otomotif.

Menurut Ekonom Ichsanuddin Noorsy, industri otomotif harus digeser keluar Jawa karena sudah terjadi penumpukan. Produksi otomotif dalam negeri diarahkan untuk ekspor. "Berhenti orientasi ke pasar domestik, anda mesti di luar. Kan bisa katakan seperti itu. Kurangi untuk produksi otomotif untuk pakai dalam negeri," katanya

Konversi BBM ke BBG

Konversi BBM ke BBG, cara yang tepat mengurangi konsumsi BBM. Ini bisa dikerjakan berkaca pada Jokowi saat Gubernur. Jokowi dinilai mampu membuat SPBG. Ini tinggal dikembangkan. "Pada saat yang sama perbaiki lalu lintas, lalu lintasnya membaik. Konversi dilakukan dan transportasi dilakukan."

Selain itu adalah adanya pergantian pembangkit listrik yang menggunakan BBM atau solar pada gas yang harganya jauh lebih murah. Saat ini pejabat negara masih melakukan pembiaran penggunaan solar.

"Pembangkit menggunakan energi primer segera diganti. Kasus Bali atasi. Kasus bali 700 megawatt pakai solar. Itu harus di atasi. Pasok gas dong. Kenapa solar?" katanya.