Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

5 Sindiran pemerintahan SBY tak berani naikkan harga BBM

5 Sindiran pemerintahan SBY tak berani naikkan harga BBM sby pidato nota keuangan. ©rumgapres/abror rizki

Merdeka.com - Sebelum Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) menyampaikan postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015, desakan kepada presiden baru untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi terus mengalir deras. Kalangan ekonom dan pengusaha berharap pengganti SBY diminta tak ragu mengambil kebijakan tak populis itu.

Pemerintahan SBY yang tinggal menyisakan beberapa bulan saja, menutup kemungkinan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Di akhir pemerintahannya, SBY juga tidak menyinggung soal kemungkinan kenaikan harga BBM di tahun depan.

Menteri Keuangan Chatib Basri menegaskan, dalam RAPBN 2015 pemerintah secara tegas menyatakan tidak akan melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi. Anggaran subsidi BBM dan LPG naik dari Rp 246,5 triliun menjadi Rp 291,1 triliun.

"Ini ada tambahan carry over, dan kami menyusun tidak ada penyesuaian harga dalam BBM untuk 2015," ucap Chatib beberapa waktu lalu.

Keputusan tersebut menimbulkan reaksi dari kalangan ekonom, pengusaha dan barisan pendukung presiden terpilih periode 2014-2019 versi KPU Joko Widodo

Ekonomi Faisal Basri menyebut, harga BBM yang aman untuk anggaran saat ini adalah Rp 9.000 per liter. Untuk itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono disarankan menaikkan minimal Rp 1.500 per liter sehingga Jokowi hanya perlu menaikkan Rp 1.000 per liter.

Faisal mendesak Presiden SBY menaikkan harga BBM subsidi untuk meringankan beban pemerintahan Jokowi sehingga tidak perlu menaikkan harga BBM terlalu besar.

Ketua umum Kadin Suryo Bambang Sulisto menilai, anggaran subsidi yang mencapai sebesar Rp 400 triliun lebih efisien jika dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur di daerah. Dia juga mendesak presiden SBY menaikkan harga BBM di penghujung pemerintahannya.

"Ini mengganggu perekonomian kita kalau strukturnya tidak memadai. Apakah bandara atau pelabuhan laut. Saya yakin pertumbuhan ekonomi akan meningkat lebih tinggi dari sekarang ini. Masalahnya kan semua dana terserap ke subsidi BBM," ujarnya.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) meminta SBY tidak melempar tanggung jawab soal amburadulnya pengelolaan dana subsidi Bahan Bakar Minyak kepada pemerintahan baru.

Karena itu Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 harus direvisi dalam rapat fraksi maupun di badan anggaran. Salah satu strategi awal adalah menolak pelimpahan atau skema tunda tagih (carry over) subsidi premium dan solar tahun ini, untuk masuk anggaran 2015.

"Jadi apapun yang terjadi di pemerintahannya SBY harus ditanggung, tidak bisa di-carry over. Itu prinsip APBN 2014," kata Anggota Banggar dari FPDI-P, Dolfie O.F Palit, kemarin.

Masih banyak kritik dan sindiran karena ketidakberanian SBY menaikkan harga BBM. Merdeka.com merangkumnya. Berikut paparannya.

SBY bikin jebakan buat pemerintahan baru

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara tidak langsung dinilai mengarahkan suksesornya untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Soalnya, Rancangan APBN (RAPBN) 2015 disusun dengan tidak menyisakan ruang fiskal cukup bagi presiden mendatang untuk menjalankan program-program yang dijanjikannya semasa kampanye.

Anggota Badan Anggaran DPR-RI Dolfie O.F Palit mengatakan, defisit anggaran 2,32 persen yang ditetapkan dalam RAPBN 2015 menandakan hampir semua anggaran belanja dipakai untuk membiayai 362 program rutin kementerian/lembaga. Sementara, presiden baru hanya disisakan anggaran Rp 20 triliun.

"Ruang fiskalnya di mana? Nampaknya RAPBN ini didesain oleh pemerintahan SBY agar pemerintahan baru menaikkan harga BBM subsidi. Enggak fair dong," ujar politisi PDI Perjuangan itu sebelum mengikuti sidang Paripurna DPR-RI terkait RAPBN 2015, Jakarta, Kamis (21/8).

SBY tak butuh popularitas lagi

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri ( KADIN ) Indonesia Suryo Bambang Sulisto mengatakan pemerintahan SBY meninggalkan bom waktu untuk pemerintahan mendatang. Bom waktu itu adalah subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang tak kunjung dihapus.

"Pemerintah sekarang tidak memerlukan popularitas lagi. Tidak memikirkan harus dipilih lagi. Sekaranglah yang bisa dilakukan itu, jangan meninggalkan bom waktu ini kepada pemerintahan yang akan datang," ujar Suryo usai penandatangan nota kesepahaman dengan Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Rabu (20/8).

Jokowi: Kalau saya ya tegas

Pemerintah pusat telah membatasi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk beberapa wilayah di Indonesia pertanggal 1 Agustus 2014. Untuk DKI Jakarta, pembatasan BBM bersubsidi dilakukan di Jakarta Pusat.

Gubernur DKI Jakarta sekaligus Presiden terpilih 20014-2019, Joko Widodo (Jokowi) menilai, langkah pembatasan tersebut masih belum tegas. Sehingga hasilnya tidak akan maksimal karena hanya diberlakukan di beberapa kawasan saja.

"Kalau mau dinaikkan, kalau saya ya tegas. Naik ya naik. Kalau ini kan pada lokasi tertentu-tertentu saja. Akhirnya nanti minggir ke SPBU lain. SPBU di kota akan teriak karena sepi," jelasnya.

Bagi tugas naikkan harga BBM

Jokowi menyadari tingginya anggaran subsidi BBM akan membebani keuangan negara pada masa pemerintahannya nanti. Maka dari itu presiden terpilih ini meminta pemerintahan SBY ikut menaikkan harga BBM untuk membagi beban penderitaan.

"Yang baik, ya bagi-bagi pemerintah sekarang dan nanti," ujar Jokowi di Four Season.

Keputusan SBY untuk menaikkan harga BBM saat ini, menurutnya, akan sangat membantu pemerintahan mendatang. "Kurangi beban ke depan," ucapnya.

Ahok pantas gantikan SBY

Pengamat Ekonomi Faisal Basri kembali melontarkan kritik keras pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Utamanya soal ketidakberanian SBY menaikkan harga BBM bersubsidi. Bahkan dalam pembatasan BBM subsidi, SBY juga dinilai tidak tegas dan hanya menyusahkan rakyat kecil.

Faisal justru memuji Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang berani mencabut subsidi BBM dari Jakarta. Berbeda dengan kebijakan pemerintahan SBY yang hanya melarang BBM subsidi jenis solar di Jakarta Pusat.

"Ahok punya jiwa pemimpin, dia mau batasi dan dia tambah bus Trans Jakarta. Ahok lebih pantas jadi presiden sementara gantiin SBY," ucap Faisal di Jakarta, Selasa (12/8).

Kebijakan SBY membatasi penjualan solar dinilai tak menyelesaikan persoalan, tapi justru berdampak pada rakyat miskin. Sebab solar banyak dibutuhkan rakyat kecil seperti nelayan, pengguna angkutan umum dan lain-lain. Sebaliknya, pemborosan justru banyak terjadi di premium.

"Sekarang SBY malah nambah album lagu. SBY saldonya nol menaikkan BBM. Ahok sajalah saya jamin beres ya," tegasnya.

(mdk/noe)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Presiden Jokowi Tegaskan Pemerintah Tak akan Naikkan Harga BBM

Presiden Jokowi Tegaskan Pemerintah Tak akan Naikkan Harga BBM

Jokowi meny ampaikan usai menggelar rapat internal di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Baca Selengkapnya
BPS Ungkap Penyebab Mahalnya Harga Beras, Meski Jokowi Rajin Bagikan Bansos

BPS Ungkap Penyebab Mahalnya Harga Beras, Meski Jokowi Rajin Bagikan Bansos

Padahal Pemerintah gencar membagikan bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras.

Baca Selengkapnya
Kabar Gembira, Harga BBM Pertamax Tak akan Naik Hingga Juni 2024

Kabar Gembira, Harga BBM Pertamax Tak akan Naik Hingga Juni 2024

Pertamina memutuskan untuk menahan harga jenis BBM non subsidi meski SPBU lain mulai mengerek harga sejak awal tahun ini.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.

Baca Selengkapnya
Usai Tertahan di Februari 2024, Harga BBM Pertamina Bakal Naik Usai Pemilu?

Usai Tertahan di Februari 2024, Harga BBM Pertamina Bakal Naik Usai Pemilu?

Usai Pemilu 2024, Arifin pun mempersilakan penjualan BBM non-subsidi kepada masing-masing badan usaha, mengikuti pergerakan harga minyak dunia.

Baca Selengkapnya
Pembelian Sempat Dibatasi, Bolehkah Kampanye dengan Beras SPHP?

Pembelian Sempat Dibatasi, Bolehkah Kampanye dengan Beras SPHP?

Beras SPHP merupakan beras yang dikelola pemerintah dengan harga ekonomis namun kualitas premium.

Baca Selengkapnya
Presiden Janjikan Tak Ada Kenaikan Harga BBM, Begini Penjelasan Erick Thohir

Presiden Janjikan Tak Ada Kenaikan Harga BBM, Begini Penjelasan Erick Thohir

Sejumlah badan usaha swasta penyedia BBM semisal Shell Indonesia dan BP AKR terus mendongkrak harga bensinnya.

Baca Selengkapnya
Dirut Bulog Jelaskan Duduk Perkara Beras SPHP Memuat Stiker Capres Tertentu

Dirut Bulog Jelaskan Duduk Perkara Beras SPHP Memuat Stiker Capres Tertentu

Bayu menjelaskan bahwa SPHP merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Bulog dalam rangka menjaga stabilitas harga beras.

Baca Selengkapnya
Presiden Pastikan Beras SPHP Bulog Sudah Membanjiri Pasar Induk Cipinang

Presiden Pastikan Beras SPHP Bulog Sudah Membanjiri Pasar Induk Cipinang

Presiden menyampaikan bahwa Bulog telah menggelontorkan Beras SPHP ke Pasar Induk Beras Cipinang dengan volume yang besar.

Baca Selengkapnya