5 Orang ini desak Prabowo atau Jokowi naikkan harga BBM

Merdeka.com - Ekonomi Indonesia terbelenggu oleh besarnya subsidi energi. Di satu sisi masyarakat meminta pengentasan kemiskinan terakselerasi, namun, di sisi lain pemerintah berkilah tak memiliki dana besar untuk pembangunan kesejahteraan.

Akar permasalahannya, yang entah mengapa terus dipertahankan oleh pemerintah selama ini, ialah tidak tepatnya pemberian dana subsidi. Masyarakat mampu masih terus menikmati uang yang seharusnya hanya untuk masyarakat miskin ini.

Wakil Menteri Keuangan I, Anny Ratnawati meyakini isu subsidi energi akan terus menghantui pemerintahan baru. Oleh sebab itu, presiden terpilih hasil pilpres 9 Juli lalu perlu segera melansir kebijakan buat menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Anny yang bertanggung jawab mengelola APBN menunjukkan besarnya beban pemerintah saban tahun menanggung dana subsidi energi, termasuk di dalamnya tarif listrik. Untuk 2014, belanja negara menalangi harga premium dan solar menyentuh angka Rp 246,5 triliun.

Pernyataan Anny ini didukung oleh Deputi Bidang Statistik Perdagangan dan Jasa Badan Pusat Statistik ( BPS ) Sasmito Hadi Wibowo saat pemaparan perkembangan ekonomi terkini pada DPR. Dia menilai, inflasi akan terjaga asal kenaikan harga BBM bersubsidi dijalankan bertahap. Skenario itu terbukti berhasil untuk penaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) tahun lalu, serta Mei lalu buat pelanggan industri.

"Sebetulnya BBM juga bisa begitu. Kalau harga dinaikin sedikit-sedikit, enggak apa-apa," ujarnya.

Desakan untuk menaikkan harga BBM subsidi terus berdatangan dari berbagai kalangan. Berikut merdeka.com mencoba merangkum siapa dan apa alasan mereka bahwa harga BBM subsidi harus naik.

Menteri BUMN Dahlan Iskan

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menegaskan salah satu masalah utama bangsa ini adalah subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang membebani anggaran pemerintah. Situasi itu sudah seperti penjajahan."Kita dijajah oleh BBM. Kita tidak bisa merdeka dari persoalan itu," ucapnya.Lebih jauh lagi, salah satu calon presiden dari Partai Demokrat ini, lantas menyinggung persoalan politik. Dahlan merasa, calon pemimpin Indonesia harus tegas dalam isu subsidi premium dan solar.Termasuk Joko Widodo, kandidat terkuat presiden baru versi beberapa lembaga survei."Siapapun presiden nanti, Pak Jokowi sekalipun, harus terpikir menaikkan (harga) BBM," kata Dahlan.

Bos BPH Migas Andy Noorsaman Sommeng

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengaku sejak lama sudah mengusulkan pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM), agar masyarakat beralih pada non-subsidi. Ini karena Indonesia bukan lagi produsen minyak mentah, dan terlalu mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan."Subsidi itu sebetulnya tidak baik. BPH Migas sudah memberi banyak usulan. Sebenarnya pemerintah sudah jauh-jauh hari memiliki peta jalan, sampai kapan subsidi dihapuskan. Tidak apa-apa memang kalau mau tetap subsidi, tapi harus tepat sasaran dan tepat volume," kata Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Sommeng.BPH Migas mengaku cukup kewalahan mengawasi distribusi premium dan solar tahun ini. Sebab, volume BBM subsidi dipatok 48 juta kiloliter, tidak berubah dibandingkan 2013, sedangkan konsumsi masyarakat diprediksi meningkat.Andy meyakini, pemerintah akan terbebani dengan jumlah BBM subsidi sebesar itu. Faktanya, produksi minyak mentah Indonesia cuma di kisaran 830.000 barel per hari, sedangkan konsumsi sudah menembus 1,4 juta barel per hari.

Ketua Banggar Ahmadi Noor Supit

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) tahun 2014 meminta pemerintah untuk merinci penanggulangan pembengkakan anggaran subsidi.DPR meminta pemerintah untuk mempersiapkan kajian terkait kemungkinan perubahan pola pemberian subsidi saat ini dari produk menjadi kepada penerima. Jika ini dilakukan maka harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi akan mengalami kenaikan."Mungkin kita bisa diberi semua exercise termasuk kemungkinan perubahan pola subsidi dari produk ke orang, berapa penghematan yang bisa diperoleh," ucap Ketua Banggar DPR RI Ahmadi Noor Supit dalam rapat kerja bersama pemerintah.Achmad menyebut DPR bisa saja menyetujui perubahan pola subsidi. Namun, Achmad masih menunggu rincian dari pemerintah berapa penghematan bisa didapat."Kita bisa kasih keberpihakan itu kalau kita tahu. Ini keputusan politik. Kita coba berikan perubahan soal pola pemberian subsidi," tukasnya.

Gubernur BI Agus Martowardojo

Bank Indonesia (BI) menilai reformasi struktural dalam bentuk kebijakan pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) lebih efektif ketimbang paket kebijakan fiskal lainnya.Menurut BI, pengurangan subsidi dengan cara kenaikan BBM dilakukan untuk menyehatkan fiskal dan terhindar dari defisit neraca transaksi berjalan. Menanggapi hal itu, Gubernur BI Agus Martowardojo menjelaskan, pada dasarnya Indonesia sudah secara intensif melaksanakan reformasi struktural. Paling tidak sejak lima tahun terakhir."Pada 2013, ketika dilakukan pengurangan subsidi BBM, itu adalah contoh reformasi struktural yang kuat. Yang lebih kuat daripada penerapan bea keluar atau penerapan bea masuk tambahan bagi barang mewah," ujarnya di Gedung BI.

Ekonom Fauzi Ichsan

Ekonom Standard Chartered Bank cabang Indonesia Fauzi Ichsan meyakini siapapun calon presiden terpilih pada 9 Juli mendatang, mereka bakal menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tahun depan. Bila kebijakan tak populis itu tetap dihindari, dampaknya adalah kepanikan pasar, baik dalam maupun luar negeri.Imbasnya nilai tukar Rupiah bisa anjlok, di mana nanti memukul kinerja neraca perdagangan, disusul melonjaknya imbal hasil surat utang pemerintah.Fauzi menjelaskan salah satu instrumen memaksa presiden baru menaikkan harga bahan bakar adalah UU Keuangan Negara. Dalam beleid itu, defisit APBN tak boleh lebih dari 3 persen.Prabowo Subianto maupun Joko Widodo diyakininya bakal harus memilih: merealisasikan janji kampanye dengan dana terbatas karena tersandera subsidi energi, atau menaikkan harga jual premium dan solar."Tanpa menaikkan BBM saja, defisit tahun ini mencapai 2,4 persen dan akan meningkat terus. Kalau presiden yang baru ingin merealisasikan proyek-proyeknya, tapi kemudian terpatok UU, maka dia harus menaikkan harga BBM," ujarnya.Dalam analisis Fauzi, pasar khawatir salah satu kubu hendak memaksakan diri tidak menaikkan harga BBM. Caranya adalah melobi DPR buat mengamandemen UU Keuangan Negara.