5 Kritik pembangunan infrastruktur selama 10 tahun dipimpin SBY
Merdeka.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengklaim, pemerintah tengah mengejar realisasi dan implementasi proyek-proyek infrastruktur keterhubungan antar wilayah. Pertimbangan utamanya untuk meningkatkan daya saing logistik Indonesia serta semakin dekatnya penerapan pasar terbuka ASEAN.
Menteri PPN, Armida Alisjahbana berharap, kehadiran MP3EI mampu membawa Indonesia pada kondisi masa depan sebagai negara maju. Terlebih Indonesia berambisi masuk kekuatan 10 besar dunia pada 2030.
"Banyak yang harus kita kejar sampai tanggal 31 Desember 2015, atau tinggal 400 hari kerja lagi kita akan masuk ke pasar terbuka ASEAN. Konektivitas kita harus siap," tegas Armida melalui siaran pers di Jakarta.
Infrastruktur menjadi penopang pembangunan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan kesejahteraan salah satu proses awalnya ialah melalui keberadaan infrastruktur.
Pentingnya sektor ini membuat setiap negara di dunia memprioritaskan pembangunannya. Namun, di Indonesia, kondisinya justru sebaliknya. Di negara ini pembangunan infrastruktur justru terkesan lamban.
Sejumlah pihak menilai penyebabnya terletak pada pemberian subsidi masyarakat. Padahal, subsidi banyak mengalami kebocoran, mulai dari mafia migas hingga masyarakat mampu ikut menikmati. Dana untuk subsidi ini malah menggerus anggaran infrastruktur negara.
Selain permasalahan subsidi, masih banyak kritik lain dialamatkan untuk pemerintah atas kondisi infrastruktur Indonesia. Apa saja? Berikut merdeka.com mencoba menyuguhkan beberapa diantaranya.
Ketidakstabilan perekonomian
Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Iskandar Z Hartawi menjelaskan, kondisi ini bisa terjadi karena tidak stabilnya harga material bangunan.Menurut Iskandar, kondisi ini juga bisa memperparah kualitas bangunan di Indonesia. Para pengusaha cenderung melakukan efisiensi sehingga bangunan yang mereka hasilkan tak maksimal kualitasnya."Konstruksi mangkrak, kualitas tidak sempurna bisa jadi karena itu. Pengusaha ingin untung malah jadi buntung. Pengusaha jadi nakal. Harga tadi yang bekerja," ucap Iskandar.
Kebijakan pemerintah tak efisien
Pengamat ekonomi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Latif Adam mengatakan masalah pembangunan tidak hanya soal pendanaan. Kebijakan pembangunan pemerintah juga sering tidak efisien.Dari data yang dia kumpulkan, meski belanja infrastruktur sudah digenjot, dampak pembangunan terhadap perkembangan ekonomi sangat rendah, alias tidak efisien. Sebagai perbandingan, di China setiap ada jalan raya atau jembatan dibangun, akan mendorong 0,33 persen pertumbuhan ekonomi di daerah sekitar proyek itu."Bila dibandingkan dengan China, koefisien kita baru 0,17 persen, jadi baik dari segi kuantitas alokasi dana pembangunan kita masih kecil, dari segi efisiensi juga tidak optimal," ujar Latif.
Birokrasi buat hal mudah jadi susah
Pengamat ekonomi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Latif Adam menilai untuk mengatasi masalah pendanaan maka pemerintah perlu menggandeng swasta. Mereka seringkali malah menghambat kehadiran pihak swasta karena problem klasik birokrasi."Kalau swasta ngajak kerja sama masih banyak pemda yang berpikirnya seperti bisnis biasa, pajaknya dinaikin, izinnya dipersulit. Gimana swasta mau masuk," ujarnya.Selain itu Latif menyarankan pemerintah fokus pada beberapa infrastruktur inti saja. Baginya, ada dua sektor yang mendesak untuk segera ditangani pemerintah."Kalau pakai pertimbangan ekonomi, dua infrastruktur yang harus segera digarap pemerintah ya transportasi dan energi," tegasnya.
Oknum pemerintah bermain dana proyek
Proyek infrastruktur besar kerap kali berjalan lamban. Sedangkan, banyak pemerintah daerah tak bersedia melirik skema pembiayaan Kerja Sama Publik-Swasta (KPS).PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), BUMN Kementerian Keuangan buat melaksanakan KPS, mengeluhkan ketiadaan disinsentif dari pemerintah pusat. Terutama bagi pemda yang ogah melibatkan swasta membangun sarana publik, seperti jalan raya, penyediaan air bersih, ataupun pelabuhan.Direktur Utama SMI Emma Sri Martini mengaku sering mendapat penentangan dalam menjalankan KPS justru dari aparat pemerintah. Pemda masih punya pola pikir bahwa membangun infrastruktur lebih mudah dengan APBD."Makanya sulit kalau tidak ada enforcement. KPS dianggap lama, ribet, buang-buang duit. Mereka merasa mending pakai APBD, bisa sedikit 'main-main' mungkin," ujarnya.
Tumpang tindih peraturan
Direktur KPS (Kerja sama Pemerintah Swasta) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Bastary Pandji Indra menjelaskan banyaknya proyek mangkrak karena tumpang tindih aturan PPP serta tidak jelasnya aturan PPP yang tertuang dalam Perpres 67 Tahun 2005."Dengan proses dan peraturan yang ada sekarang itu prosesnya lama. Kita harus menyederhanakan proses tanpa mengurangi azas transparansi," jelasnya.Dia tidak segan menyebut bahwa Perpres 67 Tahun 2005 mempersulit jalannya proyek. Salah satunya soal persyaratan proyek dengan nilai Rp 200 miliar yang sama saja dengan aturan proyek Rp 20 triliun. Menurutnya, ini dinilai tidak efektif dalam mengejar pembangunan."Semua sama prosesnya, seperti harus FS, analisis, ada lelang dan lain lain. Seharusnya proyek kecil kecil itu dipermudahlah persyaratannya. Kecil-kecil investor asing tak berminat. Kalau lokal saja bisa carilah cara lain," tegasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Charta Politika: 76,3% Responden Puas Kinerja Pemerintahan Jokowi, Alasan Utama Pembangunan Infrastruktur
Charta Politika menilai kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah tergolong baik
Baca SelengkapnyaPuji Jokowi, AHY: Partai Demokrat Siap Lanjutkan Program Pemerintah
AHY menjelaskan, berbagai program yang digagas oleh Presiden Joko Widodo hingga saat ini seperti pembangunan infrastruktur, akan tetap dilanjutkan.
Baca SelengkapnyaAHY Dulu Kritik Sekarang Puji-Puji IKN, Demokrat Beri Penjelasan
AHY meminta pemerintah untuk fokus pada pembenahan ekonomi masyarakat lebih dulu.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ini Daftar Fasilitas Negara yang Boleh dan Tak Boleh Dipakai Presiden jika Ikut Kampanye
Presiden Jokowi mengingatkan, saat berkampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara.
Baca SelengkapnyaMengulik Sejarah Berdirinya Stasiun Cikajang, Stasiun Kereta Api Tertinggi di Asia Tenggara
Kini kondisi bangunan bekas Stasiun Cikajang benar-benar memprihatinkan
Baca SelengkapnyaDulu Mengkritik Sekarang Memuji IKN, Ini Penjelasan AHY
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan alasan dirinya kini memuji pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
Baca SelengkapnyaHabiskan Biaya Rp561 Miliar, Ini 10 Ruas Jalan dan 1 Jembatan di Kaltim yang Diresmikan Jokowi
Jokowi mengatakan pembangunan 10 ruas jalan dan 1 jembatan dengan total panjang 50,9 kilometer telah diselesaikan
Baca SelengkapnyaJadi Proyek Contoh Konstruksi Hijau, Ini Fakta Menarik Jalan Tol Binjai-Pangkalan Brandan
Simak fakta-fakta Jalan Tol Binjai-Pangkalan Brandan yang dirangkum merdeka.com dari beberapa sumber berikut ini.
Baca SelengkapnyaSyahdunya Jalan-jalan Malam di Jalan Braga Bandung, dari Menilik Indahnya Bangunan Peninggalan Belanda sampai Nikmati Bacang
Berkunjung ke Jalan Braga tak afdol jika tidak menikmati keindahan arsitektur gedung dan menikmati bacang panas.
Baca Selengkapnya