5 Kritik bos bank BUMN soal sistem perbankan Malaysia-Singapura

Merdeka.com - Beberapa waktu lalu, Wakil Presiden Boediono sempat menyinggung soal sistem perbankan nasional yang perlu dilindungi dari dominasi asing. Boediono mengambil pengalaman dua negara di Eropa yakni Islandia dan Siprus yang perekonomiannya kacau balau akibat sektor perbankannya dikuasai asing.

Indonesia termasuk salah satu negara yang sektor perbankannya liberal atau terbuka pada investor asing. Bank-bank asing cukup bebas membuka cabang di seluruh pelosok Indonesia. Ruang gerak ekspansinya pun tak dibatasi.

"Kalau semua bank milik luar, kita tidak bisa leverage ekonomi sendiri, hancur kita. Kalau kita melupakan perbankan nasional agar mendukung ekonomi dalam negeri, nanti kita akan mendapat permasalahan," kata mantan Gubernur Bank Indonesia ini beberapa waktu lalu.

Dominasi kekuatan asing dalam lini perbankan juga mendapat sorotan dari bos-bos bank BUMN. Terlebih dengan kenyataan perbankan asing bebas bergerak di Indonesia namun tidak sama dengan perlakuan yang diterima perbankan nasional di luar negeri.

Bank Indonesia masih punya pekerjaan rumah untuk memperjuangkan azas kesetaraan atau azas resiprokalitas perbankan nasional di Malaysia dan Singapura. Namun, sejauh ini belum ada perkembangan signifikan. Kondisi ini membuat bos-bos Bank BUMN yang sudah sangat berambisi untuk ekspansi ke luar negeri, menjadi geram. Mereka mengkritik kebijakan perbankan Malaysia dan Singapura yang terlalu tertutup.

Adalah Direktur Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin yang beberapa kali menyentil sistem perbankan di negara lain, khususnya Malaysia dan Singapura yang tak terbuka seperti di Indonesia.

Dia mengambil contoh perlakuan Indonesia untuk bank asal Malaysia, CIMB. Dari catatan Mandiri, bank asal negeri jiran bisa membuka ratusan cabang di Tanah Air. Bahkan dua kali lipat lebih banyak dibanding di negaranya sendiri.

Contohnya jaringan CIMB yang di negaranya, kata Budi, cabang bank itu cuma 300, sedangkan di Indonesia malah sudah mencapai 600. Demikian pula OCBC, dengan cabang 250 di Tanah Air, tapi di Singapura cuma 50 unit.

"Saran saya kepada pemerintah malaysia dan Singapura, orang enggak akan suka proteksionisme. Pasar Indonesia akan bereaksi dan ikut melindungi pasar dalam negeri. Kalau memang diniatkan terbuka, ya buka saja," cetusnya.

Berikut lima kritik pedas yang dilontarkan bos-bos bank BUMN terhadap sistem perbankan di Malaysia dan Singapura.

Susah buka cabang

Bank Mandiri mengaku kesulitan untuk membuka cabang di Malaysia. Padahal, bank terbesar di Indonesia tersebut sudah menyiapkan dana untuk ekspansi ke Negeri Jiran.

Menurut Dirut Bank Mandiri Budi Sadikin, hambatan utama bagi Bank Mandiri untuk membuka cabang di Malaysia bukan terkait teknis. Regulasi perbankan di Malaysia terbilang sangat ketat, sehingga menyulitkan Mandiri membuka cabang di sana. "Secara teknis sudah bisa, regulasinya yang susah," katanya.

Proteksionisme

Indonesia sudah lama meliberalisasi sektor keuangan, baik untuk bank dan non-bank. Bagi Dirut Bank Mandiri Budi Sadikin, isu yang lebih penting adalah niat baik negara lain menjalankan azas resiprokal. Yaitu, kemudahan bagi bank Indonesia membuka cabang di negara lain.

Budi secara tegas menyatakan kecewa pada Malaysia dan Singapura lantaran memproteksi sektor keuangan dalam negerinya di saat Indonesia sudah sangat liberal.

"Perbankan di Indonesia memang sudah liberal banget. Yang enggak terbuka di negara lain. Problemnya di sana. Problemnya, bank asing di sini sudah punya 350 cabang, kita buka satu saja susah," ungkap Budi di Jakarta, Senin (11/11).

Ruang gerak dibatasi

Bank Mandiri (Persero) Tbk mengaku kecewa dengan sikap otoritas moneter Malaysia yang memberikan batasan untuk tidak mendirikan kantor cabang di Malaysia lebih dari 8 kantor cabang.

Dirut Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin mengaku telah mengirimkan surat kepada otoritas moneter Malaysia. Terlebih setelah Bank Mandiri berhasil memenuhi persyaratan modal minimum.

"Kita sudah kirimkan surat pernyataan tersebut. Kita masih interest buka cabang di Malaysia. Modal kita ada kok. Hanya masalahnya sudah ada modal yang seperti itu, jangan cabang dibatasi seharusnya," ujarnya beberapa waktu lalu.

Pihaknya kecewa dengan sikap bank sentral Malaysia yang membatasi ruang gerak Bank Mandiri di Malaysia. Terlebih, dengan alasan harus memenuhi pelbagai ketentuan.

"Contohnya keberadaan ATM hanya boleh di kantor cabang dan keberadaan kantor cabang tidak boleh di tempat yang terbilang strategis," jelas dia.

ATM jangan dibatasi

Tidak hanya Bank Mandiri, bank BUMN lainnya yakni Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) juga berencana memulai peluang bisnis di Singapura dengan garapan awal di bisnis ritel. Namun, itu bisa dilakukan jika upaya BI memperjuangkan azas resiprokalitas mendapat sambutan Monetary Authority of Singapore (MAS) berupa komitmen tertulis.

Direktur Utama BRI Sofyan Basir ingin ekspansi ke Singapura dipermudah dengan mendapatkan izin operasional full branch atau cabang dengan izin usaha penuh.

"Ya untuk full branch di sana. Harapan kita semua bank-bank pemerintah bisa mendapatkan hal yang sama. ATM juga diharapkan ada kelonggaran aturan dari MAS. Kita minimal yang di retail," tutur Sofyan.

Sofyan mengatakan, pihaknya telah menyampaikan keinginan dan harapan bisnis di Singapura kepada Bank Indonesia. "Mudah-mudahan kita dapat apa yang kita harapkan. Semua sudah disampaikan ke BI, nanti BI yang akan negosiasi," tutur Sofyan.

Harus ada timbal balik

Bank Indonesia (BI) diminta terus menuntut penerapan azas resiprokal atau kesetaraan perlakuan untuk perbankan Indonesia kepada Otoritas Moneter Singapura (MAS).

Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Tbk atau BNI Gatot Suwondo mengatakan BI harus melanjutkan negosiasi penerapan azas resiprokal dengan MAS. Ini sebagai konsekuensi dari dimudahkannya perbankan asing, termasuk Singapura, untuk ekspansi ke Indonesia.

"Ini kita refresh, tetap kalau bisa sih sama negara tetangga. Soalnya ini harus ada timbal baliknya," katanya saat ditemui di pelepasan peserta mudik bareng BNI, di Parkir Timur Senayan, Jakarta, Jumat (2/8).

Diakui Gatot, pihaknya sudah mengajukan izin ekspansi bisnis di Singapura sejak dua tahun lalu. Namun, hingga kini, izin tersebut belum disetujui oleh MAS.

"Kita masih tetap bisa masuk ke sana kalau ada resiprokal. Dan kita tetap akan izin saja walau sampai saat ini belum ada kabar," katanya?

Baca juga:Perbankan bakal ketiban rezeki revisi daftar negatif investasiPerbankan klaim punya peran besar dorong investasi di IndonesiaGo internasional, bank di Indonesia minim tenaga spesialisBNI perkuat layanan transaksi internasionalOJK bikin unit mediasi sengketa keuangan diatas Rp 500 juta