Merdeka.com - Politikus PDIP Maruarar Sirait akan meminta presiden terpilih Joko Widodo menjual pesawat kepresidenan. Usulan ini sebagai bentuk efisiensi yang bisa dilakukan dalam kerangka penghematan anggaran. Padahal asal muasal dibelinya pesawat kepresidenan justru untuk menghemat anggaran perjalanan dinas presiden yang terlalu besar gara-gara selalu menyewa pesawat.

Maruarar mengatakan, efisiensi adalah hal pertama yang harus dilakukan pemimpin. Jika pemimpin masih berfoya-foya dengan kemewahan maka rakyat juga tidak akan mau melakukan penghematan.

"Efisiensi rakyat juga harus lihat seperti pengurangan anggaran perjalanan dinas. Ke depan saya usulkan pesawat presiden dijual saja, ini untuk efisien. Protokoler dikurangi dan ini memberi contoh. Pemimpin tidak sederhana bagaimana orang bisa sederhana," ucap Ara dalam diskusi di Hotel Pullman, Jakarta.

Presiden terpilih Joko Widodo kaget saat dikonfirmasi terkait usulan salah satu politisi PDIP Maruarar Sirait soal penjualan pesawat kepresidenan. "Kata siapa (mau dijual)? Dijual ke siapa?" ucap sosok yang akrab disapa Jokowi tersebut.

Jokowi heran dengan usul itu mengingat umur dari pesawat kepresidenan baru beberapa bulan terhitung sejak didatangkan pada April lalu. "Dicoba saja belum, masa mau dijual," tambahnya.

Penentangan terhadap ide ini tak hanya muncul dari Jokowi. Siapa saja mereka dan apa argumentasinya? Berikut merdeka.com akan merangkumnya untuk pembaca.

Jusuf Kalla

Wakil Presiden Terpilih Jusuf Kalla (JK) menolak usulan Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait untuk menjual pesawat kepresidenan demi menghemat anggaran sebelum mengambil keputusan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. JK menilai jika pesawat kepresidenan dijual, ongkos mengunjungi negara-negara lain bakal lebih besar."Iya (jangan dijual), bagaimana pun negara-negara besar harus dikunjungi, bukan berarti kalau dijual tidak ada ongkos lagi, justru ongkosnya akan lebih besar lagi," kata JK itu di Jakarta.Menurut JK, Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) bakal mengunjungi sejumlah tempat untuk blusukan. Jika Jokowi naik pesawat sewaan, anggaran tersebut bisa membengkak."Apalagi kalau Pak Jokowi nanti blusukan, kalau sewa pesawat lebih mahal lagi. Kalau saya pake pesawat kecil saja," jelas dia.

Irman Gusman

Ketua DPD Irman Gusman turut angkat bicara terkait wacana penjualan pesawat kepresidenan Indonesia. Irman menilai, penjualan aset negara tersebut dianggap kurang relevan dan tidak mendesak sama sekali."Menurut saya tentu ada hal yang lebih urgent lagi, dari pada menjual pesawat kepresidenan tersebut," kata Irman saat dihubungi, Jakarta.Irman mengatakan, sebaiknya pemerintah ke depan lebih berkonsentrasi terhadap pembenahan APBN. "Sebagainya konsentrasinya pada postur APBN kita betul-betul tepat sasaran bagaimana sesuai harapan masyarakat," tegasnya.Niat politisi PDIP Maruarar Sirait yang mewacanakan penjualan pesawat kepresidenan tersebut dianggap kurang tepat. Terlebih, Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) memiliki gaya kerja blusukan dari daerah satu ke wilayah yang lain."Kan Pak Jokowi nanti butuh menjangkau pulau-pulau di luar kota, itu kan efektif dari pada menjual dan nanti menggunakan pesawat Garuda, kalau tidak dijual biaya negara akan rendah," jelas Irman.

Koalisi Merah Putih

Koalisi Merah Putih menolak keras adanya usulan penjualan pesawat kepresidenan. Juru Bicara Koalisi Merah-Putih Tantowi Yahya mengatakan, adanya pesawat kepresidenan adalah sebagai upaya untuk memberikan keamanan dan efisiensi anggaran."Di sini menunjukkan koalisi tidak selalu sependapat dengan usulan yang menurut kami berlawanan dengan konsep efektivitas, efisien dan rasa keamanan," kata Tantowi kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta.Wakil Ketua Komisi I DPR itu menegaskan, ada sejumlah alasan mengapa pihaknya menolak keras terhadap usulan penjualan pesawat kepresidenan tersebut. Dari segi keamanan, pesawat kepresidenan lebih terjamin dibandingkan dengan pesawat komersil atau pesawat sewaan."Faktor keamanan, akan lebih aman naik sendiri, seluruh petugas intelijen, polisi, terhadap pesawat tersebut dibandingkan pesawat umum," jelasnya.Selain itu, kata Tantowi, dengan menggunakan pesawat kepresidenan maka negara dapat menghemat anggaran. "Kan kita sudah ada penghitungan cermat, sekian ratus miliar bisa dihemat," imbuhnya.Dari segi waktu pun, kata Tantowi, presiden dapat melakukan kunjungan ke negara lain dengan pesawat sendiri. Sehingga akan mempersingkat waktu kerja yang dilakukan presiden."Efisiensi waktu, bila harus menggunakan pesawat komersial, bayangkan faktor transit berapa lama, presiden waktunya terbatas, 360 hari kan presiden kerja. Lalu efektif, karena beliau bisa kunjungan sekali jalan," tandasnya.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin)

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo Bambang Sulisto secara tegas mengatakan bahwa wacana menjual pesawat kepresidenan tidak berguna. Suryo menyebut jika memang ingin menghemat Bahan Bakar Minyak (BBM), satu-satunya cara hanya dengan mencabut subsidi BBM."Enggak bakal ngaruh itu (hemat BBM). Hanya akal-akalan saja," tegas Suryo kepada wartawan di Menara Kadin, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (3/9).Suryo menilai penjualan pesawat kepresidenan berdampak kecil dalam menambal subsidi BBM. "Kecil itu nilainya," sambung Suryo."Udahlah jangan cari alasan, pokok masalah di subsidi BBM. Cuma cari alasan, yang pokok di subsidi BBM. Itu diatasi bangsa kita bangkit," tambahnya.

Ekonom Fauzi Ichsan

Kepala Ekonom Bank Standard Chartered Indonesia, Fauzi Ichsan, mengkritik sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang tidak siap populer dengan menaikkan harga jual Bahan Bakar Minyak. Padahal Presiden Terpilih Joko Widodo diusung partai berlambang banteng itu menunjukkan gestur siap menempuh risiko tersebut.Dia pun mempertanyakan dasar pemikiran politikus PDI-P Maruarar Sirait soal penjualan pesawat kepresidenan buat menghemat anggaran. Dengan hitung-hitungan sederhana saja, wacana itu tak bisa menghemat duit negara."Mau pakai cara apalagi? Jual pesawat? Jual pesawat dapatnya berapa? Paling USD 30-40 juta, sementara subsidi BBM seharinya USD 70 juta," kata Fauzi selepas mengisi Seminar "Refleksi Tiga Tahun MP3EI" di Jakarta.Dengan perhitungan itu, ditambah janji ambisius Jokowi menggenjot pertumbuhan ekonomi hingga 7 persen per tahun sulit bila harga BBM tak dinaikkan. Fauzi pun optimis presiden terpilih akan melihat itu jalan satu-satunya menyehatkan APBN."Ya Jokowi harus berani, karena untuk merealisasikan program yang ambisius, membutuhkan ruang fiskal," tandasnya.