Merdeka.com - Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla genap satu bulan memimpin negeri ini. Publik menaruh harapan besar pada pemerintahan baru. Sehingga wajar jika sebulan ke belakang duet Jokowi-JK sapaan keduanya, selalu disorot publik. Baik dalam negeri maupun internasional.

Publik menunggu gebrakan dan kebijakan-kebijakan yang diambil Jokowi-JK. Tentunya solusi atas setumpuk persoalan negeri ini. Apalagi, Presiden Jokowi menjanjikan pemerintahannya langsung ngebut di hari pertama bekerja.

Hingga hari ini, sejumlah kebijakan sudah diambil pemerintahan Jokowi-JK. Beberapa di antaranya selalu dibangga-banggakan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla yang memang sebelumnya sudah berpengalaman di kabinet. Merdeka.com mencatat beberapa gebrakan dan kebijakan pemerintahan kabinet kerja yang dibanggakan JK. Berikut paparannya.

Naikkan harga BBM

Wakil Presiden Jusuf Kalla memamerkan gebrakan-gebrakan kebijakan yang dibuat pemerintahan baru yang belum genap satu bulan bekerja. Salah satunya soal kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 2.000 per liter.

JK sapaan akrabnya, memaparkan bahwa setiap pemerintahan punya peran penting dalam ekonomi dan bisnis. Pemerintah punya 2 instrumen terkait ekonomi yakni APBN dan kebijakan.

"Dalam bertahun-tahun, defisit APBN tinggi karena subsidi di banyak sektor terkadang tidak efektif. Karena itu, dua hari lalu walaupun bukan kebijakan yang populer, kami meningkatkan harga BBM," ujar JK di Hotel Shangri La, Jakarta, Rabu (19/11).

Menurutnya, dengan mengurangi subsidi BBM, pemerintah semakin efektif dalam menggunakan anggaran negara. Lebih efektif membangun infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Lebih mudah bekerja sama dengan investor karena pemerintahan yang efektif.

Pelayanan terpadu satu pintu di BKPM

Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo menggelar sidak dengan blusukan ke kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Latar belakangnya, proses perizinan di Indonesia selalu dikeluhkan lantaran terlalu berbelit.

Jokowi menginstruksikan agar seluruh proses perizinan dibuat satu pintu. Wapres Jusuf Kalla juga membangga-banggakan gebrakan pemerintah itu sebagai bagian dari upaya menarik investor ke dalam negeri.

"Banyak yang mengeluhkan kualitas birokrasi, perizinan lama keluar. Kami mau lakukan perbaikan, dalam beberapa bulan kami mau bangun pelayanan terpadu satu pintu multi kementerian dalam BKPM. Birokrasi lebih efisien," ungkap JK.

Bangga produk dalam negeri

Wapres Jusuf Kalla angkat bicara soal instruksi Presiden Joko Widodo yang meminta menteri-menterinya tidak memakai jas, melainkan memakai batik. Menteri kabinet kerja pun kompak menggunakan batik atau kemeja putih.

Menurut JK, itu bagian dari penghematan. Bahkan, JK meminta kepala daerah ikut melakukan penghematan. "Jangan banyak pakai jas," tutur JK.

JK menegaskan pentingnya menjadikan produk dalam negeri menjadi raja di negeri sendiri. Karena itu dia mendorong penggunaan produk atau komoditas nasional. Salah satunya dalam hal konsumsi buah.

"Setiap saya ke daerah, pasti dikasih anggur, apel buah-buahan impor. Sekarang semua harus buah lokal, kasih lah mangga. Nanti kebijakan buah impor, akibatnya pasti buah-buah dalam negeri naik," ucap JK.

Menteri rajin blusukan

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menjelaskan kinerja para menteri yang sering blusukan, memantau langsung kondisi dan masalah yang dihadapai rakyat. JK tidak terlalu mengambil pusing, kalau aksi para menterinya tersebut dikritik sejumlah pihak.

"Menteri tinggal di kantor dikritik, menteri blusukan dikritik," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (7/11).

Menurut JK, blusukan mencerminkan sikap menteri yang tidak hanya mengandalkan laporan anak buah terkait pelaksanaan program yang sedang berjalan.

"Itu sistem, percaya mata, percaya dia, jangan hanya tunggu laporan dari anak buah. Itulah blusukan. Blusukan bukan hal yang baru tapi memang hal yang dilaksanakan oleh semua orang yang melihat rakyatnya," imbuh JK.

Tiga kartu sakti

Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) sudah memiliki payung hukum. Menurutnya, payung hukum untuk program tersebut sudah tersedia.

JK menjelaskan, untuk KIS dana yang akan digunakan berasal dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). "Iya semua itu kartu sehat itu kan dalam rangka anggarannya ada di BPJS, kemudian ini hanya karena sistem saja. Jadi Undang-undangnya ada di situ," ucap JK di Kantor Wapres, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (7/11).

Sementara untuk KIP, anggarannya sudah tersedia di APBN melalui anggaran pendidikan. "Kalau kartu pintar itu kan dalam rangka anggaran pendidikan yang begitu besar, sehingga jelas yang menteri tanggung jawabnya nanti di Diknas. Anggaran di Diknas pendidikan itu 20 persen itu UUD," jelas JK.

JK mengatakan, yang berbeda hanya sistemnya saja. "Hanya sistem saja. Kalau KJS itu kan di bawah Depsos anggarannya sudah ada juga, Rp 5 triliun. Jadi kalau sudah ada anggaran itu sudah ada payung hukum, karena anggaran itu dalam bentuk APBN dan APBN itu Undang-undang, enggak ada masalah," tutup JK.