Merdeka.com - Keberadaan dan besarnya kekuatan mafia migas di Indonesia perlahan-lahan mulai terkuak. Akibat ulah mafia migas, Indonesia menjadi ketergantungan impor. Pengelolaan sektor energi menjadi berantakan karena campur tangan pihak-pihak yang mencoba meraup keuntungan dari bisnis sektor migas.

"Mafia migas ini yang harus utama diselesaikan. Sekarang mereka sudah sampai tahap mengganggu tatanan bernegara kita," ujar Ketua Komite Tetap Mineral Kadin, Poltak Sitanggang.

Lini bisnis sektor energi disebut-sebut sudah berada di bawah kekuasaan bandit. Hal itu juga diakui presiden terpilih Joko Widodo. Indikasinya sederhana, selama ini minyak dari Indonesia diproses di luar negeri kemudian dibeli lagi oleh Indonesia. Seharusnya, lanjut Jokowi, minyak Indonesia harus diproses di dalam negeri agar menekan biaya. Caranya dengan membangun banyak kilang minyak.

"Coba bayangkan minyak dari Indonesia dimasak di sana (luar negeri) terus dibeli lagi. Logikanya seperti apa? Kenapa enggak dimasak di sini, bikin kilang di sini," jelas Jokowi.

Tak hanya 'bermain' di sektor Migas, mafia juga ada Listrik dan pertanian. "Sekarang listrik kenapa enggak beres. Kenapa enggak betul ada mafia di situ begitu juga di pertanian. Semuanya ada mafia," ucapnya.

Direktur Eksekutif Global Future Institute (GFI) Hendrajit melihat pergerakan bandit migas di Indonesia sudah sangat luas, bahkan masuk dalam ranah pemerintahan. Dia menuding, mafia migas berjalan beriringan dengan para pejabat di pemerintahan.

"Bayangkan kalau Indonesia punya presiden yang tidak paham dengan tren global. Mafia itu dasar utamanya interest group yang bukan hanya lobi pemerintah, tapi sudah menegara di pemerintahan dan di DPR," tegas Hendrajit.

Sebagai presiden terpilih, Jokowi ditantang untuk membumihanguskan para bandit migas yang sudah berkuasa di Indonesia. Merdeka.com merangkum indikasi-indikasi yang membuktikan kuatnya keberadaan dan peran mafia migas di Indonesia. Berikut paparannya.

Mafia Migas di balik larangan ekspor konsentrat

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia, Poltak Sitanggang membenarkan soal keberadaan mafia migas di Indonesia.

permainan mafia migas sudah masuk ke lingkaran petinggi negara. Peran mafia migas semakin terlihat ketika UU Minerba resmi diterapkan. Menurut Poltak, dalam UU Minerba tidak ada pelarangan ekspor konsentrat mentah, tapi hanya pengendalian.

"Tapi karena mafia migas akhirnya dikeluarkan Permen I dan PP I yang melarang ekspor konsentrat mentah. Tapi, ketika itu juga dan negara kesulitan, mereka suruh Freeport MoU dan dengan syarat bisa ekspor. Ini kan melanggar juga," ucapnya.

Mafia Migas di balik UU Minerba

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia, Poltak Sitanggang menuturkan, mafia migas punya peran menggolkan UU No 4 tahun 2009 tentang mineral dan batu bara.

Poltak yang juga ketua komite tetap mineral Kadin menceritakan, awal pembuatan UU No 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batu bara. Pembuatan beleid ini disebut berdasarkan desakan industri baja Eropa yang tidak bisa bersaing dengan China. Sedangkan China mendapat bahan baku dari Indonesia.

"Mereka (Eropa) awalnya bertemu dengan saya untuk mendukung mereka. Tapi saya bilang no way. Akhirnya mereka ke Hatta Rajasa sebagai Menko Perekonomian," ucap Poltak.

Poltak mengaku gerah dan tidak suka dengan penerapan UU Minerba. Ketika pengesahan UU, dia juga melakukan somasi namun kalah di pengadilan. "Saya somasi dan saya kalah. Kepentingan Eropa di industri baja," tegasnya.

Mafia Migas di balik mandeknya revisi UU Migas

Pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy membeberkan beberapa indikasi kuatnya kekuatan mafia migas di Indonesia. Salah satunya terlihat dari belum rampungnya revisi Undang-Undang Migas yang sebelumnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

"Revisi Undang-Undang 22 Tahun 2001 tidak berjalan, tidak ada kesungguhan pemerintah menyelesaikan Undang-Undang Migas, itu bukti mafia migas," ucap Ichsan.

Mafia Migas bikin lifting tak pernah naik

Bukti lain kuatnya mafia migas di Indonesia adalah turunnya produksi minyak nasional. "Mafia migas ada, lifting migas turun itu buktinya," tegas Pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy.

Bukan hanya itu, penyaluran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak tepat sasaran dan masyarakat mampu paling banyak menikmati BBM bersubsidi menjadi bukti lain permainan mafia migas.

Mafia Migas di tubuh SKK Migas

Kepala Humas Satuan Kerja Khusus Penyelenggara Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Elan Biantoro mengakui masih banyak mafia migas di dalam instansinya. Dia bahkan menyebut praktik mafia tidak hanya ada di sektor vital ini saja.

"Kalau bicara mafia, itu sesuatu yang kompleks. Mafia tidak hanya di migas tapi bisa di mana-mana," ujar Elan di Jakarta, Sabtu (23/11).

Selain itu, Elan menduga, praktik mafia juga terdapat pada institusi pemerintahan. Untuk sektor industri termasuk migas. Praktik ini biasanya berada pada tahap pengurusan perizinan di pemerintah daerah.

Elan mengakui, pihaknya tidak dapat dapat mencegah praktik mafia semakin menguat dalam sektor migas. Ini karena wewenang yang dimiliki SKK Migas tidak terlalu besar.