Merdeka.com - November tahun lalu, pemerintah mengklaim bahwa renegosiasi kontrak karya (KK) pertambangan dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) bakal segera tuntas. Termasuk renegosiasi yang dilakukan antara pemerintah dengan PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) dan PT Freeport Indonesia yang mengalami kemajuan. Namun itu hanya isapan jempol. Jangankan tuntas, renegosiasi kontrak karya bisa dibilang belum menggembirakan.

Jika mengacu pada pasal 169 UU nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batu bara, renegosiasi kontrak karya seharusnya rampung pada 2010 atau 1 tahun setelah beleid itu diterbitkan. Namun pada kenyataannya, tim renegosiasi kontrak karya yang dikomandoi oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa dan Menteri ESDM Jero Wacik tak kunjung menuntaskan kewajibannya melakukan renegosiasi terhadap 112 perusahaan tambang.

Tim ini dibentuk melalui Keputusan Presiden (Kepres) No. 3/2012. Hatta dan Jero Wacik bersama tim ini pernah dihujai kritik terkait lambannya proses renegosiasi. Salah satunya oleh Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) yang menuding tim ini dibentuk hanya untuk mengulangi kesalahan pada masa Orde Baru (Orba).

"Harus (berhasil). Kalau tidak mampu mereka seharusnya tahu diri, malu, mundur. Itu hak rakyat. Ingat kekayaan alam kita bukan milik kelompok, tapi ini milik negara, bangsa kita," tegas Ketua Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo) Poltak O. P Sitanggang tahun lalu.

Di penghujung tahun, Hatta Rajasa sebagai komandan angkat bicara. Dia sesumbar mampu menyelesaikan 80 persen renegosiasi kontrak karya sampai akhir 2013. Sementara untuk 20 persennya, kata Hatta, mencakup perusahaan tambang besar semisal Freeport dan Newmont masih diupayakan.

"Kontrak karya perusahaan yang masih belum tuntas renegosiasi dalam konteks perpanjangan yang masih jauh akan mengacu pada peraturan perundangan. Khusus KK pada akhir tahun rampung 80 persen," ujar Hatta, September tahun lalu.

Hal serupa juga pernah diutarakan Wakil Menteri ESDM Susilo Siswo Utomo . "Kita harapkan akhir tahun 2013 sudah selesai. Di situ ada bagian negara, karena itulah pemerintah mengupayakan pelaksanaan UU Nomor 4 Tahun 2009," kata dia.

Namun jauh panggang dari api. Tim ini tidak mampu menuntaskan tugas sebagai negosiator kepentingan negara terhadap perusahaan pertambangan.

"Dari total 112 perusahaan, yang sudah selesai seluruhnya 25 perusahaan. Sisanya proses berjalan terus," ujar Menteri ESDM Jero Wacik usai rapat koordinasi di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (6/2).

Artinya, belum 50 persen setuju dan menandatangani kontrak karya. Setidaknya masih ada 87 perusahaan yang belum sepakat dengan enam poin dalam renegosiasi. Dua diantaranya adalah perusahaan tambang kelas kakap yang selama ini kerap protes dengan kebijakan pemerintah yakni PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara (NNT).

Berdasarkan Undang-Undang No.4/2009 tentang Mineral dan Batu Bara, terdapat enam poin renegosiasi kontrak. Yakni luas wilayah, perpanjangan kontrak, besaran royalti, kewajiban pengolahan dan pemurnian (smelter), divestasi, dan penggunaan barang dan jasa pertambangan dalam negeri.

Dua perusahaan tambang yang berafiliasi ke Amerika Serikat ini terus membandel. Mereka belum sepakat dengan poin-poin dalam renegosiasi kontrak karya. "Freeport dan Newmont belum selesai (renegosiasinya)," ujar Jero Wacik .

Gagalnya pemerintah melakukan renegosiasi dengan Freeport dan Newmont bukan kisah baru. Ini sudah terjadi sejak tahun lalu. Pemerintah selalu punya alasan ketika disinggung soal kegagalan memaksa Freeport dan Newmont tunduk pada aturan baru kontrak karya. Merdeka.com merangkum beberapa alibi pemerintah ketika gagal berunding dengan dua perusahaan asal negeri paman sam tersebut. Berikut paparannya.

Intensifkan pembicaraan

Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan Freeport dan Newmont masih merasa keberatan melaksanakan enam poin renegosiasi.

"Freeport dan Newmont belum selesai (renegosiasinya)," ujar Wacik usai rapat koordinasi di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (6/3).

Seolah tidak ingin dikritik karena tak mampu memaksa dua perusahaan itu ikuti aturan hukum di dalam negeri, Jero Wacik berjanji terus mengupayakan agar renegosiasi ini segera selesai.

Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah dengan mengintensifkan pembicaraan dengan dua perusahaan tambang asal Amerika Serikat ini.

Di bawah komando Menko Perekonomian Hatta Rajasa dan Menteri ESDM Jero Wacik telah bekerja.

Diucapkan saja sulit

Presiden Direktur Freeport McMoRan Copper & Gold Richard C. Adkerson turut hadir dalam konferensi pers di Kementerian ESDM tahun lalu. Saat itu pemerintah dan Freeport memberi penjelasan soal tragedi longsor di kawasan pertambangan Freeport yang menewaskan 28 pekerja.

Pada kesempatan yang sama, Menteri ESDM Jero Wacik terang-terangan menyebut Freeport masih enggan membahas renegosiasi kontrak bagi hasil tambang.

"Renegosiasi itu sulit, diucapkan saja sulit, apalagi mengerjakan. Tapi kita berjalan terus dengan Freeport, Newmont, Vale, dan tambang-tambang lain," ujar Jero Wacik Mei tahun lalu.

Tinggal sedikit yang belum

Menko Perekonomian Hatta Rajasa membenarkan bahwa tidak mudah melakukan renegosiasi dengan perusahaan besar seperti Newmont dan Freeport.

Baik soal lahan, kenaikan royalti, sampai kewajiban membangun smelter. Namun Hatta tak terima jika hal ini dianggap sebagai kegagalan pemerintah.

"Dari sekian banyak kan sudah selesai, yang lain kan tinggal sedikit," kata Hatta November tahun lalu.

Sudah setuju lima poin

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, Newmont dan Freeport sudah bersedia menerima lima poin renegosiasi. Satu poin tertinggal yang mereka minta diperlonggar adalah kewajiban untuk membangun smelter paling lambat 2014.

"Poin renegosiasi lainnya sebetulnya enggak ada masalah. Freeport sudah mengembalikan sebagian lahan, divestasi saham oke, mereka juga mau IPO di Indonesia," ujar Hatta di penghujung tahun lalu.

Berkenaan dengan itu, Hatta mengisyaratkan akan memberi kelonggaran terhadap kedua perusahaan tambang besar itu dalam membangun smelter. Toh, mereka tetap berkomitmen untuk membangun pabrik pemurnian dan pengolahan mineral itu. Sejauh ini, komitmen tersebut sudah dijalankan sebanyak 30 persen.

"Dalam UU Minerba tidak diatur berapa persen soal smelter. Kalau smelter enggak bisa tiba-tiba utuh terbangun di 2014, inilah yang harus kita bahas," ungkapnya.

Sudah banyak kemajuan

Menko Perekonomian Hatta Rajasa juga pernah diserang kritik tajam oleh anggota DPR terkait keberadaan Freeport dan sumbangannya pada negara dan pemda Papua. Termasuk soal kemajuan renegosiasi kontrak karya.

Hatta menanggapi santai pertanyaan dan pernyataan anggota DPR mengenai Freeport. Mantan Menteri Perhubungan ini menyebut bahwa renegosiasi kontrak dengan Freeport masih berlangsung dan sudah ada kemajuan.

"Kemajuan banyak, kalau renegosiasi itu semoga sesuai harapan kita. Hanya memang belum, pembicaraan masih berlangsung terus dan sudah ada masuk pemerintah daerah," ucap Hatta.