Merdeka.com - PT Newmont Nusa Tenggara mencabut gugatannya pada badan arbitrase internasional, terkait UU Mineral dan Batu Bara yang membuat perusahaan itu harus membangun industri pengolahan. Perusahaan tambang tersebut, mengungkapkan bahwa pencabutan gugatan ini dilakukan usai pemerintah bersedia membuka pintu negosiasi. "Negosiasi ini diharapkan akan berbuah perjanjian kesepahaman untuk keamanan keberlangsungan bisnis di Tanah Air," tulis Newmont.

Larangan tersebut telah mengakibatkan dihentikannya kegiatan produksi di tambang Batu Hijau dan menimbulkan kesulitan dan kerugian ekonomi terhadap para karyawan PTNNT, kontraktor, dan para pemangku kepentingan lainnya. Mereka berkilah, pengenaan ketentuan baru terkait ekspor, bea keluar, serta larangan ekspor konsentrat tembaga harusnya dimulai Januari 2017.

Direktur Utama PT Newmont Nusa Tenggara Martiono Hadianto lewat keterangan tertulis yang dilansir di situsnya, menegaskan pihaknya dan pemerintah telah menemukan solusi konstruktif, tanpa harus melewati Badan Arbitrase Internasional. Lantas apa syarat bagi Newmont biar tetap bisa beroperasi di Indonesia?

Ikuti aturan

Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung memastikan pencabutan gugatan, akan diikuti komitmen Newmont Nusa Tenggara, perusahaan tambang emas yang beroperasi di NTB, mengikuti aturan yang dikeluarkan pemerintah.

Jero Wacik mengatakan jika Newmont membatalkan gugatannya, pemerintah akan memberikan solusi terbaik. Pemerintah berjanji tetap melindungi setiap investor yang melakukan investasi di dalam negeri. "Saya minta Newmont ikutlah aturan kita," kata Jero di Kementerian ESDM, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Rampungkan renegoisasi

Pemerintah memastikan, renegosiasi kontrak ini dilakukan menyusul disetujuinya pencabutan gugatan arbitrase internasional Newmont atas penerapan UU No 4 Tahun 2009. Padahal, pemerintah masih punya waktu hingga 24 September mendatang untuk menyetujui pencabutan gugatan. Namun karena Newmont sudah komitmen akan mengikuti aturan Indonesia, maka surat persetujuan pencabutan telah ditandatangani malam ini.

"Kementerian ESDM melalui Dirjen Minerba (Sukhyar) akan melanjutkan negosiasinya. Kita berharap segera cepat selesai. Maka Newmont dapat beroperasi kembali. Karyawan dirumahkan bisa kembali bekerja," kata CT sapaan akrab Chairul Tanjung usai rapat di kantornya, Jakarta, Jumat (29/8)

Bayar bea keluar

Usai mencabut gugatan, dan renegosiasi kontrak, dipastikan Newmont bisa beroperasi dan kembali melakukan ekspor. Tetapi, syaratnya memenuhi persyaratan dan peraturan yang ada. "Barang yang belum di ekspor dapat di ekspor kembali tapi sesuai peraturan berlaku. Beberapa bulan ini topik Newmont heboh sekali dan malam ini dianggap selesai."

Syarat ekspor yang harus diikuti Newmont adalah seperti membayar uang bea keluar ekspor mentah serta akan membangun smelter seperti yang telah diwajibkan pemerintah. "Begitu ceklis semua dan memenuhi semua kriteria, Kementerian ESDM akan memberi rekomendasi ekspor ke Kementerian Perdagangan dan Newmont bisa ekspor. Proses ini secepatnya dan di pemerintahan sekarang," katanya.

Bea keluar, yang diberlakukan sesuai dengan perkembangan pembangunan smelter atau pabrik pengolahan.

Mau disamakan dengan Freeport

Pemerintah sudah punya contoh renegosiasi dengan PT Freeport yang dinilai telah berhasil. Hal yang sama akan diterapkan pada Newmont Nusa Tenggara yang sebelumnya menggugat pemerintah. Selesainya renegosiasi kontrak, maka Newmont diperbolehkan lagi ekspor.

"Karena pada waktu perundingan skim penyelesaian Newmont dan Freeport relatif sama, khususnya dalam menyikapi keinginan pemerintah untuk membangun smelter sesuai dengan Undang-Undang Minerba," kata Menteri Perindustrian MS Hidayat.