Merdeka.com - Dalam hitungan hari, Presiden terpilih Joko Widodo dan Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla, bakal dilantik untuk menggantikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Banyak harapan diminta pada kepemimpinan anyar tersebut.

Bahkan, Joko Widodo, sudah mengatakan siap untuk mengeluarkan kebijakan tidak populer pada saat menjabat nanti. Jokowi dengan tim transisinya, tengah menyiapkan postur anggaran negara, yang akan dijadikan acuan untuk mengejar program dan target pemerintahan serta merancang kabinet kerja.

Jokowi menegaskan, kebijakannya ini bukan tanpa solusi. Dia menjanjikan masyarakat kecil ataupun pemilik usaha produktif tetap bisa menikmati BBM bersubsidi.

"Kalau kita memotong subsidi itu harus dialihkan untuk usaha-usaha produktif di kampung di desa, pasar UMKM, pada pupuk, ada petani, pada benih, pada pestisida, pada nelayan untuk mesin kapal, untuk solar nelayan, kira-kira itu," katanya. Lantas apa saja permintaan pengusaha, setelah Jokowi dilantik?

Naikkan BBM subsidi

Ketua Komite Tetap Mineral Kadin, Poltak Sitanggang meminta duet presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo - Jusuf Kalla menaikkan harga BBM bersubsidi. Kenaikan BBM bersubsidi sangat mendesak.

Poltak meyakini, Jokowi bakal menaikkan harga BBM di 100 hari pertama pemerintahannya. Sebab, langkah ini penting untuk mengamankan anggaran bagi sektor lain yang lebih produktif.

"Kita sudah lihat track record Jokowi-JK, mereka pemimpin benar bukan hanya wacana dan bicara, mampu mendengar dan mereka akan menaikkan BBM subsidi di 100 hari kerja," ucap Poltak di Kantor Kadin, Jakarta, Jumat (29/8).

Kaji ulang hilirisasi tambang

Pengusaha ngotot agar agar penerapan aturan hilirisasi tambang ini dikaji ulang. Dia akan meminta langsung kepada presiden terpilih Joko Widodo untuk mengkaji ulang larangan ekspor bahan mentah.

"Memang sangat bagus ketika ide dan peraturan ini dilontarkan tapi banyak sekali hal pendukung yang tidak siap membuat pengusaha kesulitan. Kita dari Kadin meminta pemerintah baru (Jokowi) mengkaji lagi masalah hilirisasi mineral ini," ucap Bob dalam diskusi di kantor Kadin, Jakarta, Jumat (29/8).

Berantas mafia minyak

Ketua Komite Tetap Mineral Kadin, Poltak Sitanggang mengingatkan presiden terpilih Joko Widodo, terkait masalah pengelolaan energi di dalam negeri. Persoalan tidak hanya berkutat pada masalah subsidi BBM saja, tapi soal mafia migas.

Akibat ulah mafia migas, Indonesia menjadi ketergantungan impor. Jokowi mempunyai PR (pekerjaan rumah) besar memberantas mafia migas yang sampai saat ini belum tersentuh hukum. "Mafia migas ini yang harus utama diselesaikan. Sekarang mereka sudah sampai tahap mengganggu tatanan bernegara kita," kata Poltak di Kantor Kadin, Jakarta, Jumat (29/8).

Dengar keluhan

Ketua komite tetap batu bara Kadin, Bob Kamandanu banyak berharap pada presiden terpilih periode 2014-2019 Joko Widodo. Harapannya, Jokowi memperhatikan kondisi pengusaha batu bara yang saat ini dalam kondisi tertekan.

Tekanan pertama datang dari anjloknya harga batu bara dunia. Hingga kini harga batu bara belum menunjukkan perbaikan. Di saat bersamaan, kata dia, pengusaha juga harus merasakan dampak penerapan UU Minerba.

"Pada pelaksanaannya muncul kewajiban-kewajiban lain, kewajiban itu seperti membayar royalti di muka. Dengan adanya keinginan pemerintah membayar royalti di muka kami harus berjuang. Kami memahami perdagangan ilegal, tapi ini kontraproduktif," katanya.