Merdeka.com - Tahun lalu, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melansir, setidaknya ada 24 proyek ruas tol yang tak kunjung diselesaikan atau mangkrak.

Untuk proyek Trans Jawa ada ruas tol Cikampek-Palimana, Pejagan-Pemalang, Pemalang-Batang, Batang-Semarang, Semarang-Solo, Solo-Mantingan-Ngawi, Ngawi-Kertosono, Kertosono-Mojokerto, dan Surabaya-Mojokerto.

Di proyek JORR II, ada ruas tol Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran, Kunciran-Serpong, Serpong-Cinere, Cinere-Cimanggis, Cimanggis-Cibitung, Cibitung-Cilincing.

Ada pula tol Bogor-Antasari, Bogor Ring Road, Ciawi-Sukabumi, Gempol-Pandaan, Gempol Pasuruan, hingga Pasuruan-Probolinggo. Belum lagi tol Trans Sumatera yang sampai sekarang tidak jelas nasib dan kelanjutannya.

Pemerintah mengakui masih sangat membutuhkan bantuan investor buat memperbanyak proyek infrastruktur, khususnya jalan tol. Sebagai langkah konkret menggandeng swasta, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum menawarkan 3 proyek yang siap tender. Jalan tol yang siap dikerjakan dan butuh modal swasta segera adalah jalur Medan-Binjai, Manado-Bitung, dan Pandaan-Malang.

"Kami tawarkan ruas-ruas tol yang mempunyai kelayakan finansial marginal dengan volume lalu lintas awal yang rendah," kata Kepala BPJT Gani Ghazaly Akman di diskusi penjajakan minat pasar, Jakarta, Kamis (12/12).

Gani menjamin insentif pemerintah buat menggairahkan partisipasi swasta. Misalnya, ada dana akuisisi tanah, jaminan pemerintah, serta tersedia viability gap fund yang diberikan dua BUMN, yakni PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia dan PT Sarana Multi Infrastruktur.

Masalah proyek mangkrak sempat diutarakan Menko Perekonomian Hatta Rajasa. Dia mengakui, jika proyek infrastruktur vital ditenderkan, besar kemungkinan proyek tersebut terus mangkrak dan tidak akan selesai. Hatta punya pandangan sendiri soal mangkraknya proyek tol. Dia pernah menyebutkan ada proyek tol yang mangkrak hingga puluhan tahun karena tidak diserahkan ke BUMN.

"Ada tol 20 tahun mangkrak tidak dibangun bangun. Sekarang harus dibangun oleh BUMN. BUMN sekarang juga mengerjakan tol Trans Sumatera, itu harus BUMN," tegas Hatta.

Merdeka.com mencoba merangkum beberapa penyebab proyek infrastruktur berjalan lamban dan beberapa proyek mangkrak.

Pemerintah tidak jago rayu swasta

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional(PPN)/Bappenas memandang, mandegnya beberapa proyek jalan tol dengan swasta merupakan buah dari masalah yang lebih besar. Yakni belum mampunya pemerintah meyakinkan pemodal terkait pembebasan lahan dan kejelasan status pembiayaan negara.

Direktur Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta Bappenas Bastary Pandji Indra mengatakan, aturan buat melibatkan investor sebetulnya sudah lengkap. Tapi implementasi dalam meyakinkan pemodal sangat lemah.

"Semua kebutuhan peraturan bagaimana kita mengajak swasta sudah lengkap, tapi bagaimana implementasinya. Misalnya sekarang butuh 512 hari untuk membebaskan lahan," ujarnya di sela-sela diskusi penjajakan minat pasar untuk tiga ruas tol, di Jakarta, Kamis (12/12).

Pembebasan lahan

BPJT Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan, hambatan paling besar dalam pembangunan proyek tol adalah pembebasan lahan. BPJT mencontohkan, pembebasan lahan ruas tol Manado-Bitung baru 35 persen, dan selama ini hanya mengandalkan APBD.

Buat jalur ke kawasan ekonomi khusus ini, Gani tak terlalu berharap banyak. Penawaran pada investor juga akan dibikin dengan skema cicilan. "Manado-Bitung sedang diupayakan bebas sampai 13,5 kilometer, baru kita lelang, sisanya sambil jalan," tutupnya.

Mangkrak di meja presiden

Hutama Karya dan tiga BUMN karya lainnya menyatakan siap menggarap semua ruas tol Trans Sumatera. Sebagai tanda keseriusan, BUMN karya ini sampai membentuk dua anak usaha lagi.

Direktur Pengembangan Hutama Karya, Budi Rachmat Kurniawan bulan lalu mengatakan pembentukan anak usaha ini akan direalisasikan jika Perpres penunjukan pengelola jalan tol disahkan. Saat ini Perpres itu masih belum disahkan presiden.

"Ini efektif ketika Perpres sudah keluar, kami sudah siap semuanya. Tinggal tunggu Perpres saja," ujarnya.

Karena terus mangkrak, BPJT Kementerian Pekerjaan Umum bersiap melelang ruas tol Medan-Binjai pada swasta yang berminat. Jalur itu adalah rangkaian Trans Sumatera yang kabarnya bakal digarap oleh konsorsium BUMN pimpinan PT Hutama Karya.

Sampai sekarang, pembangunan tak berjalan, karena Hutama Karya menunggu peraturan presiden (perpres) terkait penugasan membangun jalan tol tersebut.

Kepala BPJT Gani Ghazaly Akman mengaku bukan tidak sabar menunggu perpres keluar. Tapi Hutama Karya, kata dia, baru ditugaskan jika memang tidak ada swasta berminat. Itu sebabnya, pelelangan ruas Medan-Binjai tetap akan digelar tahun depan.

Tak ada dana

Masalah dana dari pihak swasta juga menjadi penyebab mangkraknya beberapa proyek tol. Beberapa waktu lalu, Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) menyebutkan, banyak tol yang seharusnya digarap Grup Bakrie, ternyata mangkrak.

Dia menyebutkan, jalan tol Pejagan-Pemalang proses pembebasan lahannya terhenti. "Progres terakhir itu 29 persen, tapi itu terhenti awal tahun, nggak ada dananya. Mandek di pembiayaan," jelasnya.

Ruas tol Ciawi-Sukabumi juga terhenti sejak Agustus 2012 karena masalah yang sama. Sedikitnya ada 6 ruas tol yang seharusnya dikerjakan Grup Bakrie, terhenti karena masalah pendanaan. "Ciawi-Sukabumi, Pejagan- Pemalang, Batang-Semarang 1 dan 2, Pasuruan-Probolinggo, Cimanggis- Cibitung," ucapnya.

Baca juga: Jasa Marga sebut ide pemenang sayembara ala Dahlan sudah usang Urai macet, Polda Metro Jaya desak Jasa Marga gencarkan e-toll Proyek tol Trans Sumatera bukan hanya milik perusahaan BUMN Turuti Ahok, Gerbang Tol Semanggi 1 ditutup pekan depan 3 Ruas tol tawaran BPJT masih terkendala pembebasan lahan