Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memaparkan bahwa Indonesia punya potensi luar biasa dalam ekonomi digital. Namun, hal ini tidak bisa berjalan baik tanpa adanya dukungan dari pemerataan infrastruktur serta kebijakan regulasi.

Memajukan infrastruktur bukanlah prioritas utama di tahun ini. Namun, dana sebesar Rp441 triliun akan digelontorkan untuk pengembangan ICT dan infrastruktur pada 2021.

"World Economic Forum mengatakan bahwa Indonesia bisa jadi potensi ekonomi yang luar biasa bila kita fokus pada 4 isu, yaitu infrastruktur (termasuk ICT), Sumber Daya Manusia (SDM), distribusi, dan kebijakan regulasi," ujar Menteri Sri Mulyani dalam Indonesia Fintech Summit, Rabu (11/11).

Untuk mendukung keempat hal tersebut, Menteri Sri Mulyani telah merencanakan untuk menggelontorkan dana APBN sebesar Rp413 triliun untuk infrastruktur dan Rp30 triliun untuk pengembangan ICT.

Dana ini nantinya akan dialokasikan untuk membangun based transmission station di lebih dari 5.000 desa, membangun internet di 12.377 titik agar layanan publik dapat terkoneksi, membuat pusat data nasional untuk menghimpun data masyarakat demi memudahkan alokasi bantuan sosial, serta mengupayakan digitalisasi sektor pendidikan.

Menteri Sri Mulyani menambahkan bahwa pandemi membuka kesempatan masyarakat untuk lebih melek digital. "Adanya Covid-19 ini membuat kita dipaksa pindah ke digital. Ini terbukti dengan adanya kenaikan pengguna internet untuk pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan," ucap Menteri Sri Mulyani.

Tantangan Digitalisasi

Adanya peningkatan penggunaan internet juga didukung oleh data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) yang melaporkan bahwa sejak Juni 2020, pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 196 juta jiwa.

Di mana, hal ini turut didorong oleh suntikan dana dari program PEN berupa subsidi kuota internet untuk 61 juta pelajar, 6,4 juta mahasiswa, 3,5 juta guru, dan 285.000 dosen serta kartu prakerja untuk mendorong kualitas SDM dengan 5,6 juta penerimanya.

"Covid 19 ini merupakan bentuk persiapan bagi kita semua untuk harus bisa menggunakan infrastruktur digital, karena secara sekarang tidak memungkinkan kita bertemu secara fisik." imbuhnya.

Namun demikian, Indonesia masih perlu memperbaiki infrastruktur digitalnya karena masih ada desa yang belum terkoneksi internet. "Tentu kita mendukung dengan memberikan anggaran, tapi hal ini juga tidak bisa berjalan jika regulasinya ruwet," pungkas Menteri Sri Mulyani.

Penerapan digitalisasi tentu tidak datang tanpa risiko. Salah satu ancamannya adalah mengenai keamanan data pribadi. Menurut Menteri Sri Mulyani, pemerintah perlu memperbaiki regulasi untuk pengamanan data dan perlindungan konsumen agar ekonomi digital juga dapat dimanfaatkan dengan nyaman dan aman.

Melalui adanya digitalisasi, diharapkan kontribusi fintech dapat memberikan pelayanan dan pengembangan ekonomi yang signifikan di Indonesia.

Reporter Magang: Theniarti Ailin