4 Menteri Ekonomi era SBY tolak masuk kabinet Jokowi
Merdeka.com - Pasangan Joko Widodo ( Jokowi ) - Jusuf Kalla ( JK ) sudah ditetapkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum ( KPU ). Putusan itu dibacakan oleh Ketua KPU Husni Kamil Manik di Kantor KPU , Jakarta, Selasa (22/7), dengan putusan nomor 535/KPTS/KPU/2014.
Berdasarkan hasil final rekapitulasi 33 provinsi dan luar negeri yang dilakukan KPU , Jokowi - JK menang pilpres dengan meraih 70.997.833 suara atau 53,15 persen. Sementara, Prabowo - Hatta meraih 62.576.444 suara atau 46,85 persen.
Jokowi-JK akan resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada 20 Oktober 2014 mendatang. Setelah itu, Jokowi - JK akan mengumumkan susunan kabinet di pemerintahannya.
Saat diwawancarai Reuters akhir pekan lalu seperti dikutip japantimes, Rabu (23/7) lalu, Jokowi mengakui mengalokasikan jatah 20 persen menteri untuk parpol pendukungnya. Jokowi berjanji akan tegas kepada para menteri-menterinya agar becus dalam bekerja.
Jokowi sendiri pernah berjanji bakal mengisi kursi kabinetnya dari para ahli. Salah satu yang krusial adalah di kursi-kursi menteri bidang ekonomi. Ketua Dewan Pengurus Nasional IAI Mardiasmo mengingatkan Jokowi akan kabinet ahli. "Karena itu diperlukan orang-orang yang memiliki kredibilitas dan kapabilitas serta kompetensi teknikal mumpuni untuk menjalankan amanat itu," kata Mardiasmo
Tokoh akuntan senior Sudarjadi pun menegaskan perlunya Jokowi membentuk kabinet ahli. Kalaupun terpaksa berkompromi dengan parpol pendukung, maka politikus yang masuk pemerintahan harus dicopot.
"Semua menteri harus bilang, my loyalty is to my country, while loyalty to my party was left behind. Paling enggak dicopot sebagai pengurus partai," kata mantan ketua BPKP ini.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menyatakan saat ini Jokowi tengah pusing lantaran mendapat banyak permintaan kursi menteri atau jabatan lain dari pendukungnya. "Saya yakin hari-hari ini pak Jokowi repot sekali menampung keinginan orang ingin jadi ini ingin jadi itu," jelas dia saat ditemui di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (24/7).
Dari menteri-menteri bidang ekonomi yang saat ini ada di Kabinet Indonesia Bersatu, beberapa di antaranya sudah menyatakan menolak atau tidak berharap masuk dalam kabinet Jokowi - JK dengan pelbagai alasan. Merdeka.com merangkumnya. Berikut paparannya.
Chatib Basri
Menteri Keuangan Chatib Basri salah satu yang menyatakan niatnya untuk tidak lagi masuk di lingkaran pemerintahan dan birokrasi. Dalam situasi kental motif politik, Chatib mengaku tak pernah diajak bicara elit parpol soal kemungkinan menjabat lagi di pemerintahan mendatang. Bahkan, dia mengaku ingin pensiun saja, lalu menekuni karir lamanya sebagai dosen dan peneliti di Universitas Indonesia.
"Enggak (ada tawaran), saya mau libur. saya mau libur, itu pertanyaannya sulit," ujarnya sembari terkekeh selepas memberikan hak suaranya.
Mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ini mengaku selalu dalam tekanan. Ini menurutnya pengalaman tidak enak. Sebab, hanya sebulan setelah Chatib menjabat sebagai bendahara negara, Indonesia mengalami krisis ekonomi singkat, akibat isu pengurangan stimulus bank sentral Amerika Serikat.
"Saya stres, setiap turun dari kantor ditanya wartawan," ungkapnya setengah berkelakar.
Chairul Tanjung
Meskipun hanya lima bulan menggantikan Hatta Rajasa sebagai Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Chairul Tanjung mengaku lelah. Secara tegas dia menyatakan enggan terlibat lagi dalam kabinet, termasuk nanti di pemerintahan Jokowi-JK.
"Enggak (jadi menteri lagi)," ujar Chairul usai peresmian pengadaan sentra promosi dan pemasaran produk pertanian Nusantara Pasar di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (24/7).
Hanya satu alasan CT enggan masuk dalam kabinet. Dia mengaku sudah lelah. "Capek," jawabnya saat ditanya awak media.
Seperti diketahui, pertengahan Mei lalu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melantik Chairul Tanjung (CT) sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, menggantikan Hatta Rajasa yang mengundurkan diri pekan lalu.
Pelantikan Chairul Tanjung berdasarkan surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 P tahun 2014.
Dahlan Iskan
Dahlan Iskan termasuk salah satu tim pendukung Jokowi-JK di Pilpres 2014. Dahlan mengaku tidak berharap apapun. Termasuk soal kursi menteri.
Sebagai simpatisan Jokowi, Dahlan mengaku tidak ingin menambah beban Jokowi dengan permintaan jabatan tertentu. Dengan malu-malu Dahlan mengatakan tidak ingin menganggu fokus Jokowi.
"Saya tidak mau merepoti pak Jokowi, saya tidak mau mengganggu pak Jokowi," ujarnya di kantornya, kemarin.
Belum lama ini Dahlan juga sempat menuturkan keengganan masuk dalam kabinet Jokowi. "Jangan tanya itu. Waktu dukung Jokowi,saya tidak ada minta syarat apapun dan permintaan apapun dan saya kalau tidak jadi menteri, pekerjaan saya juga banyak sekali," ujarnya di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (10/7).
Dahlan menuturkan, jika tak lagi menjadi menteri, dia berencana kembali menekuni dunia bisnis yang berorientasi sosial (social entrepreneur).
"Saya kerja yang disebut social preneur. Saya mau aktif di social preneur, gerakan sosial yang bersifat entrepreneur. Jadi Kegiatan sosialnya harus menghasilkan uang. Tapi uang tidak boleh dipakai, uangnya untuk kegiatan sosial," jelas dia.
Selain itu, dia juga melirik bisnis di sektor pertanian, peternakan dan energi.
"Tapi kegiatan sosialnya harus menghasilkan uang lagi, uang hasilnya harus menghasilkan kegiatan sosialnya. Begitulah, bidangnya Bisa pertanian, energi, peternakan," ungkapnya.
MS Hidayat
Usia melepas jabatan sebagai menteri perindustrian beberapa bulan ke depan, MS Hidayat menyatakan akan kembali bergelut dalam bisnis properti yang selama ini dijalankannya.
"Iya properti pastinya. Selama ini saya non-aktif. Saya mau bangun resort hotel di Bali, kan saya orang properti," ujar Hidayat di kantornya, Jakarta, Kamis (24/7).
Untuk nama yang akan menggantikannya, Hidayat mengaku belum mendapatkan bocoran. "Belum (ada informasi), itu akan diambil dari profesional, apa itu dari partai politik atau independen," kata dia.
Menurutnya, sosok menteri perindustrian yang nantinya duduk di pemerintahan Jokowi - Jusuf Kalla diharapkan dapat melanjutkan rencana strategis yang sudah disusun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Terlebih, saat ini sudah ada Undang-Undangan Perindustrian, yang memudahkan menteri menghimpun potensi sektor industri yang berkaitan dengan kementerian lain.
"Pasti orang yang bisa meneruskan jauh lebih baik," katanya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Jawab Isu Menterinya Mundur dari Kabinet: Namanya Bulan Politik
Menurut Jokowi kabar bohong tersebut bersinggungan dengan tahun politik 2024.
Baca SelengkapnyaSituasi Terkini Kabinet Jokowi Diungkap Kepala Bappenas, Singgung Sri Mulyani
Suharso menegaskan tugas yang telah diberikan kepadanya sebagai menteri akan dikerjakan semaksimal mungkin.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Suasana Kabinet Jokowi Usai Pilpres 2024, Prabowo Disalami Sri Mulyani & Ngobrol Bareng Sandiaga
Ini kali pertama Jokowi menggelar sidang kabinet paripurna usai pemungutan suara Pilpres 2024 pada 14 Februari lalu
Baca SelengkapnyaTepis Isu Menteri PDIP di Kabinet Jokowi Bakal Mundur, Hasto Singgung Zaman Soeharto
Sejumlah menteri di Kabinet Jokowi yang berasal dari PDI Perjuangan dikabarkan bakal mundur
Baca SelengkapnyaKembali Diajak Kunker Presiden, AHY: Saya Salut Betul dengan Pak Jokowi, Selalu Luangkan Waktu Sapa Rakyat
Jokowi mengajak sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju. Salah satunya AHY.
Baca SelengkapnyaJelang Pencoblosan, Prabowo: Kami Adalah Penerus Jokowi
Saat berada di dalam kabinet, mantan Danjen Kopassus ini menyatakan Jokowi tidak pernah istirahat.
Baca SelengkapnyaAnies Bandingkan Gaji TNI Polri Lebih Banyak Naik di Era SBY, Jokowi Beralasan Pandemi Covid-19
Jokowi menjelaskan, bahwa setiap keputusan pemerintah selalu memperhatikan kondisi ekonomi dan situasi keuangan negara.
Baca SelengkapnyaMenengok Momen Gowes dan Makan Gudeg Bareng Jokowi di Yogya Sebelum AHY Akhirnya Masuk Kabinet
AHY akan memimpin rapat perdana di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, besok.
Baca Selengkapnya