4 Kritik untuk Jokowi yang berencana hapus subsidi BBM

Merdeka.com - Subsidi BBM nampaknya sudah menjadi masalah krusial di Indonesia. Tahun ini saja hampir 240 triliun anggaran habis hanya untuk subsidi BBM. Berbagai cara dilakukan pemerintah untuk penghematan namun belum ada yang berhasil.

Baru baru ini, calon presiden jagoan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) Joko Widodo mengklaim tidak ragu menghapus subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) jika menjadi presiden terpilih nantinya. Ini terkait dengan tawaran Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memangkas porsi subsidi energi dalam lima tahun ke depan.

Jokowi menilai BBM subsidi tidak bisa mendadak dikurangi besarannya. Atas dasar itu, penaikan harga berkala akan lebih strategis. Namun akhirnya subsidi untuk BBM bisa dicabut.

"Saya kira empat tahun lah, subsidi BBM tadi empat tahun tapi berjenjang. Kurang kurang lalu hilang," ujar Jokowi beberapa waktu lalu.Ucapan Jokowi ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Mulai dari menteri hingga pengamat ikut komentar atas rencana kebijakan ini. Tidak sedikit kritikan pedas dilayangkan ke Jokowi atas pernyataannya tersebut.Merdeka.com mencoba merangkum 5 kritikan untuk Jokowi yang berencana menghapus subsidi BBM.

Naikkan BBM menyengsarakan rakyat

Pengamat Perminyakan Kurtubi meminta Jokowi hati hati dalam mengambil keputusan. Subsidi BBM memang harus dikurangi tapi dengan cara yang sistematis dan strategi yang mempunyai dampak kecil.

Menurut Kurtubi, mudah saja untuk menghapus subsidi namun dampaknya sangat bahaya. Harga barang dan jasa akan naik, demo besar-besaran buruh meminta kenaikan UMP, jumlah orang miskin akan naik drastis serta daya beli masyarakat akan turun.

"Masalah BBM ini memang harus dipecahkan secara sistematis berjadwal. Kalau mau ambil gampangnya saja besok juga bisa naik jadi Rp 10.000 per liter. Tapi dampaknya bahaya. Harus hati hati, ambil strategi paling kecil dampaknya," ucap Kurtubi ketika dihubungi merdeka.com.Selain itu, rencana penggunaan uang penghematan subsidi untuk pembangunan infrastruktur juga tidak bisa langsung dirasakan. Pembangunan infrastruktur membutuhkan waktu lama sehingga dalam waktu dekat tidak akan berpengaruh pada perekonomian Indonesia."Kalau harga BBM naik dampaknya instan tidak harus menunggu berbulan bulan. Tapi kan infrastruktur membutuhkan waktu lama," tegasnya.

Jokowi lebih baik benahi angkutan umum

Pengamat Perminyakan Kurtubi sependapat dengan Jokowi yang ingin mengurangi subsidi BBM. Namun sebelum itu, Jokowi harus membenahi angkutan umum terlebih dahulu. Kenaikan BBM tidak bisa serta merta tanpa ada pembenahan angkutan umum."Angkutan umum itu diperbanyak, bikin lebih nyaman. Jadi masyarakat ada pilihan," tegas Kurtubi.Menurut Kurtubi ketika masyarakat mempunyai pilihan transportasi maka kenaikan BBM subsidi tidak akan dipermasalahkan. Angkutan umum saat ini masih jauh dari harapan masyarakat. Pembenahan belum dilakukan secara maksimal."Kalau hapus subsidi tanpa ada persiapan penduduk miskin akan nambah," tegasnya.

Jokowi harus cari energi alternatif

Sebelum menghilangkan subsidi BBM, Jokowi disarankan terlebih dahulu mencari energi alternatif. Energi alternatif yang tepat saat ini adalah gas. Gas jauh lebih murah dari BBM subsidi sekalipun. Harga gas hanya Rp 3.100 setara satu liter BBM.

Pengamat Perminyakan Kurtubi mengatakan jika menjadi presiden, Jokowi bisa memaksa Pertamina dan PGN membangun infrastruktur gas di Indonesia. Setelah itu selesai, Jokowi bisa menaikkan BBM subsidi hingga Rp 10.000 per liter sekalipun.

"Kalau sudah banyak stasiun SPBG, BBM dinaikkan sampai Rp 10.000 juga tidak apa apa. Jadi jangan serta merta naikkan saja," tegasnya.

Kurtubi menilai pemerintah saat ini belum ada yang serius membangun infrastruktur gas. Buktinya di Jabodetabek saja jumlah SPBG baru hanya 10-15 buah."Selain itu kasih konverter kit gratis. Setelah ini selesai tanpa diminta atau diimbau masyarakat akan beralih sendiri ke gas. Setelah itu baru naikkan BBM," tambahnya.

Benahi pengelolaan migas

Pengamat Perminyakan Kurtubi mengatakan, sebelum menaikkan harga BBM subsidi, Jokowi masih punya PR besar yaitu memperbaiki tata kelola migas di Indonesia. Produksi minyak dalam negeri saat ini terus menurun, padahal kebutuhan terus meningkat."Bikin UU baru yang bisa menaikkan produksi minyak. Sekarang pengelolaan kita salah di bawah UU Migas dan hanya merugikan negara," ucap Kurtubi.

Selain itu, pembangunan kilang minyak di Indonesia juga tidak bertambah. Jokowi diminta fokus ke masalah ini sebelum menaikkan harga BBM subsidi."Kilang saja kita engga nambah nambah selama 10 tahun Pak SBY memimpin. Impor makin besar dan defisit akan makin lebar. Lebih baik Pak Jokowi benahi dulu ini," tutupnya.