Merdeka.com - Saat ini, pemerintahan Jokowi-JK, dihadapkan pada kondisi fiskal yang pas-pasan. Bahkan, data teranyar dari Badan Pusat Statistik menyebutkan, pertumbuhan ekonomi hanya 5,1 persen. Jauh di bawah target pemerintah.

Bahkan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sampai akhir tahun, hanya 5,2 persen. Selain itu, kinerja perdagangan luar negeri masih belum bisa diharapkan untuk menggenjot pertumbuhan. Pasalnya, perekonomian dunia dan harga komoditas belum kunjung membaik.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, perlambatan pertumbuhan ekonomi tersebut sudah diperkirakan sebelumnya. Namun, dia memastikan, pemerintahannya bakal berupaya mengerek naik pertumbuhan ekonomi Indonesia 2015. "Kami masih usahakan kenaikan itu tahun depan."

Lantas apa saja, kritik yang dilontarkan pemerintah Jokowi-JK, pada pemerintahan SBY? berikut ulasannya.

Ekonomi labat

Perlambatan ekonomi Indonesia saat ini, dinilai Wakil Presiden Jusuf Kalla, adalah efek dari kebijakan pemerintahan lalu. "Banyak faktor eksternal dan internal. Kalau tidak tercapai kan itu efek kebijakan yang lalu, suatu kebijakan ekonomi itu akan terasa selama 4-6 bulan mendatang, jadi aspek ini berasal dari pemerintah lalu bukan yang sekarang," ucap JK di kantornya, Jakarta, Kamis (6/11).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III tahun ini sebesar 5,01 persen (year on year). Ini melambat ketimbang pertumbuhan ekonomi kuartal sebelumnya yang mencapai 5,12 persen (year on year).

Pemerintah mematok pertumbuhan ekonomi 5,2 persen dalam APBN Perubahan 2014. Sementara Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini cenderung menyentuh batas bawah dari kisaran 5,2 persen-5,5 persen.

Salah buat strategi

Salah satu faktor, lambatnya potensi ekonomi Indonesia menjadi produk yang mendunia, menurut Menteri Perdagangan Rachmat Gobel adalah kesalahan strategi.

"Indonesia sebenarnya punya kemampuan yang besar. Hanya kita kurang memaksimalkan apa yang kita miliki. Kenapa industri kita kalah dibanding Thailand, Malaysia, bahkan Vietnam yang di belakang kita? kemampuan mereka sudah melebihi kita," kata Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Jakarta, Kamis (6/11).

Dia mencontohkan, Vietnam mampu membuat strategi tepat untuk industrinya. Atas dasar itu, industri dalam negeri harus berbenah. Salah satu harus dilakukan adalah menciptakan produk bernilai tambah.

Telat harmonisasi tarif

Kondisi industri saat ini, dinilai berbiaya tinggi. Bahkan, impor komponen yang diperlukan dalam negeri, lebih murah daripada harus bikin dalam negeri. "Jadi value yang kita dapatkan kecil. Belum lagi barang-barang yang diproduksi di Indonesia semua, itu lebih banyak produk yang nilai tambahnya tidak seperti yang diharapkan. Kecil," Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Kamis (6/11).Langkah yang harus dilakukan untuk adalah harmonisasi tarif dan regulasi antar kementerian yang bersinergi. "Jadi saya sudah bicara dengan menkeu, bagaimana membahas kembali harmonisasi tarif,"

Pasar bebas dalam negeri terlalu longgar

Menteri Perdagangan Rachmat Gobel mengkritisi banyak pihak yang khawatir dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau pasar bebas ASEAN tahun depan.Dia menegaskan, sebelum MEA diberlakukan, Indonesia sudah terlebih dulu mengikuti beberapa kebijakan pasar bebas. Salah satunya ACFTA (ASEAN-China Free Trade Area). Di luar itu, banyak perdagangan bebas yang dilakukan secara ilegal."Saya jawab simpel, tidak ada yang boleh ditakuti. Yang pertama kita harus hormati apa yang sudah disepakati. Dalam 10 tahun terakhir, kita sudah menghadapi pasar masyarakat bebas, "katanya.