Merdeka.com - Pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla mulai disibukkan dengan wacana pembentukan kabinet dan pemilihan sosok menteri selama lima tahun ke depan. Salah satu adalah pemilihan menteri-menteri bidang ekonomi.

Jokowi berjanji akan mengisi kabinetnya dari kalangan ahli dan profesional. Terutama di sektor-sektor krusial seperti ekonomi.

Jokowi mengaku punya dua fokus di bidang ekonomi yakni pertanian dan energi. Jokowi mengaku tidak ingin salah dalam menempatkan orang-orang yang akan duduk di kursi menteri dua kementerian tersebut.

Menteri ESDM dan menteri pertanian, lanjutnya, harus benar-benar seorang ahli di bidangnya, mengerti persoalan dan bisa memajukan dua sektor ini.

"Yang jelas akan kita isi dengan orang yang tahu di bidangnya. Punya leadership yang kuat, manajemen yang kuat, kompetensi yang kuat, dan yang paling penting, bersih."

Krusialnya bidang ekonomi membuat sejumlah kalangan memberi masukan kriteria serta syarat kepada Jokowi. Salah satunya dari koalisi anti utang (KAU).

Ketua KAU Dani Setiawan mengingatkan Jokowi agar tak menempatkan seorang berhaluan neoliberal seperti para mafia Berkeley dalam kabinetnya mendatang.

"Pengalaman masa lau, sejak berkuasanya Soeharto hingga saat ini, rezim ekonomi selalu diisi oleh orang-orang yang berhaluan neoliberal atau mafia Berkeley dan gagal menjadikan Indonesia sebagai negara mandiri dan besar sejalan dengan cita-cita Proklamasi dan UUD 1945," jelasnya kepada merdeka.com di Jakarta, Rabu (13/8).

Mafia Berkeley adalah julukan kepada sekelompok menteri bidang ekonomi dan keuangan penentu kebijakan ekonomi Indonesia pada masa awal pemerintahan Presiden Soeharto. Mereka disebut mafia karena pemikirannya dianggap sebagai bagian dari rencana CIA untuk membuat Indonesia sebagai boneka Amerika oleh seorang penulis muda Amerika Serikat.

Lalu kriteria apa saja yang diusulkan? Berikut merdeka.com mencoba merangkumnya.

Kabinet diisi kalangan profesional muda

Dani mengatakan calon menteri harus memiliki visi perubahan dan pekerja tangguh dan seksama. Tuntutan percepatan dan besarnya tantangan untuk mewujudkan visi-misi Jokowi dan Jusuf Kalla, pasangan ini membutuhkan pembantu-pembantu cekatan, berani mengambil keputusan cepat dan memiliki stamina prima.

Menurutnya, anak-anak muda secara natural memiliki kemampuan-kemampuan seperti ini. Kesigapan dan visi-misi perubahan mereka memang sesuatu yang dibutuhkan untuk masa depan Indonesia. "Kemudaan mereka juga membuat jarak masa depan dan tindakan hari ini tidak jauh berbeda," ujarnya.

Menyertakan kepala daerah berprestasi

Dani Setiawan menilai bangsa ini sebenarnya memiliki segudang orang-orang baik. Hal ini terlihat dari makin lahir dan tumbuhnya pemimpin-pemimpin di daerah yang memang bervisi dan berperilaku reformasi.Pikiran, tenaga dan ketulusan pemimpin-pemimpin seperti itu amat sangat patut dinominasikan untuk melayani warga Indonesia. Mereka yang memimpin dengan baik di daerah, menurutnya, tak pernah dilupakan Indonesia.Siapapun yang memiliki kontribusi besar bagi kemajuan Indonesia, lanjutnya, sebaiknya dipromosikan untuk menjadi pelayan warga Indonesia."Cara seperti ini juga akan dapat menarik perhatian para kepala daerah agar memiliki orientasi ke luar. Agar tak selalu terpaku pada persoalan gaya kepemimpinan klasik yakni menguasai sumber-sumber kekuasaan dan ekonomi di daerah. Efeknya, pelayanan terbengkalai, sementara pemerintah-pemerintah daerahnya makin kaya raya," jelasnya.

Berorientasi pada kemandirian bangsa

Calon menteri Jokowi-JK diminta memiliki komitmen dan platform kemandirian bangsa yang tegas serta agenda yang jelas untuk mengoreksi kebijakan-kebijakan ekonomi-politik kapitalisme-neoliberalisme yang salah arah selama ini. Platform anti neoliberalisme sangat penting dimiliki oleh kabinet mendatang agar visi kemandirian ekonomi benar-benar dapat direalisasikan.Dani Setiawan menilai Indonesia selama ini selalu kalah bersaing dengan negara lain, bahkan menjadi negara pengimpor, pengutang besar, ketimpangan ekonomi yang lebar, serta gagal membangun industri nasional yang tangguh. Kegiatan ekonomi nasional dikuasai oleh para mafia, konglomerat, serta perusahaan asing yang mengeruk kekayaan nasional serta memeras rakyat Indonesia."Indonesia butuh pemikiran baru, perspektif atau paradigma baru, serta jalan baru disertai orang-orang yang berani mengambil terobosan agar Indonesia dapat keluar dari stagnasi dalam pembangunan ekonomi," tuturnya.

Berpengalaman dan memiliki rekam jejak nyata dalam kerja-kerja kerakyatan

Dani Setiawan menyatakan membangun kabinet bervisi kerakyatan haruslah diisi oleh orang-orang menguasai masalah dihadapi rakyat, berpihak pada rakyat, serta mampu membangkitkan semangat rakyat ke arah kemajuan."Sudah saatnya penanganan persoalan bangsa tidak melulu didekati secara teknokratis, tetapi hendaknya bersumber dari kehendak yang lahir secara kolektif dari rakyat," ucapnya.Lebih jauh, dia menjelaskan kriteria tersebut ialah orang-orang yang tidak pernah terlibat praktik korupsi, terkait kasus kejahatan HAM, terlibat atau mendukung praktik perampasan tanah-tanah rakyat, serta pelaku perusak lingkungan.