Merdeka.com - Presiden Joko Widodo pernah mengatakan lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia, Asian Development Bank dan IMF tidak bisa lagi menjadi solusi permasalahan ekonomi suatu bangsa. Namun, baru-baru ini, pemerintah melakukan pinjaman utang sebesar USD 4,2 miliar atau setara dengan Rp 60,9 triliun dari Bank Dunia dan ADB.

Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai penambahan utang tersebut mengibaratkan Presiden Jokowi menjilat ludahnya sendiri usai mengkritik habis lembaga keuangan internasional saat peringatan KAA.

"Demi utang Rp 60,9 Triliun dari ADB memperlihatkan, Presiden Jokowi sedang menjilat ludah sendiri. Kemarin waktu pidato di KAA, seperti jagoan yang baru sembuh dari sakit, berani menolak atau mengharamkan semua bantuan international seperti Bank dunia, IMF, dan ADB," ujar dia kepada merdeka.com di Jakarta.

Presiden Joko Widodo angkat bicara terkait besarnya utang luar negeri pemerintah Indonesia. Menurut Jokowi sapaan akrabnya, utang Indonesia masih aman karena digunakan untuk hal yang produktif. Jokowi seolah tidak takut menambah utang negara.

"Pendanaan kita itu untuk investasi yang meningkatkan produktivitas. Bukan utang untuk konsumtif. Bukan utang untuk subsidi BBM. Kita sudah hitung manfaat yg akan jauh di atas bunga pinjaman dan ongkos pendanaan," ucap Jokowi di acara ISEI di JCC Senayan, Jakarta.

Berikut merdeka.com merangkum sejumlah keputusan penarikan utang oleh Pemerintahan Jokowi.

Perintahkan 3 bank BUMN terima utang China

Kemarin, Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama tiga bank BUMN yakni Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Dalam rapat tersebut, komisi VI DPR mempertanyakan soal pinjaman dari China sebesar USD 3 miliar kepada tiga bank pelat merah tersebut."Soal pinjaman ke China itu untuk apa? Bagaimana mekanisme peminjamannya? Adakah syarat-syaratnya? Apa saja syaratnya. Adakah syarat khusus yang diminta pihak China? Ini harus dijelaskan," ujar Ketua Komisi VI DPR Hafisz Tohir di Gedung DPR, Jakarta.Menjawab hal itu, Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Jasa Konsultasi Kementerian BUMN Gatot Trihargo mengatakan bahwa pinjaman kepada tiga Bank BUMN ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman yang pernah ditandatangani Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke China pada Maret 2015 lalu."Setelah kunjungan itu, saat rapat paripurna di Jakarta, Presiden Jokowi meminta Sofyan Djalil dan Rini Soemarno menindak MoU tersebut. Setelah tiga kali kunjungan Menteri Rini pada Maret, Juni dan September, disepakati untuk memberi pinjaman lunak kepada tiga bank, masing-masing USD 1 miliar," ungkapnya.

Tarik utang dari Bank Dunia dan ADB

Pemerintah Indonesia menambah utang dengan meminjam USD 4,2 miliar atau setara dengan Rp 60,9 triliun dari Bank Dunia dan Asian Development Bank (ADB). Pinjaman multilateral ini akan digunakan untuk menutup defisit anggaran yang semakin melebar."Kami memilih sumber dari asing karena pasar masih fluktuatif dan pertumbuhan Indonesia sedang melambat," ucap pejabat Kementerian Keuangan, Scenaider Siahaan seperti dilansir reuters, Selasa (22/9).Menurut Siahaan, utang ini akan menambah cadangan devisa Indonesia yang telah turun jadi USD 103 miliar.

Terima utang bank terbesar Arab

Pada Selasa (25/8), Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menerima salah satu investor Dubai Deputy Group CEO Noor Bank, Ahmed Aljanahi.Dalam pertemuan tersebut, investor Dubai menyampaikan ketertarikannya menanam investasi dalam surat utang. Khususnya surat utang syariah. Investasinya dalam bentuk rupiah dan dolar AS."Kita kedatangan tamu dari CEO Group Noor Bank, salah satu bank besar di Dubai atau Uni Emirate Arab (UEA)," ujarnya di Kementerian Keuangan, Jakarta."Ada rencana dari investor di Dubai yang dipimpin Noor Bank untuk investasi di sukuk. Kita kan punya sukuk dalam denominasi rupiah dan dolar," jelas dia.Namun, Menteri Bambang menyembunyikan nominal investasi dalam portofolio tersebut. Dia hanya menyebut nilai investasi sangat signifikan."Tidak bisa disebut jumlahnya, tapi yang pasti bukan dalam jumlah kecil," ungkapnya.Putra begawan ekonomi Soemantri Brodjonegoro ini berharap investasi dari negeri minyak tersebut segera direalisasikan. Minimal akhir tahun ini."Tentu kalau terealisasi, akan membantu sumber financing kita dan membantu Bank Indonesia dalam rangka stabilisasi kurs rupiah," ungkapnya.

Keputusan menarik utang asing belum berhenti pada tahun depan

Dalam pagu anggaran APBN-P 2015, pemerintah menetapkan pinjaman alias utang luar negeri tahun ini sebesar Rp 48,6 triliun. Dana tersebut digunakan untuk menutup defisit anggaran yang semula ditetapkan sebesar 1,9 persen.Defisit anggaran kemungkinan melebar menjadi 2,2 persen. Pemerintah mencari jalan pintas dengan menambah utang baru. Pemerintah menambah utang dengan meminjam USD 4,2 miliar atau setara dengan Rp 60,9 triliun dari Bank Dunia dan Asian Development Bank (ADB). Pinjaman multilateral ini akan digunakan untuk menutup defisit anggaran yang semakin melebar."Kami memilih sumber dari asing karena pasar masih fluktuatif dan pertumbuhan Indonesia sedang melambat," ucap pejabat Kementerian Keuangan, Scenaider Siahaan seperti dilansir reuters.Selain itu, pemerintahan Jokowi-JK juga akan mengeluarkan obligasi senilai Rp 500 triliun pada 2016 mendatang. Sebanyak 30 persen dana ini akan diambil dari asing.