Merdeka.com - Presiden Joko Widodo menegaskan, dalam lima tahun pemerintahannya mendatang, akan memaksimalkan kekayaan laut untuk pembangunan perekonomian. Jokowi, panggilan akrabnya, merasa kekayaan laut Indonesia terbengkalai padahal di sektor itu merupakan kekuatan demografi Indonesia.

Maka dari itu, Jokowi menaruh harapan besar pada menteri sektor kemaritiman, salah satunya kementerian kelautan dan perikanan untuk dapat bekerja optimal.

Merasa sepaham, Susi Pudjiastuti ini pun menerima pinangan Jokowi untuk membantunya menjadi menteri. Menurut bos maskapai Susi Air ini, dia ingin pengalamannya dapat membantu laut Indonesia kembali berjaya untuk mendongkrak perekonomian.

Menurut Susi, potensi laut Indonesia yang sangat luas belum tergali sama sekali. Hal ini terbukti dari kalahnya data ekspor hasil laut Indonesia dari Thailand dan Malaysia. Padahal, kedua negara tersebut mempunyai luas laut jauh lebih kecil dibandingkan Indonesia.

"Kita wilayah laut 5 kali lebih besar dari Thailand. Tapi angka ekspor jauh sekali dibandingkan Thailand dan Malaysia. Ini menjadi target kita semua. Bapak ibu siap bekerja bersama saya, siang malam?" tanya Susi kepada pegawai KKP saat acara sertijab di KKP, Jakarta.

Dia ingin mengembangkan potensi laut Indonesia dengan mengimplementasikan pengalaman kerjanya.

"Saya menerima pekerjaan ini karena pengalaman saya 33 tahun di bidang perikanan dan 10 tahun di penerbangan. Mudah mudahan bisa membantu Indonesia lebih baik. Menjadi tuan rumah di negara sendiri," tuturnya singkat.

Usai resmi bekerja di kementerian kelautan dan perikanan dan melihat jeroannya, Susi mengungkapkan kekecewaannya pada tata kelola pemerintahan. Apa saja kekecewaan tersebut? Berikut merdeka.com akan merangkumnya.

Bebasnya pemberian izin penangkapan ikan

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengaku sedih melihat kondisi sektor alam laut Indonesia. Longgarnya kebijakan Indonesia tidak membatasi penangkapan dan pengolahan hasil laut pada akhirnya merugikan. Sebab, hasil laut justru dimanfaatkan orang asing.Menurut Susi, Indonesia satu satunya negara yang tidak punya regulasi kuat dalam menahan dan melarang penangkapan hasil laut. Rakyat Indonesia sendiri tidak menikmati hasil laut. Indikatornya dilihat dari masih miskinnya nelayan."Cuma kita satu satunya negara tidak punya regulasi, restruction. Negara lain membatasi dan mereka datang ke Indonesia. Mereka bisa nangkap di mana mana, they come to our water," ucap Susi dalam dialog bersama Kadin, Jakarta.Susi menyebut beberapa negara yang membatasi penangkapan atau pengolahan laut mereka adalah Australia dan Oman. Australia telah mematikan 70 persen laut mereka yang tidak boleh dimanfaatkan lagi."Semua negara ada aturan, Australia 70 persen shut down, Oman juga membatasi. Indonesia tidak punya, memang ada aturan orang boleh tangkap misalnya zonasi, berapa banyak, kapan waktunya, tapi masih ada beberapa aturan belum kuat," tegasnya.Susi mengaku sangat sedih melihat realita ini. Masyarakat Indonesia tidak bisa maksimal memanfaatkan hasil lautnya sendiri. Sementara orang asing terus berdatangan ke Indonesia."Di mana kita, Maluku, Sumatera, laut Hindia. Jadi ini sangat sedih, Anda juga ingin berdiri di atas laut sendiri, kenapa orang lain menikmati," tutupnya.

Pajak kapal besar sangat kecil

Susi Pudjiastuti mengaku sangat marah ketika mengetahui pungutan kapal penangkapan di Indonesia sangat murah. Kapal ukuran 30 gross ton (GT) hanya diharuskan membayar pajak sekitar Rp 100.000.Menurut Susi, jika dibandingkan hasil tangkapan mereka, angka ini jauh lebih kecil. Jika kapal ini menangkap lobster saja, pendapatannya akan sangat banyak. Harga lobster saja saat ini mencapai Rp 400.000 - Rp 1 juta."Saya lihat ini marah pak. Harga lobster saja Rp 400.000 - Rp 1 juta. Kapalnya 30 GT masa pajak Rp 100.000," tegas Susi dalam rapat bersama Kadin, Jakarta.Susi tidak menjelaskan rinci berapa besar pendapatan kapal ukuran 30 GT tersebut. Jika dibandingkan dengan nelayan kecil di Semelu, Aceh pendapatannya akan sangat besar."Di Semelu saja mereka bisa semua nelayan bisa dapat Rp 20 miliar per tahun pakai tangan ini padahal. Mereka juga menangkap malam saja," tegasnya.Kemarahan Susi bertambah jika kondisi ini dibandingkan dengan aturan negara tetangga Australia. Australia menerapkan kebijakan harga yang tinggi untuk kapal besar yang menangkap hasil laut mereka yang menambah pendapatan negara."Di Australia izin konsesi tangkapan ikan saja mencapai USD 1 juta," tegasnya.

Teknologi pemerintah tak membantu pengembangan kinerja

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti membandingkan peralatan pemerintah dengan Susi Air. Menurut Susi, teknologi peralatan kelautan Susi Air jauh lebih canggih dari yang dimiliki pemerintah.Susi mengakui, lemahnya teknologi peralatan menjadi salah satu hambatan untuk mengembangkan sektor kelautan. Pemerintah tidak bisa memantau potensi dan pelanggaran yang terjadi di laut Indonesia."Ada sedikit salah kelola kemampuan dan lain sebagainya. Masalah peralatan saja Susi Air jauh lebih hebat dari peralatan kementerian," tegas Susi dalam rapat bersama Kadin, di Jakarta, Kamis (30/10).Susi yang merupakan pemilik penerbangan Susi Air tersebut mengatakan peralatan yang dimiliki Susi Air dalam satu menit bisa menganalisa pantai. Susi bisa mengetahui berapa tinggi pohon hingga seberapa tebal daun di pohon tersebut."Kita bisa melihat berapa batang pohon dalam satu areal. Kita bisa tahu berapa panjang kapal. Kita bisa hitung semua. Itu tidak salah dan itu sangat canggih," tegasnya.

Harga jual ikan lokal bisa kalah murah dibanding impor

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengaku gemas dengan industri kelautan Indonesia. Bagaimana tidak, harga ikan Tenggiri dari China lebih murah dibanding dari dalam negeri. Pemandangan ini bisa dilihat langsung di Muara Angke."Bagaimana bisa Tenggiri di Muara Angke lebih murah dari China daripada Pangandaran. Saya bukan pakar. Saya tidak bekerja di perusahaan lagi, tapi saya gemes saja dari dulu," ucap Susi dalam diskusi bersama Kadin, Jakarta.Susi berjanji akan segera membenahi sektor kelautan ini. Susi juga meminta pengusaha yang tergabung dalam Kadin agar memberi masukan terkait masalah yang selama ini dialami sektor kelautan Indonesia."Kalau saya yang bicara tidak punya kepakaran, bisnis ada beragam dan ada ilmunya," katanya.Di tempat yang sama, Ketua Himpunan Nelayan Indonesia, Siswaryudi Heru mengakui kondisi seperti ini memang terjadi Indonesia. Tidak hanya Tenggiri, bahkan belut dari China lebih murah dari pada belut dalam negeri."Itu benar sekali. Bukan hanya itu, belut China juga masuk kesini dan jauh lebih murah," katanya.Yudi menyebut kondisi ini bisa terjadi karena tidak ada koordinasi jelas antar kementerian di pemerintah. Yudi sangat berharap, kehadiran Susi dalam kabinet kerja Jokowi-Jusuf Kalla bisa memperbaiki ini semua."Ini karena koordinasi yang engga jelas. Mudah mudahan Ibu Susi bisa lebih melakukan koordinasi. Misalnya mengenai biaya masuk segala macam," tutupnya.