Merdeka.com - Ratusan buruh kembali berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Sumut, Jalan P Diponegoro, Medan, Senin (24/11). Mereka menuntut revisi Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumut dan menentang kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.

Unjuk rasa dilakukan buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 1992. Selain dari Medan, mereka datang dari Deli Serdang dan Serdang Bedagai.

Dalam unjuk rasa ini, buruh merasa kecewa dengan janji-janji pemerintah. Mereka menyatakan bukan hanya pada pemerintahan Jokowi, pada awal pemerintahan SBY juga terjadi kenaikan BBM. Ketika itu mengimbau buruh bersabar dan mengetatkan ikat pinggang.

"Sekarang SBY diganti Jokowi, buruh kembali dihadapkan dengan kenaikan harga BBM. Buruh merasa tertipu dan seakan-akan lepas dari mulut buaya, jatuh ke dalam mulut harimau," kata Ketua DPD SBSI 1992 Pahala Napitupulu dalam orasinya.

Kenaikan harga BBM itu sangat memukul kaum buruh. Terlebih angka kenaikannya rata-rata 36,5 persen, sehingga memberi dampak luar biasa terhadap biaya hidup buruh.

Aksi demo buruh ini tak hanya di satu lokasi saja. Kemarin buruh juga melakukan demo di beberapa titik salah satunya jalan tol Balaraja dan jalur Pantura. Aksi demo buruh ini sampai menutup akses jalan dan mengganggu aktivitas warga.

Menteri keuangan era SBY, Chatib Basri mendukung penuh kebijakan Presiden Joko Widodo yang menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi beberapa waktu lalu.

Mengenai masih adanya protes kenaikan BBM subsidi, Chatib menilai ini adalah tradisi biasa. Jokowi diharapkan tidak terlalu memusingkan ini karena kebijakan kenaikan BBM subsidi dinilai sudah benar.

"Bagian tradisi itu protes. Sudah benar itu kenaikan. Alokasi anggaran subsidi BBM selama ini tidak tepat. Masyarakat miskin kasihan karena harusnya bermanfaat langsung ke mereka. Ngapain uangnya dibakar," tegasnya.

Menurut Chatib, kebijakan ini akan mempersempit gini rasio atau ketimpangan antara si kaya dan miskin di Indonesia.

"70 persen BBM subsidi dinikmati masyarakat menengah atas, masyarakat miskin tidak dapat. Jadi memperkecil gini rasio, tapi angka pastinya harus dihitung dulu," ucap Chatib di Ritz Carlton, Pasific Place, Jakarta.

Pemerintah sendiri memberikan sejumlah janji untuk meredam penolakan di masyarakat. Apa saja janji manis tersebut? Berikut merdeka.com mencoba merangkumnya.

Terus dorong perusahaan beri tambahan upah

Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri memfasilitasi forum-forum dialog negosiasi antara tripartit dengan serikat pekerja terkait kenaikan upah buruh. Pihaknya berharap negosiasi tersebut ada titik temu, kesepakatan di antara keduanya."Kita sudah mendorong forum-forum upah itu diefektifkan, di kemenaker membantu memfasilitasi proses-proses negosiasi yang berlangsung di antara dunia usaha dengan para pekerja," ujarnya usai bertemu Wapres JK di Kantor Wapres.Sementara itu, kata Hanif, di luar forum tersebut pihaknya juga mengupayakan menekan biaya pengeluaran buruh akibat kenaikan harga BBM. Seperti imbauan kepada para pengusaha untuk memberikan insentif transportasi dan uang makan."Di luar (forum) itu kita juga menyiapkan skema-skema membantu menekan biaya pengeluaran buruh. Misalnya, mendorong kalangan usaha memberikan insentif tambahan uang transport dan uang makan," ujar Hanif.

Janjikan genjot BPJS Ketenagakerjaan untuk tingkatkan kesejahteraan

Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri mengaku sudah memanggil Dirut BPJS Ketenagakerjaan terkait program-program yang dapat dipakai untuk bisa membantu meningkatkan kesejahteraan buruh. Baik itu dalam jangka pendek dan jangka panjang."Nah itu kan dulu transformasi jamsostek dan BPJS ketenagakerjaan itu kan ada skema ada dana peningkatan kesejahteraan peserta, yang bisa membantu untuk perumahan, daya beli dan berbagai program yang ada di sana. Itu kita dorong semua, nanti jangka menengahnya kita dorong juga program-program yang berkaitan dengan perumahan buruh," ujar Hanif.

Beri insentif pengusaha untuk naikkan upah buruh

Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri mengatakan pemerintah tidak bisa menjamin kenaikan upah buruh saat ini. Pihaknya hanya bisa mengupayakan pembantuan terhadap pemberian insentif dari pihak pengusaha kepada buruh. Hanif mengaku akan berusaha membantu menekan biaya pengeluaran buruh agar kehidupan sehari-hari dapat sejahtera."Intinya adalah pemerintah serius untuk membantu memproses agar kehidupan kaum buruh kita ini lebih sejahtera. Oleh karena itu, semua proses itu harus kita lakukan dengan baik gitu lho. Jangan sampai misalnya konflik itu menjadi lebih destruktif," pungkasnya.

Beri tempat tinggal untuk buruh

Pemerintah menyadari buruh merupakan salah satu sektor vital pembangunan. Pasalnya, keberadaan buruh penting untuk menumbuhkan kinerja industri demi menggenjot pertumbuhan.Maka dari itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil berjanji akan kembali menghidupkan industri manufaktur di Indonesia. Selama ini, pertumbuhan industri manufaktur masih negatif sehingga dampaknya Indonesia menjadi rajin impor."Revitalisasi manufaktur selama ini negatif. Ini akibat mahalnya harga komoditas, jadi orang lebih memilih jadi importir," ucap Sofyan di Hotel Ritz Carlton, Jakarta.Untuk menghidupkan industri manufaktur, Sofyan berjanji akan memberi insentif untuk 'memanjakan' industri manufaktur. Pemerintah disebut akan menyiapkan perumahan untuk karyawan industri serta akan dibuatkan pelabuhan jika membutuhkan."Ini namanya insentif pada fase industri, jadi industri luar negeri bisa pindah ke sini. Industri manufaktur ini paling banyak menyerap tenaga kerja," tegasnya.Menurut Sofyan, insentif yang diberikan pemerintah nantinya akan berbeda tiap daerah, tergantung kebutuhannya. Sofyan berjanji akan membuat industri manufaktur terus berkembang dan nyaman di Indonesia."Insentif misalnya perumahan kita bikin terintegrasi, rusunawa buruh, sekolah dan kesehatan. Kalau butuh pelabuhan kita akan bikin pelabuhan. Ini bentuk insentifnya," tutupnya.