4 Jalan keluar Jokowi lepas dari jerat keterbatasan dana APBN

Merdeka.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kemarin, secara resmi menyampaikan rencana anggaran pemerintah tahun depan di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Presiden mengaku Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) 2015 itu masih bersifat baseline budget. Dalam arti hanya memperhitungkan kebutuhan pokok penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

SBY menegaskan pemerintahannya ingin memberikan ruang gerak pada presiden penerusnya untuk melaksanakan program kerja. "Setelah 20 Oktober saya yakin pemerintah baru akan memiliki ruang dan waktu yang cukup untuk memperbaiki anggaran dan memasukkan berbagai program," ujar presiden.

Wasekjen PDIP, yang juga Deputi Kantor Transisi Jokowi - JK, Hasto Kristianto mengkritisi R-APBN 2015. Menurut Hasto, anggaran dan kondisi fiskal warisan SBY ke Jokowi sangat rapuh.

Hasto menyebut, defisit fiskal sebesar 2,32 persen mempersempit ruang gerak Jokowi untuk menjalankan programnya. Besarnya defisit fiskal terjadi karena SBY menggelontorkan banyak dana untuk subsidi.

"Warisan Megawati ke SBY dulu kondisi bagus, defisit 1 persen. Harusnya bicara fundamen yang bagus. Anggaran baik nampaknya saja tapi mengandung kerapuhan secara sistemik. Defisit saja 2,32 persen," ucap Hasto.

Menurut Hasto, anggaran subsidi sebesar Rp 433 triliun termasuk subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sangat besar. Sedangkan, anggaran wajib untuk desa hanya Rp 9,1 triliun. Kondisi seperti ini seolah-olah menjebak Jokowi untuk menaikkan harga BBM subsidi.

"Fundamen diciptakan seolah olah terjebak. Bukan tampilan statistik semata tapi fundamen," tegasnya.

Namun demikian, Hasto menyebut Jokowi dan tim telah menyiapkan banyak cara untuk menghadapi ini. Apa saja rencana Jokowi dan tim sebagai solusi masalah ini?

Penataan gaji PNS

Presiden terpilih Joko Widodo, menyebutkan hal yang bisa dilakukan pihaknya untuk keluar dari keterbatasan anggaran adalah melakukan efisiensi di tiap kementerian. "Itu juga ada peluang," ujarnya.Sementara, Hasto Kristianto, menambahkan dalam pandangan Jokowi beban anggaran cukup memberatkan saat ini adalah masalah gaji pegawai negeri sipil (PNS). Saat ini banyak daerah menggelontorkan belanja PNS lebih besar dari belanja publik. Hal ini dinilai tidak sehat dalam sebuah anggaran negara."Jangan sampai belanja aparatur negara melampaui belanja publik. Ini akan dilakukan penataan, bukan kita menyusahkan PNS. Tapi bagaimana menambah nilai untuk rakyat. Politik anggaran harus membalikan itu," ucap Hasto dalam diskusi di Jakarta.

Genjot penerimaan pajak

Jokowi, sebagai cara keluar dari masalah keterbatasan anggaran APBN, juga berencana meningkatkan pendapatan negara dari pajak. "Bisa nanti di pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai, belum tentu dinaikkan, tapi income bisa nambah. Belum bisa saya bicarakan di sini. MK saja belum rampung," kilahnya.Hasto membenarkan peningkatan penerimaan perpajakan menjadi salah satu fokus Jokowi pada masa pemerintahannya nanti."Masyarakat harus memahami apa yang diwarisi tidak seindah yang dipidatokan. Ruang fiskal kita rawan. Kalau pajak nantilah saya jelaskan, saya mau lapor dulu. Pokoknya akan ada tambahan penerimaan," tuturnya.

Pangkas subsidi BBM

Presiden terpilih Joko Widodo menyatakan pengalihan penggunaan Bahan Bakar Minyak ke gas untuk pembangkit PLN, atau ke batu bara membantu penghematan anggaran subsidi cukup besar. Pasalnya, APBN disebut tersandra oleh pos anggaran ini."Itu sudah 60 atau 70 triliun dapat kita," katanya.Menurut Hasto Kristianto, salah satu cara agar kuota terjaga adalah menaikkan harga BBM subsidi. Sebab, tahun ini, pemerintah hanya diberikan kuota 46 juta KL."Kalau engga boleh melebihi kuota yah harus naik," tegasnya.Namun, ketika ditanya apakah Jokowi akan menaikkan harga BBM subsidi 2014 usai pucuk pimpinan beralih pada Oktober nanti? Hasto tidak menjawab dengan tegas. Padahal, kenaikan BBM subsidi 2014 disebut juga akan mengamankan anggaran negara untuk 2015."Kalau Pak Jokowi berbeda pendekatannya. Kita kaji harga naik. Tapi nanti ada cara lain dan caranya berbeda. Yang penting kita perkuat dulu basis produksi rakyat," tuturnya.

Potong dana perjalanan dinas

Selain gaji PNS, menurut Hasto Kristianto, penataan selanjutnya adalah pada pos perjalanan dinas PNS. Banyak anggaran terbuang untuk perjalanan dinas PNS di mana kerap menggunakan kelas premium atau first class."Belanja perjalanan dinas, pelatihan, IT cukup besar secara agregat. Dalam APBN 2015 itu desain masih boros. Ini nanti harus ada perubahan politik alokasi. Pemetaan mana yang dijadikan penghematan. Lebih fokus kemampuan rakyat. Defisit besar, pemborosan luar biasa," tegasnya.Hasto menegaskan, jika menjabat sebagai presiden nanti, Jokowi akan melakukan perombakan politik anggaran. Namun, anggaran pendidikan dan kesehatan akan aman dari pemangkasan."Reformasi anggaran dilakukan. Belanja publik lebih besar. Ini akan kami lakukan. Pendekatan sistem, dilakukan perombakan alokasi politik distribusi," tuturnya.