Merdeka.com - Kemarin, calon presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Joko Widodo mengklaim tidak ragu menghapus subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) jika dirinya dipercaya menjadi kepala negara untuk periode 2014-2019. Sebab, selama ini besaran alokasi anggaran subsidi BBM selalu jadi kambing hitam membengkaknya defisit anggaran negara.

Tahun ini saja, subsidi energi menyedot porsi anggaran Rp 299 triliun di APBN. Kondisi itu dianggap tidak ideal karena membebani kemampuan belanja pemerintah. Jokowi menilai BBM subsidi tidak bisa mendadak dikurangi besarannya. Atas dasar itu, kenaikan harga berkala akan lebih strategis.

Jika dipercaya menjadi Presiden, Jokowi meminta waktu empat tahun untuk proses penghapusan subsidi BBM. "Saya kira empat tahun lah, subsidi BBM tadi empat tahun tapi berjenjang. Kurang kurang lalu hilang," ujarnya di sela-sela Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional, di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (30/4).

Ini bukan kali pertama Jokowi menyatakan bakal menghilangkan subsidi BBM. Belum lepas dari ingatan kita saat akhir tahun lalu Jokowi dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyatakan kesiapan menghilangkan subsidi BBM untuk mobil-mobil di Jakarta.

"Kalau sudah ditentukan. Saya kira itu untuk yang bermobil. Tapi itu bukan kewenangan saya, bukan wilayah saya," ujar Jokowi di Sasana Kriya, TMII, Jakarta Timur, Rabu (18/12).

Namun wacana tersebut mengambang dan hingga kini tanpa ada kejelasan kelanjutannya. Pernyataan soal penghilangan subsidi BBM kembali dimunculkan Jokowi kemarin menanggapi tawaran Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memangkas porsi subsidi energi dalam lima tahun ke depan.

Bappenas, bersama Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan serta Dewan Energi Nasional, sedang merancang skema paling tepat. Ketiga lembaga ini bakal mengarahkan presiden baru mengucurkan lebih banyak anggaran kepada pembangunan infrastruktur.

"Saving dari pengalihan anggaran energi itu pasti diarahkan ke infrastruktur. BKF yang lagi ngitung itu, melihat-lihat indikasi terhadap inflasi dan macam-macam. Tapi tentu semua akan tergantung presiden baru," kata Direktur Divisi Energi, Sumber Daya Mineral dan Pertambangan Bappenas Monty Girianna.

Bappenas bakal menyerahkan strategi penaikan harga premium dan solar itu melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Teknokratik, pada September mendatang. Beleid itu akan disahkan presiden terpilih menjadi undang-undang paling lambat Februari 2015.

Pernyataan Jokowi mengenai penghilangan subsidi BBM langsung ditanggapi Menko Perekonomian Hatta Rajasa dan Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. Hatta tidak setuju jika kebijakan diarahkan menghapus sepenuhnya subsidi. Salah satu pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi sudah memfatwakan bahwa subsidi harus diberikan pada rakyat, terutama untuk komoditas energi dan pangan.

"Kalau subsidi itu enggak boleh hilang, yang rakyat memerlukan subsidi. Kalau (subsidi) BBM-nya bisa secara bertahap, mungkin tidak hilang, MK itu kan sudah mengatakan tidak boleh hilang, harus ada sedikit. Karena tidak boleh harga pasar, istilah MK seperti itu lah," ucap Hatta.

Kementerian Keuangan mengapresiasi niat Calon Presiden PDIP Joko Widodo menghapus subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam waktu empat tahun bila dia terpilih. Berkaca dari pengalaman sulitnya pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjalankan rencana serupa, bendahara negara pesimis langkah Jokowi dapat terwujud.

Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, penghapusan subsidi energi sudah masuk dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2009-2014. Nyatanya, sampai Kabinet Indonesia Bersatu II akan berakhir, realokasi anggaran subsidi minyak tak pernah bisa dikurangi drastis.

"Itu juga sudah ada di RPJMN kemarin, enggak gampang. Yah pengurangan (subsidi) itu harus dilakukan walau susah," kata Bambang.

Sebenarnya apa alasan dan pertimbangan Jokowi menghapus subsidi BBM? Berikut paparannya.

Subsidi untuk masyarakat yang berhak

Mantan Wali Kota Surakarta ini menyatakan subsidi energi harus diarahkan ke masyarakat yang lebih berhak. Terutama, pelaku di sektor pertanian.

"Subsidi itu bisa diberikan kepada yang menerima. Misalnya subsidi untuk petani, subsidi untuk nelayan yang dibutuhkan oleh mereka," kata Jokowi.

Alasan demi rakyat

Calon Presiden PDI Perjuangan Joko Widodo berani menghapus subsidi BBM karena alasan kuat. Dia tahu persis risiko tindakan dan kebijakan tidak populernya, rentan diserang oleh anggota legislatif.

Jokowi optimis kebijakan itu bisa diwujudkan. Dia yakin DPR bisa diajak bicara kebijakan demi kebaikan rakyat.

"Ya nanti kita bicarakan ke DPR, ini kan untuk rakyat juga. Masa enggak bisa," ujar Jokowi di Jakarta, Rabu (30/4).

Membebani APBN

Jokowi menuturkan, selama ini besaran alokasi anggaran subsidi BBM telah membebani keuangan negara dan tidak tepat sasaran.?

Dia mengatakan penghapusan subsidi yang selama ini membebani APBN lebih dari Rp 300 triliun per tahun perlu dihitung cermat.

Soal teknis penghapusan subsidi BBM, Jokowi tidak mau membahas terlalu detail. "Nanti kita lihat berapa-berapanya, pokoknya empat tahun saja, nanti dihitung," ujarnya.

Agar beralih ke transportasi umum

Akhir tahun lalu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menegaskan, rencana pencabutan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Jakarta bertujuan untuk mengalihkan pengendara kendaraan pribadi ke transportasi massal.

Jokowi meminta dukungan kepada Pemerintah Pusat untuk melaksanakan rencana tersebut. "Dengan begitu, pengguna kendaraan pribadi akan balik ke angkutan umum," ujar Jokowi.