Merdeka.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan 373 Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi telah terbukti tidak bermasalah (clear and clear). Pengumuman tersebut diumumkan pada situs Kementerian ESDM hari ini, Jum'at (2/3) atas nama Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

Perusahaan yang memegang IUP yang telah 'bersih' tersebut antara lain area tambang emas milik Aneka Tambang di Tapanuli Utara, lapangan tambang batubara milik Bukit Asam di Sumatera Selatan dan tambang timah milik PT Timah di Bangka, Bangka Belitung.

Paling tidak, sebanyak 373 IUP tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang 4 Tahun 2009 dan PP Nomor 23  Tahun 2010, yang terkait dengan wilayahnya tidak tumpang tindih dengan IUP/KK/PKP2B serta dokumen SK IUP sesuai ketentuan yang berlaku.

Direktur Jenderal Minerba Thamrin Sihite menambahkan, pengumuman tersebut adalah sekaligus pengumuman bagi perusahaan tersebut untuk mengumpulkan dokumen untuk eksplorasi. "Bagi IUP yang diumumkan pada hari ini dan IUP yang telah diumumkan pada tanggal 1 Juli 2011, dalam waktu  paling lambat 60 hari setelah pengumuman ini," katanya.

Bagi pemegang IUP Eksplorasi wajib menyampaikan bukti setor iuran tetap sampai dengan tahun terakhir dan pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan, laporan eksplorasi lengkap dan studi kelayakan, dokumen lingkungan yang telah disetujui dan disahkan oleh pejabat yang  berwenang serta bukti setor pembayaran iuran tetap dan iuran produksi (royalti) sampai dengan tahun terakhir.

Selanjutnya, bagi pemegang IUP  yang telah menyampaikan dokumen akan diberikan sertifikat Clean and clear (CNC), sementara bagi IUP yang belum diumumkan CNC, akan diumumkan secara berkala setelah memenuhi syarat berdasarkan  verifikasi dan evaluasi. "Status CNC ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam pengumuman ini, akan dilakukan perbaikan dan ralat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tambah imbuh dia.

Saat ini Kementrian ESDM tengah mendata lebih dari 9.000 IUP agar tidak terjadi tumpang tindih ijin yang dikeluarkan oleh Bupati/Gubernur setempat. Hingga saat ini, baru tercatat sekitar 3.000 IUP yang telah diverifikasi.