Merdeka.com - Wakil Presiden Republik Indonesia, Maruf Amin meminta penyelenggaraan Indonesian Sharia Economic Festival (ISEF) ke-7 2020 bisa mensinergikan, merealisasikan dan mewujudkan inisiatif nyata dalam pengembangan ekonomi syariah. Sehingga penyelenggaraan acara ini bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional.

"Ini sejalan dengan arahan Bapak Wakil Presiden kita pada acara kick of ISEF 7 Agustus lalu agar ISEF dapat mensinergikan, merealisasikan dan mewujudkan inisiatif nyata untuk pengembangan ekonomi syariah," kata Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, dalam sambutan pembukaan ISEF ke-7 tahun 2020 secara virtual, Jakarta, Rabu (28/10).

Perry menuturkan, penyelenggaraan acara tahunan kali ini berpegang pada tiga pilar pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Pertama, pengembangan ekonomi syariah diarahkan untuk membangun mata rantai ekonomi halal. Menciptakan halal suplai change baik skala kecil, menengah maupun industri.

"Baik skala kecil atau menengah di pondok pesantren dan komunitas muslim hingga skala besar di tingkat industri atau asosiasi-asosiasi usaha," kata Perry.

Dia melanjutkan, pengembangan yang dilakukan ini pun harus menembus sektor-sektor unggulan. Mulai dari industri pertanian, industri fesyen, industri wisata ramah muslim, hingga industri energi baru terbarukan.

Selanjutnya

Kedua, memperluas produk keuangan syariah. Perry mengatakan perluasan produk keuangan syariah bisa baik yang komersial maupun sosial.

Produk keuangan syariah komersial yakni perbankan, pasar keuangan dan lembaga keuangan lainnya. Sementara produk keuangan syariah sosial yakni zakat, infaq, sodaqoh dan wakaf.

Ketiga, edukasi dan sosialisasi. Cara ini dilakukan melalui perkembangan kurikulum ekonomi keuangan syari'ah, kewirausahaan dan penyelenggaraan festival ekonomi syariah.

"Penyelenggaraan festival ekonomi dan keuangan syariah sebanyak 3 kali. Dua kali di tingkat wilayah dan satu kali ISEF di tingkat nasional dan internasional," kata dia.

Sejak 7 Agustus lalu, sudah ada tiga festival ekonomi dan keuangan syariah yang dilakukan di tingkat wilayah. Di antaranya Sumatera Barat mewakili wilayah Barat, NTT mewakili wilayah Timur dan Jawa Timur mewakili wilayah Tengah.