Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

3 Pekerjaan Rumah yang Perlu Dibenahi 5 Tahun ke Depan

3 Pekerjaan Rumah yang Perlu Dibenahi 5 Tahun ke Depan Deputi Gubernur Bank Indonesia Rosmaya Hadi. ©2019 Liputan6.com/Bawono Yadika

Merdeka.com - Bank Indonesia (BI) mencatat, ada sejumlah pekerjaan rumah yang masih harus dibenahi di pemerintahan kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Salah satunya terkait keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Tantangan pertama adalah keterbatasan APBN dan APBD. Berdasarkan data rancangan teknokratis Bappenas, kebutuhan infrastruktur dari tahun 2019 sampai 2024 mencapai Rp6.000 triliun. Sedangkan, APBN kita hanya mampu menyediakan Rp240 triliun tiap tahun atau Rp1.000 triliun dalam kurun waktu lima tahun," kata Deputi Gubernur Bank Indonesia Rosmaya Hadi di Jakarta, Kamis (7/11).

Oleh sebab itu, ada gap atau selisih sebesar Rp5.000 triliun. Dengan demikian, tantangan berikutnya ialah terkait implementasi skema kerja sama pemerintah dan KPBU yang belum sepenuhnya optimal digunakan pada proyek infrastruktur di daerah.

"Kami melihat masih perlunya peningkatan pemahaman terhadap skema KPBU yang dapat mengatasi keterbatasan APBD ini. Terutama merealisasikan pembangunan infrastruktur yang tingkat pengembaliannya di bawah tingkat rate komersial," ungkapnya.

Selanjutnya, tantangan ketiga terkait masih terbatasnya kompetisi penanggungjawab proyek kerja sama (PJBK) khususnya dalam implementasi skema KPBU. "Oleh karena itu, kembali kepada kompetisi dapat menutup gap di bidang yang kita butuhkan" tegasnya.

Jokowi minta BUMN tak monopoli proyek

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar perusahaan swasta diberikan ruang lebih banyak dalam mengemban proyek infrastruktur di Indonesia. Dia mengaku, banyak komplain dari perusahaan swasta perihal pengembangan proyek yang sebagian besar dikerjakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Banyak yang mengeluh ke saya, kontraktor lokal, provinsi, 'Pak kok semuanya diambil BUMN', ini saya sudah perintahkan, tidak sekali dua kali," ujarnya di Jakarta, Rabu (6/11).

Oleh karenanya, dalam 5 tahun ke depan Jokowi berharap swasta mendapat peran besar dalam mempercepat pembangunan infrastruktur nasional. Karena ternyata, realisasi pembiayaan swasta terhadap berbagai proyek infrastruktur masih jauh dari target.

Reporter: Bawono Yadika

Sumber: Liputan6.com

(mdk/azz)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi akan Cek APBN Sebelum Lanjutkan Bansos: Kalau Anggaran Tak Memungkinkan Tidak Diteruskan

Jokowi akan Cek APBN Sebelum Lanjutkan Bansos: Kalau Anggaran Tak Memungkinkan Tidak Diteruskan

Jokowi menuturkan bantuan pangan dilanjutkan apabila anggaran tercukupi.

Baca Selengkapnya
Serahkan Bantuan Beras di Bantul, Jokowi: Setelah Juni Kalau APBN Cukup akan Dilanjutkan

Serahkan Bantuan Beras di Bantul, Jokowi: Setelah Juni Kalau APBN Cukup akan Dilanjutkan

Jokowi menjelaskan bahwa bantuan pangan berupa beras bisa dilanjutkan setelah bulan Juni jika anggaran negara mencukupi.

Baca Selengkapnya
Keuangan Masyarakat Sudah Pulih, Kadin Proyeksi Perputaran Uang Selama Lebaran Tembus Rp157,3 Triliun

Keuangan Masyarakat Sudah Pulih, Kadin Proyeksi Perputaran Uang Selama Lebaran Tembus Rp157,3 Triliun

Dengan perputaran yang cukup besar tersebut, dipastikan ekonomi daerah akan produktif mendorong meningkatnya konsumsi rumah tangga.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jangan Lupa Cek Rekening, Rapel Kenaikan Gaji PNS Cair Awal Maret 2024

Jangan Lupa Cek Rekening, Rapel Kenaikan Gaji PNS Cair Awal Maret 2024

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan gaji ASN dan TNI/Polri sebesar 8 persen dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024.

Baca Selengkapnya
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ungkap Merdeka Finansial Bukan Sekedar Impian Bagi Perempuan

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ungkap Merdeka Finansial Bukan Sekedar Impian Bagi Perempuan

Menteri Bintang mengatakan perempuan adalah kekuatan bangsa yang akan menentukan pembangunan Indonesia di masa depan.

Baca Selengkapnya
Kabar Gembira, PNS Bakal Dapat THR dan Cair Pertengahan Ramadan 2024

Kabar Gembira, PNS Bakal Dapat THR dan Cair Pertengahan Ramadan 2024

Mengenai besarannya baik untuk THR dan gaji ke-13, Kementerian Keuangan masih menunggu pengumuman dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara langsung.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.

Baca Selengkapnya
Penjelasan Lengkap Ditjen Pajak soal Peraturan Terbaru PPh 21

Penjelasan Lengkap Ditjen Pajak soal Peraturan Terbaru PPh 21

Ditjen Pajak menargetkan alat bantu tersebut dapat digunakan mulai pertengahan bulan Januari 2024.

Baca Selengkapnya
Awal Tahun 2024, Pemerintah Sudah Impor Beras Rp4,36 Triliun dari 3 Negara

Awal Tahun 2024, Pemerintah Sudah Impor Beras Rp4,36 Triliun dari 3 Negara

BPS mencatat nilai impor beras pada Januari 2024 mencapai Rp4,36 triliun.

Baca Selengkapnya