Merdeka.com - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengakui buruknya kualitas stiker yang terpasang pada mobil dinas pemerintah, BUMN dan BUMD terkait langkah penghematan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Setelah pembatasan BBM untuk mobil dinas, BUMN dan BUMD dijalankan selama tiga bulan, stiker sudah banyak mengalami kerusakan di antaranya adalah lunturnya warna stiker. Jadi yang sebelumnya berwarna orange, maka sekarang di beberapa mobil sudah berubah menjadi warna putih dengan tulisan yang sudah tidak terbaca.

"Stikernya kenapa kok jadi jelek banget, Saya sama komite juga marah," kata Kepala BPH Migas Andi Noorsaman Sommeng di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Selasa (7/8)

Pada posisinya, persoalan stiker merupakan tanggung jawab pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM. Sedangkan BPH Migas hanya membantu dalam upaya pengawasan. Terkait anggaran untuk pembuatan stiker, Andi pun merasa tidak mengetahui. "Kalau jumlah dulu itu bikinnya 60.000 untuk Jabodetabek," tambahnya.

Dia menambahkan, bahwa pihaknya lebih setuju jika menggunakan sistem RFID dibandingkan stiker. Selain kualitas yang lebih terjaga, penjagaan suplai dan demand akan dirasa lebih efektif. Bahkan satu chip yang dipergunakan pada RFID hanya seharga Rp 3.000-5.000. Sedangkan, dalam pembuatan stiker itu dibutuhkan dana sekitar Rp 7500 dan lebih mahal. "Mau BPH itu dulu sekalian ada pengaturan apakah CC, bukan stiker namanya itu ada RFID," pungkasnya.