2018, Pemerintah fokus sertifikasi tanah di Papua
Merdeka.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala BPN, Sofyan Djalil mengatakan tahun depan pemerintah akan lebih memfokuskan program pengadaan sertifikat tanah di luar Jawa.
"Tahun depan kita akan fokuskan lebih banyak di luar Jawa," ungkapnya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (20/6).
Adapun, kendala yang dihadapi pemerintah dalam sertifikasi tanah adalah tidak meratanya biaya pembuatan sertifikat di tiap daerah. Terdapat perbedaan yang cukup besar antara biaya di Pulau Jawa dibandingkan daerah lain, misalnya Papua, Kalimantan, dan Indonesia Timur.
"Harga ongkos itu beda-beda tergantung wilayah. Kalau di Jawa murah, Rp 250.000 per meter persegi. Kalau di Papua, di Kalimantan,di Indonesia Timur sampai dengan Rp 700.000," katanya.
Tingginya perbedaan biaya pembuatan sertifikat ini membuat pemerintah memilih Papua dan Indonesia Timur untuk disertifikasi. Sehingga, bidang tanah yang tersertifikasi semakin banyak di wilayah tersebut.
"Jadi kalau dananya sedikit kita lebih fokuskan di Papua supaya lebih banyak sertifikat" pungkasnya.
Diketahui, Kementerian Agraria dan Tata Ruang telah mendapatkan dana sebesar Rp 1,2 triliun guna memuluskan program sertifikasi 5.000.000 hektare tanah. Dana tersebut diperoleh dari dana milik Kementerian Keuangan.
"Dananya, 1,2 triliun lagi. Untuk sementara diambil dulu dari dananya Kementerian Keuangan nanti akan dimasukkan APBN-P," tukas Sofyan.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Berkat Program Jokowi, Wamen Raja Juli Antoni: Sertifikasi Tanah Meningkat Ribuan Persen
Proses sertifikasi tanah era Presiden Jokowi melesat cepat.
Baca SelengkapnyaJokowi: Kalau Ikuti Rutinitas, Sertifikat Tanah di Indonesia Baru Selesai 160 Tahun
Jokowi menyimpulkan lambatnya penerbitan sertifikat tanah jadi penyebab banyaknya kasus sengketa tanah.
Baca SelengkapnyaMenteri ATR/BPN dampingi Presiden Jokowi Bagikan 2.000 Sertifikat PTSL dan Redistribusi Tanah di Cilacap
Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa sertipikat tanah merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Serahkan Sertifikat Tanah di Kabupaten Bogor, Menteri ATR/BPN Ungkap Keuntungan bagi Masyarakat
Hadi Tjahjanto menyerahkan 500 sertipikat tanah bagi masyarakat Desa Gunung Sari, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor.
Baca SelengkapnyaAHY Buka Suara Soal Penyebab 2.086 Hektare Tanah IKN Masih Bermasalah
AHY menyinggung perlunya penanganan dampak sosial yang komprehensif bagi warga yang terdampak pembangunan IKN.
Baca SelengkapnyaBagikan Sertifikat Tanah di Bengkalis, Wamen Raja Juli: Mohon Dijaga Hasil Kerja Jokowi
Sertifikat yang diterima oleh masyarakat menjadi tanda bukti hak kepemilikan tanah.
Baca SelengkapnyaWamen Raja Juli Ungkap Perintah Jokowi: Percepat Sertifikasi Tanah Muhammadiyah
Penyerahan sertifikat ini bertujuan agar tanah Persyarikatan Muhammadiyah terjaga.
Baca SelengkapnyaKelakar Presiden Jokowi saat Bagikan 3.000 Sertifikat Tanah di Grobogan: Ini Bisa "Disekolahkan"
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan 3.000 sertifikat tanah kepada masyarakat di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Selasa (23/1).
Baca SelengkapnyaPR dari Jokowi untuk Presiden Selanjutnya: Selesaikan 126 Juta Sertifikat Tanah di 2025
"Tahun 2025 mungkin selesai semuanya di Tanah Air. Yang nyelesaikan biar Presiden baru. Kurang sitik, kurang dikit nggih," kata Jokowi.
Baca Selengkapnya