2013, pemerintah sulit raih target penerimaan bea keluar Rp 17 T
Merdeka.com - Kementerian keuangan memperkirakan target penerimaan bea keluar yang ditetapkan dalam APBN-P 2013 sebesar Rp 17 triliun sulit tercapai. Soalnya, harga dua komoditas penyumbang bea keluar terbesar, minyak sawit mentah (CPO) dan mineral, di tingkat dunia diperkirakan bakal terus turun hingga akhir tahun.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Agung Kuswandono mengatakan, secara umum, ancaman tidak tercapainya penerimaan bea keluar semata-mata disebabkan faktor eksternal. Semisal, penurunan volume ekspor lantaran permintaan dan harga komoditas di dunia melemah, rendahnya tarif bea keluar dan harga ekspor untuk perhitungan bea keluar. "Itu semua di luar kontrol Ditjen Bea dan Cukai," katanya, di Jakarta, Sabtu (6/7).
Sepanjang Januari-Juni, rerata harga referensi CPO hanya sebesar USD 829 per Metrik Ton (MT) dengan rerata Tarif bea keluar hanya sebesar 9,25 persen. Itu turun dibandingkan dengan harga referensi CPO periode sama tahun lalu yang mencapai USD 1.106,8 per MT dengan rata-rata tarif bea keluar sebesar 17,1 persen.
Indikasi sulit tercapainya target penerimaan bea keluar diperkuat oleh laporan realisasi penerimaan Ditjen Bea dan Cukai pada semester I tahun ini. Hingga 28 Juni lalu, penerimaan bea keluar baru sebesar Rp 6,9 triliun atau 80,19 persen dari target semester I Rp 15,11 triliun.
Realisasi itu turun sebesar 37 persen ketimbang penerimaan bea keluar pada periode yang sama tahun lalu.
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PHE hingga Juni 2023 mencatatkan produksi minyak sebesar 570 ribu barel per hari (MBOPD) dan produksi gas 2757 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD).
Baca SelengkapnyaAngka capaian ini juga mencatatkan peningkatan produksi minyak sebesar 27,22 persen dari 2021 atau 10,12 persen dari 2022.
Baca Selengkapnya"Ini menyebabkan produksi rokok mengalami penurunan terutama golongan 1 yaitu produsen terbesarnya," ucap Sri Mulyani.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Usai Pemilu 2024, Arifin pun mempersilakan penjualan BBM non-subsidi kepada masing-masing badan usaha, mengikuti pergerakan harga minyak dunia.
Baca SelengkapnyaIndonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca SelengkapnyaMenko Airlangga berjanji pemerintah tidak akan menaikkan BBM dalam waktu dekat.
Baca SelengkapnyaJokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca SelengkapnyaSempat ditipu hingga ratusan juta, pengusaha bawang goreng satu ini justru makin sukses dengan penghasilan mencapai ratusan juta.
Baca SelengkapnyaBea Cukai terus menjaga optimalisasi penerimaan negara serta meningkatkan kinerja pelayanan
Baca Selengkapnya