Merdeka.com - Pemerintah, dalam rangka menghadapi pandemi corona covid-19, mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menekan resiko dari penyebaran virus tersebut. Salah satunya adalah jaring pengaman sosial (Social Safety Net) yang tertuang dalam Perpu No 1/2020, termasuk di dalamnya penambahan anggaran kartu sembako.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, membeberkan skema dari penambahan anggaran untuk kartu sembako tersebut. "Skemanya kombinasi antara paket stimulus yang pertama dan juga paket stimulus yang ketiga yang dilaunching setelah Perpu," ujarnya dalam video konferensi, Rabu (8/4).

"Untuk yang stimulus pertama, tambahan manfaat kepada 15,2 juta penerima sembako itu adalah Rp50.000 per bulan. Jadi dari Rp150.000 menjadi Rp200.000 per bulan, tapi hanya untuk 6 bulan," ujarnya.

Di paket stimulus yang ketiga, lanjut Askolani, jangka waktu pemberian ditambah oleh pemerintah. Bukan hanya 6 bulan, tetapi menjadi 9 bulan. Artinya, sampai dengan penghujung tahun 2020, diberikan manfaat Rp200.000 untuk 15,2 juta penerima.

"Kemudian, ditambahkan lagi bukan hanya 15,2 juta penerima manfaat, tetapi ditambahkan 4,8 juta penerima manfaat. Sehingga total penerima manfaat di awal APBN 2020 adalah 15,2 juta penerima manfaat, menjadi 20 juta penerima manfaat sampai dengan Desember 2020," bebernya.

Pemerintah Siapkan Rp43,6 Triliun untuk Program PKH

Dari penambahan tersebut, total anggaran program kartu sembako mencapai Rp43,6 triliun dari sebelumnya Rp28,08 triliun. Menurut Askolani, kebijakan ini akan bisa mengcover sampai 25 persen masyarakat golongan menengah ke bawah, sehingga bisa terbantukan kebutuhan pokoknya.

Sebagai informasi, Askolani menambahkan paket tersebut sudah dilaksanakan oleh Kemensos pada April ini, untuk 15,2 juta penerima manfaat sebesar Rp200.000. Sementara, untuk tambahan 4,8 juta penerima manfaat, saat ini sedang dikonsolidasikan oleh Kemensos dengan perbankan agar juga bisa direalisasikan pada April ini.

Reporter: Pipit Ika Ramadhani

Sumber: Liputan6