Merdeka.com - Sejak tahun 2007, pemerintah mengeluarkan beleid Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.03/2007 tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Bora, Asrama Mahasiswa dan Pelajar serta Perumahan lainnya, yang atas penyerahannya dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Luas hunian yang harus dibangun mencapai 21 meter persegi dengan harga jual termasuk strata title tidak melebihi  Rp 75 juta/unit.  Kini, pemerintah mengeluarkan aturan terbaru soal kepemilikan rumah sejahtera tapak dengan perhitungan nilai angsuran yang hanya Rp 575.000 perbulan dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahaan yang dirancang. Harga maksimal rumah bertipe 36 ini dipatok Rp 80 juta.

Tapi, program yang dirancang saat Kabinet Indonesia II terbentuk ini terasa hambar, karena baru pada Maret 2012, dengan paksaan, bank pelat merah seperti Bank Tabungan Negara mau bergabung dalam program FLPP. Itupun dengan tarik menarik dana yang harus disetor pemerintah dalam perjanjian kerja sama operasional (PKO) 2012 antara pemerintah dan perbankan komposisi sumber dana antara 50 berbanding 50 yang tadinya tadinya 60 persen berbanding 40 persen.

Para pengusaha perumahan mengeluarkan gelagat menolak program ini, karena dinilai tidak masuk akal bagi kantong mereka, dengan alasan harga tanah dan bahan baku yang tinggi di pasaran. “Rumah tersebut hanya layak dibangun di pedesaan yang harga tanahnya masih tergolong murah,” ujar Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia  Eddy Ganefo, pada merdeka.com, awal bulan lalu.

Dalam sosialisasi pelaksaan FLPP di kantor Kementerian Perumahan Rakyat, Senin, (5/3), Menteri Djan Faridz sesumbar jika program pemerintah tersebut bisa berjalan sesuai dengan rencana. Bahkan, Pemerintah telah mematok bunga perbankan untuk kepemilikan rumah murah ini hanya 7,5 persen.

Selain itu, Kemenpera dalam kegiatan sosialisasi menunjukkan prototipe rumah murah yang harganya pembangunannya hanya sekitar Rp 25 juta. Prototipe ditargetkan bisa jadi solusi pembangunan rumah yang harganya terjangkau bagi masyarakat miskin di Indonesia.

Menteri Djan menegaskan konsep rumah murah yang nantinya direncanakan seharga Rp 80 juta hasil kerja sama Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), hanya berbahan dasar sangat sederhana. Bahan dasar rumah murah untuk type 36 tersebut hanya menggunakan semen, pasir cetak (batako), besi beton dan besi siku.

Kementerian Perumahaan Rakyat sesumbar pada tahun 2012, 12.000 rumah  murah di 200 lokasi yang termasuk daerah tertinggal akan segera dibangun . "Itu berlaku secara nasional. Dalam rangka membantu pengembang untuk membuat rumah itu menjadi murah, dan dalam rangka mengantisipasi kenaikan harga,"  ungkap Djan Faridz di Jakarta.