Merdeka.com - Konferensi Tingkat Menteri (KTM) World Trade Organization (WTO) kesembilan akan digelar di Bali, 3-6 Desember 2013. Rencananya, 159 negara anggota WTO dan sejumlah NGO dan media yang mencapai 10.000 orang.

Pemerintah menilai, KTM WTO sebagai momen penting untuk memperjuangkan paket Bali terutama terkait dengan sektor pangan dan pertanian.

"Bagi Indonesia, pertemuan ini sangat penting karena kita ingin adanya aturan perdagangan dunia yang dapat memfasilitasi kepentingan-kepentingan Indonesia seperti perlindungan terhadap petani dan pembangunan pedesaan, kelancaran arus barang, dan perdagangan yang mendukung penanggulangan kemiskinan," ujar Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi di Gedung Kemendag, Jakarta, Rabu (6/11).

Paket Bali, kata dia, merupakan rangkuman dari pertemuan Asia Pasific Economic Cooperation (APEC) awal Oktober lalu. Paket ini berisi tiga poin yaitu fasilitasi perdagangan antar negara anggota, hasil perundingan seputar isu pertanian, serta isu-isu seputar pembangunan terutama di negara-negara berkembang.

Menurut Bayu, Indonesia dan negara lain punya kepentingan yang sama untuk memperjuangkan ini. Tidak hanya Paket Bali, pemerintah juga berjanji memperjuangkan Doha Development Agenda (DDA) yang mengaitkan pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan.

Selama 12 tahun, DDA belum juga disepakati, sehingga kepercayaan terhadap kredibilitas WTO sebagai lembaga penyelesaian sengketa dagang dunia menurun.

"Indonesia berkepentingan untuk mendorong kemajuan perundingan DDA khususnya sektor pertanian dan implementasi perlakuan khusus dan berbeda dikaitkan dengan kesejahteraan petani dan perlindungan konsumen," ungkap dia.

Menurutnya, kepercayaan terhadap WTO perlu dipulihkan kembali mengingat WTO sebagai lembaga yang memiliki instrumen hukum yang kuat dalam menjaga iklim perdagangan multilateral.

"Jika tidak diatasi, suatu saat negara-negara anggota termasuk Indonesia akan terbawa ke dalam kerumitan kegiatan perdagangan satu negara dengan negara lain tanpa pegangan umum," katanya.