Merdeka.com - Hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemeriksaan Pusat (LKPP) tahun 2012, terdapat penyimpangan dalam penggunaan belanja perjalanan dinas sebesar Rp 30,4 miliar pada 36 Kementerian atau Lembaga (K/L).

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyatakan modus penyimpangan tersebut antara lain berupa ketidaksesuaian nama dan nomor tiket dengan manifest, perjalanan dinas fiktif, perjalanan dinas rangkap, dan tidak ada bukti pertanggungjawaban.

K/L yang melakukan penyimpangan perjalanan dinas paling tinggi dan besar tersebut yakni:

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan penyimpangan perjalanan dinas sebesar Rp 5.938.049.057

2. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan penyimpangan perjalanan dinas sebesar Rp 4.515.281.738

3. Kementerian Keuangan dengan penyimpangan perjalanan dinas sebesar Rp 3.537.453.076

4. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan penyimpangan perjalanan dinas sebesar Rp 3.470.846.383

5. Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan penyimpangan perjalanan dinas sebesar Rp 2.551.062.985

6. Kementerian Agama dengan penyimpangan perjalanan dinas sebesar Rp 1.792.895.663

7. Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan penyimpangan perjalanan dinas sebesar Rp 1.555.118.598

8. Badan Pertanahan Nasional dengan penyimpangan perjalanan dinas sebesar Rp 1.420.884.887

9. Badan Nasional Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dengan penyimpangan perjalanan dinas sebesar Rp 1.391.956.389

10. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan penyimpangan perjalanan dinas sebesar Rp 1.033.809.400

11. Badan Narkotika Nasional dengan penyimpangan perjalanan dinas sebesar Rp 810.228.015

Dari gambaran di atas, FITRA menilai pemerintah telah melakukan miss management anggaran alias bisa dikatakan bocor atau dikorup.

"Dan salah satu bentuk korupsinya adalah adanya penyimpangan dalam perjalanan dinas," ujar Direktur Investigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Sky Khadafi, dalam keterangan tertulisnya yang diterima merdeka.com di Jakarta, Kamis (13/6).