Tugas BPKP Adalah Melakukan Pengawasan Keuangan Pemerintah, Ini Penjelasannya

Merdeka.com - Tugas BPKP adalah melakukan pengawasan terhadap keuangan dan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. BPKP sendiri merupakan singkatan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Di Indonesia, BPKP termasuk dalam salah satu Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK).

LPNK dulu dikenal dengan sebutan Lembaga Pemerintahan Non-Departemen (LPND). Kini, LPNK yang membantu presiden dalam melaksanakan pemerintahan terdiri dari puluhan lembaga, salah satunya BPKP.

Tugas dan fungsi BPKP dalam melakukan pengawasan terhadap keuangan negara/daerah dan pembangunan Nasional juga diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Berikut penjelasan mengenai tugas dan fungsi dari BPKP dilansir dari laman bpkb.go.id dan berbagai sumber, Kamis (16/6/2022):

Tugas dan Fungsi BPKP

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pasal 2 dan 3, dijelaskan beberapa tugas dan fungsi BPKB, yakni:

1. Perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.

2. Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/ daerah.

3. Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah.

Tugas dan Fungsi BPKP 2

4. Pemberian konsultansi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/ kebijakan pemerintah yang strategis.5. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli,dan upaya pencegahan korupsi.6. Pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya.7. Pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat8. Pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultansi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.9. Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.10. Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah dan sertifikasi jabatan fungsional auditor.11. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengawasan dan sistem pengendalian intern pemerintah.12. Pembangunan dan pengembangan, serta pengolahan data dan informasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah13. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di BPKP14. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, kehumasan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.      

Awal Mula Dibentuknya BPKP

Sejarah awal dibentuknya lembaga BPKP diawali dengan berdirinya Djawatan Akuntan Negara (DAN) pada tahun 1936, saat Indonesia masih di bawah pemerintahan kolonial. Pada masa itu, lembaga ini memiliki tugas meneliti pembukuan berbagai perusahaan negara dan jawatan tertentu.

DAN juga memiliki nama lain Regering Accountantsdients yang ada di bawah pimpinan Thesauri Jenderal pada Kementerian Keuangan. Kemudian pada awal tahun 1960an, diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1961 tentang Instruksi bagi Kepala Djawatan Akuntan Negara (DAN). Dengan adanya beleid tersebut, kedudukan DAN dilepas dari Thesauri Jenderal dan diubah menjadi lebih tinggi yakni di bawah langsung Menteri Keuangan. Lalu di tahun yang sama, DAN menjadi lembaga yang melaksanakan semua pekerjaan akuntan pemerintah yang terkait dengan semua departemen, jawatan, dan instansi di bawah kekuasaannya. Sementara fungsi pengawasan anggaran dijalankan oleh Thesauri Jenderal.

Dua Lembaga Dilebur Jadi Satu

Kemudian, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 239 Tahun 1966 lembaga DAN serta Thesauri Jenderal dilebur menjadi satu. Beleid yang terakhir mendasari pembentukan Direktorat Djendral Pengawasan Keuangan Negara (DDPKN) pada Departemen Keuangan.Tugas DDPKN, yakni di masa kemudian bernama DJPKN, meliputi pengawasan anggaran dan pengawasan badan usaha/jawatan. Tugas dari lembaga ini mengawasi semua penggunaan angaran negara, anggaran daerah, dan BUMN/BUMD. DJKPN baru berubah menjadi BPKP pada tahun 1983. Perubahan itu didasari oleh Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983. Saat itu, BPKP ditetapkan sebagai lembaga pemerintah non departemen (LPND).

Tentang Lembaga BPKP

Setelah reformasi tahun 1998, tugas dan fungsi BPKP dipertegas oleh ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2021. Pada akhir 2014, kedudukan BPKP dipertegas kembali melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.Salah satu alasan perubahan DJKPN menjadi BPKP adalah adanya kebutuhan akan lembaga pengawasan yang dapat melaksanakan fungsinya secara leluasa tanpa mengalami kemungkinan hambatan dari unit organisasi pemerintah yang menjadi obyek pemeriksaan. Dengan kedudukannya sebagai lembaga pemerintah non-departemen yang independen, BPKP diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara lebih maksimal dan obyektif.